Bibliography

“Symbols of Social Strata Border in Traditional House Architecture (Case Study: Saoradja Lapinceng and Banua)” (Simbol Batas Strata Sosial dalam Arsitektur Rumah Adat (Studi Kasus: Saoradja Lapinceng dan Banua) Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 227-29. Penelitian ini membahas tentang ciri khas dua rumah adat di Sulawesi, Indonesia, yaitu Saoradja Lapinceng dan Banua Layuk. Saoraja Lapinceng adalah rumah bangsawan suku Bugis di Sulawesi Selatan dan Banua layuk adalah rumah bangsawan suku Mamasa di Sulawesi Barat. Unsur-unsur rumah adat memiliki makna tertentu, dikenal oleh anggota kelompok tertentu dan dihormati sebagai kode dalam masyarakat. Ini termasuk posisi duduk di dalam rumah, berdasarkan strata sosial. Saat ini, kebiasaan itu kehilangan arti pentingnya karena kursi menjadi lebih umum untuk aktivitas duduk. Penelitian kualitatif diterapkan untuk mendekati topik ini didukung oleh wawancara dan foto.

“Environmentality Reconsidered: Indigenous To Lindu Conservation Strategies and the Reclaiming of the Commons in Central Sulawesi, Indonesia” (“Environmentality yang Dipertimbangkan Kembali: Strategi Konservasi Pribumi To Lindu dan reklamasi milik bersama di Sulawesi Tengah, Indonesia”) in Galvin M, Haller T, editors People, Protected Areas and Global Change: Participatory Conservation in Latin America, Africa, Asia and Europe. (Bern: Perspectives of the Swiss National Centre of Competence in Research (NCCR) North-South, University of Bern, Vol. 3.), 401-30. Kontribusi ini adalah satu-satunya dalam volume ini yang tidak terkait dengan program penelitian Utara-Selatan NCCR. Itu dipilih untuk publikasi di People, Protected Areas and Global Change: Participatory Conservation in Amerika Latin, Afrika, Asia dan Eropa karena sudut teoretis dan regionalnya yang spesifik, yang sebaliknya akan kurang dalam pengumpulan kasus. Greg Acciaioli memberi kita contoh nyata tentang bagaimana pemangku kepentingan lokal yang kuat menggunakan gagasan menjadi pribumi dengan cara yang halus untuk mengakomodasi wacana dan narasi negara dan LSM, sementara pada saat yang sama mencoba untuk mempertahankan kendali atas tanah mereka di Taman Nasional Lore Lindu daerah, Sulawesi Tengah, Indonesia. Acciaioli mengkaji bagaimana kelompok lokal To Lindu menyikapi secara strategis pilihan taman di wilayah mereka, menghadapi imigrasi dari orang-orang dari daerah lain di Sulawesi. Berdasarkan pengetahuan bahwa kelompok imigran harus terintegrasi dan pada saat yang sama, pemerintah Indonesia dan LSM memiliki kepentingan dalam konservasi, para pemimpin To Lindu menggunakan ideologi alam dalam bahaya karena pemukim imigran. Oleh karena itu, para pemimpin adat terlibat dalam wacana konservasi partisipatif, mengembangkan pengetahuan adat dan lembaga adat yang dimaksudkan untuk diterapkan pada konservasi kawasan hutan. Sambil menunjukkan bahwa mereka telah memasukkan isu-isu konservasi, kepentingan strategis utama mereka adalah untuk mengontrol jumlah lahan yang digunakan oleh komunitas petani imigran dengan mengambil keuntungan politik dari pengaturan PA di mana mereka berpartisipasi. Acciaioli menggunakan contoh ini untuk memberikan pembacaan kritis terhadap gagasan Agrawal tentang “environmentality” (Agrawal 2005) sebagai bentuk penggabungan lokal konservasi oleh pemerintah dan LSM, sehingga memberikan kontribusi teoretis penting yang melampaui volume ini.

“Conservation and community in the Lore Lindu National Park (Sulawesi): Customary custodianship, multi-ethnic participation, and resource entitlement” (“Konservasi dan komunitas di Taman Nasional Lore Lindu (Sulawesi): Perwalian adat, partisipasi multi-etnis, dan hak sumber daya”) in Carol Warren, John Fitzgerald McCarthy ed. Community, Environment and Local Governance in Indonesia: Locating the Commonweal (Routledge). Dalam laporan mereka, Whose Common Natural Resources? Whose Common Good? Lynch dan Harwell (2002: xxvi) berusaha untuk ‘mengartikulasikan paradigma baru yang menekankan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai bagian integral dan penting dari kepentingan nasional’. Seperti dalam banyak penelitian lain yang menganggap partisipasi masyarakat sebagai kunci untuk meningkatkan keberlanjutan dan mencapai keadilan lingkungan, eksplorasi mereka tentang kemungkinan mendapatkan pengakuan atas hak milik masyarakat lokal yang berbasis komunitas menerima kelayakan analitik dari gagasan ‘komunitas’ sebagai lokus dari apa yang kami dalam volume ini beri label ‘persemakmuran’ (Warren dan McCarthy 2002). Namun, yang lain telah memperdebatkan kegunaan teoretis dari ketergantungan pada gagasan ini. Dalam artikel klasik mereka ‘Enchantment and disenchantment: the role of community in natural resource conservation’, Agrawal dan Gibson (1999) menganalisis karakter problematik dari konsep fokus ini, mencatat berapa banyak ciri khas yang digunakan untuk membangun konsep ini yang sering dibantah oleh pengaturan sosial di lapangan. Mereka menunjukkan bagaimana kriteria skala kecil, tempat tinggal teritorial tetap, homogenitas struktur sosial, kesamaan kepentingan dan kesetiaan bersama terhadap norma sebenarnya menutupi tidak hanya perpecahan dalam masyarakat, tetapi juga konflik intra-komunitas yang mengkatalisasi kontestasi hak sumber daya daripada konservasi sumber daya yang langka (Agrawal dan Gibson 2001: 7-12). Dalam pandangan mereka, perpecahan di sepanjang garis etnis, agama, bahasa dan lainnya sering mengganggu upaya konservasi. Kurangnya norma bersama di antara segmen yang berbeda, dan bahkan individu, dari komunitas yang diakui membutuhkan pertimbangan praktik aktual dari aktor lokal: ‘Pemahaman yang lebih mendalam tentang komunitas dalam konservasi dapat dibangun hanya dengan memahami bahwa aktor dalam komunitas mencari kepentingan mereka sendiri dalam program konservasi, dan bahwa kepentingan ini dapat berubah ketika peluang baru muncul’ (Agrawal dan Gibson 2001: 13).

“Lake and land at Lindu: imposition, accommodation and contestation in the revaluation of resources in upland central Sulawesi” (“Danau dan tanah di Lindu: pengenaan, akomodasi dan kontestasi dalam revaluasi sumber daya di dataran tinggi Sulawesi Tengah”) Asian journal of social science 38(2): 239-57. Artikel ini mengkaji bagaimana kerangka kerja dan intervensi non-lokal telah menetapkan parameter pelaksanaan lembaga lokal dalam kaitannya dengan penggunaan dan penilaian sumber daya di lembah dataran tinggi Lindu. Memanfaatkan peluang yang dibuka oleh intervensi kontemporer, masyarakat adat To Lindu telah merevitalisasi adat (adat) lokal mereka sebagai sistem pengelolaan sumber daya masyarakat di bawah perlindungan pelestarian lebih lanjut. Langkah ini menimbulkan berbagai reaksi dari para migran yang telah menetap di Lindu dalam lima dekade terakhir. Sementara sebagian besar mengakomodir praktik mereka terhadap peraturan adat penangkapan ikan di Danau Lindu oleh dewan adat Lindu, para migran ini terus menentang pengenaan pembatasan adat atas kepemilikan tanah dan pembatasan budidaya tanah secara individu. Strategi-strategi penerapan peraturan adat oleh penduduk asli dan akomodasi serta kontestasi yang sesuai di pihak para migran juga tertanam dalam definisi Lindu yang berbeda sebagai sebuah lokalitas, termasuk apakah sumber daya harus diatur berdasarkan model rejimen milik bersama atau akses terbuka. Penyeimbangan melalui negosiasi berbagai penilaian Lindu dan sumber dayanya — sebagai wilayah adat, sebagai lahan akses terbuka untuk pembangunan, sebagai kantong di dalam taman nasional — akan bergantung tidak hanya pada inisiatif lokal, tetapi juga pada intervensi eksternal seperti undang-undang agraria yang akan datang yang dapat memberikan pengakuan nasional atas tanah adat. Namun, intervensi eksternal tersebut akan dilengkapi dengan strategi lokal pemaksaan, akomodasi dan kontestasi dalam menempa rasa lokalitas baru.

“Finding Tools to Limit Sectarian Violence in Indonesia: The Relevance of Restorative Justice” (“Menemukan Alat untuk Membatasi Kekerasan Sektarian di Indonesia: Relevansi Keadilan Restoratif”) The American Journal of Economics and Sociology 76(5): 1219-1255. Artikel ini mengeksplorasi relevansi paradigma keadilan restoratif dengan isu-isu penghindaran dan penyelesaian konflik di Indonesia. Kekerasan sektarian melanda Indonesia pada akhir 1990-an setelah jatuhnya Orde Baru, sebagian besar sebagai akibat dari persaingan sumber daya dan faktor ekonomi lainnya. Selain itu, kebangkitan kembali bentuk otoritas adat melalui gerakan masyarakat adat nasional memperburuk potensi konflik antara penduduk asli yang telah lama menetap dan pendatang baru. Sebuah studi kasus menunjukkan bagaimana penyebaran konflik komunal ke dataran Lindu di Sulawesi Tengah dapat dicegah meskipun terjadi kekerasan sektarian di kota terdekat. Prosedur ajudikasi adat setempat tidak cukup untuk mengatasi masalah seperti itu dalam konteks multietnis, karena kelompok etnis di daerah tersebut tidak semuanya menganut badan adat (adat) yang sama. Sebaliknya, berbagai pemangku kepentingan menggunakan idiom nasionalis harmoni dan konsensus untuk membentuk kesepakatan untuk menghindari kekerasan. Para ahli teori hukum sebelumnya telah menunjuk adat sebagai tempat penyimpanan praktik keadilan restoratif yang sudah ada sebelumnya. Namun, artikel ini berpendapat bahwa konteks antaretnis membutuhkan praktik restoratif untuk menempa sintesis baru untuk menghadapi kekerasan komunal. Sintesis semacam itu dapat menggabungkan mekanisme adat, tetapi mereka juga harus mengintegrasikan alat-alat lain yang mendapatkan kesetiaan dari berbagai kelompok untuk bekerja menuju rekonsiliasi dan menghindari kekerasan lebih lanjut.

“The Potential for Sustainable Harvests by Traditional Wana Hunters in Morowali Nature Reserve, Central Sulawesi, Indonesia” (“Potensi Panen Berkelanjutan Pemburu Wana Tradisional di Cagar Alam Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia”) Human Organization 59(4): 428-440. Konflik muncul antara pemburu subsisten dan mereka yang ingin melestarikan hewan yang mereka buru. Solusi membutuhkan langkah-langkah keberlanjutan. Disajikan data keberlanjutan bagi pemburu Wana yang tinggal di dataran tinggi Sulawesi Tengah, Indonesia. Babi (Sus celebensis) dan kerbau kerdil (Bubalus spp.) menyumbang 58 persen dan 40 persen dari hasil panen buruan besar menurut beratnya. Primata (Macaca tonkeana) kadang-kadang dibunuh. Data menunjukkan perburuan babi berkelanjutan, primata mungkin telah diburu secara berlebihan di masa lalu, dan kerbau kerdil itu rentan. Dengan menggunakan GPS, luas areal yang meliputi semua lapangan, jebakan, dan lokasi rumah untuk sampel 153 Wana diukur hanya 18,1 km2. Untuk mempertahankan panen babi mereka saat ini, bagaimanapun, Wana membutuhkan akses ke daerah tangkapan setidaknya 290 km2. Panen mereka sebesar 0,30 ekor babi per orang per tahun dapat dipertahankan jika kepadatan populasi Wana tidak lebih dari 0,53 orang per km2. Babi adalah pilihan mangsa Wana yang paling lestari. Menghapus primata dari makanan Wana akan memiliki efek nutrisi yang dapat diabaikan. Membujuk pemburu Wana untuk tidak mengejar kerbau kerdil akan menjadi tantangan terberat bagi pengelola Morowali.

“twisting the gift: translating precolonial into colonial exchanges in Central Sulawesi, Indonesia” (“memutar hadiah: menerjemahkan prakolonial ke dalam pertukaran kolonial di Sulawesi Tengah, Indonesia”) American Ethnologist 23(1): 43–60. Dalam artikel ini saya menguji kembali hubungan antara pemberian hadiah dan hierarki menggunakan data tentang kontak kolonial awal abad ke-20 di Sulawesi Tengah bagian barat, Indonesia. Pejabat kolonial Belanda dan misionaris Eropa mengganggu komunitas dan pola pertukaran regional sebelumnya dan memprakarsai kebijakan strategis pemberian hadiah antaretnis asimetris yang mengangkat misionaris dan pejabat Eropa sebagai sumber kekuatan politik dan spiritual.

“’Japanese Time’ and the Mica Mine: Occupation Experiences in the Central Sulawesi Highlands” (“‘Waktu Jepang’ dan Tambang Mika: Pengalaman-pengalaman Pendudukan di Dataran Tinggi Sulawesi Tengah”) Journal of Southeast Asian Studies 27(1): 49-63. Selama Perang Dunia II, tentara Jepang memaksa penduduk dataran tinggi di Sulawesi Tengah bagian barat untuk mengoperasikan tambang mika. Pertanyaan tentang tujuan tambang diklarifikasi dengan memeriksa penggunaan strategis mika untuk elektronik masa perang. Catatan pendudukan oleh penduduk dataran tinggi berkontribusi untuk memahami perubahan dalam identitas agama dan etnis mereka pascaperang.

“Can Central Sulawesi Christians and Muslims get along? An Analysis of Indonesian Regional Conflict” (“Bisakah Kristen dan Muslim Sulawesi Tengah sepaket? Analisis Konflik Regional Indonesia”) ANTROPOLOGI INDONESIA 63: 53-63. Sulawesi Tengah acapkali digambarkan sebagai wilayah yang secara agamawi ‘mudah tersulut’, yang terletak secara geografis dan sosial di antara propinsi Sulawesi Selatan yang mayoritas Islam dengan propinsi Sulawesi Utara yang mayoritas Kristen. Bahkan, sejak awal abad keduapuluh, kolonial Belanda telah memilah penduduk dataran tinggi yang animis dan potensial untuk menjadi pemeluk agama Kristen dari penduduk dataran rendah beragama Islam. Sesudah Perang Dunia II, wilayah itu mengalami arus pemberontakan Kahar Muzakar dan Permesta dari arah selatan dan utara Sulawesi yang berkerangka keagamaan. Pada akhir masa Orde Baru, letupan-letupan bernuansa agama dan etnis dipadamkan secara militer, walaupun tidak dienyahkan. Bahkan, sejumlah kebijakan Orde Baru juga meningkatkan kompetisi dan rasa bermusuhan di antara pemeluk Islam dan Kristen.
Dengan membandingkannya dengan kasus-kasus serupa yang terjadi di wilayah lain, penulisnya mengulas konflik-konlik pada masa akhir dan pasca Orde Baru di Sulawesi Tengah; serta dinamika historis dari aliansi-aliansi ekonomi dan politik di dataran tinggi dan dataran rendah Sulawesi Tengah. Penulis mengkaji ulang sifat dari interaksi Kristen-Islam sebagaimana diamatinya pada tahun 1980-an dan awal 1990-an. Berdasarkan temuannya bahwa persaingan-persaingan religi tidaklah terlalu penting, bahkan ada toleransi serta perkawinan campuran, dan kompetisi untuk perolehan sumberdayalah yang terjadi di antara penduduk lama dengan pendatang baru di kota atau daerah transmigrasi, maka ia mempertanyakan sejauhmanakah konflik yang terjadi merupakan konflik agama atau bahkan ‘etnis’? Kemiripan dalam sejumlah aspek agama Kristen dan Islam, toleransi timbal balik, dan kesamaan sejarah sosial-ekonomi yang umumnya kurang dinilai penting, dikaji penulisnya sebagai usaha awal untuk memahami konflik, dan sebagai sumbang saran untuk meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan sosial di Sulawesi Tengah di masa datang.

“religions in dialogue: the construction of an Indonesian minority religion” (“agama dalam dialog: konstruksi agama minoritas Indonesia”) American Ethnologist 10(4): 684–696.

Clifford Geertz (1966) mengusulkan definisi agama yang melampaui pembedaan konvensional antara agama-agama dunia dan agama-agama tradisional. Dia menganggap agama sebagai solusi budaya tertentu untuk masalah makna universal. Namun persoalan pemaknaan hanya dialami oleh pelaku budaya dalam konteks sistem sosial. Dengan demikian, agama sebagai sistem budaya terkesan dengan kondisi kelembagaan konstruksinya. Hal ini ditunjukkan di sini dengan penelaahan terhadap perkembangan kesadaran beragama di kalangan Wana Sulawesi Tengah, Indonesia, sebagai respons terhadap kebijakan keagamaan nasional.

“The Effectiveness of Shamans in an Indonesian Ritual” (“Efektivitas Dukun dalam Ritual Indonesia”) American Anthropologist 89(2): 342–355.

Penyembuhan adalah tujuan nyata dari mabolong, upacara perdukunan Wana Sulawesi, Indonesia. Tetapi ritual itu juga melayani tujuan politik dengan menyediakan arena bagi para pemain untuk membangun dan mempertahankan reputasi mereka sebagai dukun. Upaya para dukun untuk menarik dan mempertahankan penonton dapat mengalahkan upaya mereka untuk menyembuhkan. Mengingat dinamika ini, potensi terapeutik ritual bagi pasien hanya dapat dipertimbangkan jika daya tarik simbolis dan dramatisnya bagi seluruh komunitas dipahami. Interaksi simbolisme, drama, dan terapi diperiksa dengan referensi khusus pada teori ritual dan katarsis yang diajukan oleh Lévi-Strauss dan T. J. Scheff.

Dengan Günter Burkard; Heiko Faust; Michael Fremerey; Sebastian Koch; Agus Lanini “Land tenure rights, village institutions, and rainforest conversion in Central Sulawesi, (Indonesia)” (“Hak pemilikan tanah, kelembagaan desa, dan konversi hutan hujan di Sulawesi Tengah, (Indonesia)“). In: Tscharntke T., Leuschner C., Veldkamp E., Faust H., Guhardja E., Bidin A. (eds) Tropical Rainforests and Agroforests under Global Change. Environmental Science and Engineering (Environmental Engineering). (Berlin, Heidelberg: Springer), 141-60

Pertanian skala kecil terus menyumbang bagian yang signifikan dari konversi hutan global, terutama di daerah perbatasan hutan terpencil seperti hutan pegunungan di Sulawesi Tengah. Meskipun banyak informasi tentang kekuatan pendorong terdekat deforestasi dapat diperoleh dari analisis tingkat rumah tangga, analisis fenomena kelembagaan tingkat supra-rumah tangga sangat diperlukan untuk pemahaman yang memadai tentang konversi hutan. Hal ini terutama berlaku untuk interaksi lembaga lokal yang mengatur akses tanah dan hak tenurial. Dalam kontribusi ini, kami mensintesis hasil dari beberapa studi terkait yang dilakukan di sekitar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang menyelidiki hubungan ini. Berlawanan dengan argumen teoretis bahwa kepastian tenurial mendorong konservasi sumber daya, kami menemukan bahwa jaminan tenurial yang tinggi dari sertifikat tanah formal yang semakin banyak tersedia di wilayah tersebut menarik para migran yang merupakan pembeli agresif lahan untuk produksi kakao kapitalis kecil. Pada akhir proses, sebagian besar penduduk asli mendapati dirinya tidak memiliki lahan atau terpaksa menebangi lahan hutan marjinal, seringkali di dalam TNLL. Membatasi kepemilikan tanah pada bentuk-bentuk tradisional hak masyarakat atas tanah menghindari pembentukan kelas penduduk lokal yang baru tidak memiliki tanah, tetapi hal itu menimbulkan kerugian dalam hal diskriminasi sosial dan hilangnya pendapatan pertanian.

Dengan Rachel Diprose “Bare-Chested Politics in Central Sulawesi: The Dynamics of Local Elections in a Post-conflict Region” (“Politik Liar di Sulawesi Tengah: Dinamika Pilkada di Daerah Pasca-Konflik”) In Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders, ed. Maribeth Erb and Priyambudi Sulistiyanto. (Singapore: Institute for Southeast Asian Studies), 352-373.

Tulisan ini mengkaji seberapa jauh Pilkada langsung tahun 2005 di Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia – di mana telah terjadi kekerasan etnis-agama yang meluas di masa lalu – merupakan indikasi sebuah langkah menuju perdamaian yang lebih ‘positif’. Menggunakan konseptualisasi perdamaian dua tingkat di tingkat elit dan akar rumput, kami memeriksa berbagai intervensi selama pemilihan dan pola pemungutan suara, untuk melihat sejauh mana perdamaian positif telah dicapai. Perdamaian positif adalah perdamaian yang mempromosikan visi bersama untuk masa depan, identitas sipil, menjembatani perpecahan identitas etno-religius, dan upaya untuk mengatasi beberapa masalah mendasar dari konflik. Hasil pemilu menunjukkan perdamaian negatif yang kuat. Selama pemilu, ada intervensi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya untuk memastikan pemilu berlangsung damai. Di beberapa tetapi tidak semua wilayah di Poso, hasil Pilkada menunjukkan ada gerakan kecil di tingkat elit untuk mempromosikan identitas sipil lokal dan menjembatani perpecahan etnis-agama. Namun, ini tidak diterjemahkan ke dalam pola pemungutan suara akar rumput yang mendukung papan tulis yang mewakili identitas sipil lokal baru dan menjembatani perpecahan etno-religius, yang pada gilirannya dapat mengurangi insentif untuk memobilisasi di sepanjang garis etno-religius. Sebaliknya, pola pemungutan suara menunjukkan bahwa orang-orang kembali ke afiliasi agama ketika memberikan suara mereka untuk melindungi kepentingan mereka. Namun, sejak pemilu, ada bukti yang menunjukkan bahwa proses pembangunan perdamaian kolektif lintas kelompok muncul dari akar rumput melalui kegiatan masyarakat sipil. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan tertahannya reaksi masyarakat untuk tidak melakukan kerusuhan atau bentrokan antarkelompok pada saat eksekusi tiga orang Kristen yang didakwa melakukan kekejaman selama konflik dan pemboman sporadis yang terjadi sebelum dan setelah eksekusi, pembunuhan tiga gadis sekolah, dan insiden serupa lainnya yang terjadi setelah pemilihan.

Powers of Blessing from the Wilderness and from Heaven: Structure and Transformations in the Religion of the Toraja in the Mamasa Area of South Sulawesi (Kuasa Berkat Dari Belantara dan Langit, Struktur dan Transformasi Agama Orang Toraja di Mamasa Sulawesi Barat)(lihat Terjemahan di daftar pustaka Indonesia)(Amsterdam: Brill)

Para wanita berlarian sambil berteriak dari desa mereka di malam hari, meninggalkan semua pakaian mereka—dirasuki oleh roh-roh hutan belantara, mereka memanjat pohon barana. Ini hanyalah salah satu ritual menarik orang Toraja yang dijelaskan dalam penelitian ini. Orang Toraja tinggal di daerah pegunungan Sulawesi Selatan, Indonesia. Agama mereka adalah agama kuno yang mendahului agama Hindu dan Budha yang tiba di Indonesia sekitar 1.500 tahun yang lalu. Hal itu ditandai dengan adanya dualisme unsur laki-laki dan perempuan, ciri khas ritual yang masih dikenang oleh orang-orang tua di wilayah Toraja bagian barat, Mamasa. Tiga ritual, ritual pengayauan, kesuburan, dan memanjat pohon, dibahas secara rinci, sementara dalam pernikahan, persalinan, dan ritual pemakaman menunjukkan pergeseran kepercayaan Toraja. Di mana dulunya dewa bumi dan dewa langit diharapkan memberkati peserta ritual, orang Toraja, yang dipengaruhi oleh perkembangan di lingkungan fisik mereka, kini mencurahkan perhatian mereka pada dewa-dewa langit, sementara dewa-dewa bumi menghilang.

Agrarian Change and Alang-Alang in a Rain Forest Margin Community: A Case Study from Central Sulawesi (Perubahan Agraria dan Alang-Alang dalam Komunitas Margin Hutan Hujan: Studi Kasus dari Sulawesi Tengah) STORMA (Stability of Rain Forest Margins) Discussion Paper Series Sub-program A on Social and Economic Dynamics in Rain Forest Margins No. 15 (Universität Göttingen).

Imperata cyclindrica, atau alang-alang seperti yang sering disebut dalam tulisan-tulisan di Asia Tenggara, adalah salah satu gulma dunia yang paling intensif dipelajari. Dalam menyelidiki masalah terkait alang-alang di komunitas petani kecil di sekitar Taman Nasional Lore Lindu di pulau Sulawesi, Indonesia, makalah ini menantang beberapa klaim umum tentang asal-usul, nilai-nilai yang melekat dan perspektif masa depan alang-alang. Sumber infus alang-alang di daerah penelitian tidak terkait dengan tekanan populasi maupun teknik tanam yang tidak memadai dalam budidaya lahan kering. Sebaliknya, alang-alang berkembang sebagai reaksi terhadap perkembangan sektor padi basah yang menyerap sebagian besar waktu dan tenaga petani. Seringkali karena terpaksa meninggalkan lahan tadah hujan mereka untuk mengelola sawah mereka, para petani menciptakan kondisi yang ideal bagi rumput untuk berkembang. Namun, sementara di satu sisi alang-alang mewakili elemen utama “kritis”, plot alang-alang dengan demikian menawarkan peluang penting yang disediakan oleh tanaman lain yang tumbuh secara alami di lokasi alang-alang. Preferensi yang ditentukan secara budaya untuk subsisten beras serta orientasi yang ditujukan untuk mengamankan kelangsungan hidup daripada meningkatkan profitabilitas membuat pengendalian gulma yang efektif menjadi sulit.

Two types of “desa”: Community Representation, Communal Identity and Property Relations in the Kulawi Valley, Central Sulawesi, Indonesia (Dua jenis “desa”: Keterwakilan Masyarakat, Identitas Komunal dan Hubungan Tanah Milik di Lembah Kulawi, Sulawesi Tengah, Indonesia) STORMA (Stability of Rain Forest Margins) Discussion Paper Series Sub-program A on Social and Economic Dynamics in Rain Forest Margins No. 19 (Universität Göttingen).

Makalah ini menganalisis beberapa masalah struktural terkait dengan konstruksi “masyarakat hukum adat” di dalam Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah, Indonesia. Kelembagaan pengelolaan sumber daya di desa Toro umumnya dianggap berkelanjutan secara inheren, cukup memenuhi permintaan Otoritas Taman untuk konservasi hutan. Namun, alih-alih menjadi ciptaan asli para leluhur, institusi dan prinsip Toro didasarkan pada gagasan negara tentang “tanah yang dikuasai masyarakat”, yang keberadaannya disangkal oleh pemerintah daerah dan desa-desa tetangga. Dikendalikan oleh mereka yang memiliki akses ke badan pengetahuan tertentu yang relevan, proses “perwakilan masyarakat” yang memadai dicirikan oleh tingkat eksklusi partisipatif yang tinggi. Sementara para pemimpin desa membenarkan klaim mereka atas “hak ulayat” dalam hal kearifan lokal, masyarakat umum menganggap klaim mereka atas hak milik pribadi sebagai hal yang penting untuk keamanan sosial-ekonomi. Pemahaman yang berbeda tentang “masyarakat” dan representasi yang berbeda dari hubungan properti, yang tertanam dalam wacana politik-hukum dan sejarah daerah yang berbeda, menghambat pembentukan “aliansi desa” dalam penegakan dan pemantauan hukum. Ini, pada gilirannya, merupakan prasyarat yang diperlukan untuk perlindungan sumber daya hutan yang berkelanjutan.

Community Conservation Agreements as Institutions for the Common Pool Resource Forest Margin: Genesis, Performance and Contexts in the Napu Valley (Kesepakatan Konservasi Masyarakat sebagai Institusi untuk Sumber Daya Bersama Margin Hutan: Kejadian, Kinerja dan Konteks di Lembah Napu) STORMA (Stability of Rain Forest Margins) Discussion Paper Series Sub-program A on Social and Economic Dynamics in Rain Forest Margins No. 20 (Universität Göttingen).

Makalah ini mendokumentasikan proses perubahan organisasi di desa Watumaeta yang terletak di lembah Napu, 103 km sebelah selatan ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, Palu. Memiliki citra lama sebagai “kasus terburuk” dalam hal praktik kepemimpinan, disintegrasi sosial dan deforestasi di daerah tersebut, dalam beberapa tahun terakhir Watumaeta telah membuat perbaikan substansial dalam hal organisasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam. Kasus Watumaeta menunjukkan bahwa – jauh dari faktor fasilitasi yang konstan – satu dan “prinsip desain” yang sama mungkin memiliki efek kontradiktif dalam keadaan yang berbeda. Perubahan yang diamati tidak dapat dijelaskan oleh motivasi konservasionis atau masalah kesetaraan, tetapi oleh ancaman yang ditimbulkan oleh ketidakamanan sosial-ekonomi dan kerentanan bersama. Berbeda dengan pendekatan Neo-institusionalis yang didasarkan pada “individualisme metodologis”, studi kasus ini berfokus pada “keterikatan” budaya, sosial-ekonomi dan kelembagaan dari margin hutan sumber daya kumpulan bersama.

 Cocoa Boom, Rice Subsistence and the Emergence of Exclusionary Labor Institutions in Central Sulawesi, Indonesia: Some Conclusions from Sintuwu (Booming Kakao, Subsisten Beras dan Munculnya Lembaga Tenaga Kerja Eksklusif di Sulawesi Tengah, Indonesia: Beberapa Kesimpulan dari Sintuwu) STORMA (Stability of Rain Forest Margins) Discussion Paper Series Sub-program A on Social and Economic Dynamics in Rain Forest Margins No. 23 (Universität Göttingen).

Makalah ini menganalisis dampak ledakan kakao Sulawesi Tengah dan pola migrasi yang terkait dengan pasar tenaga kerja pedesaan di desa Sintuwu, lembah Palolo. Dominasi kakao di sektor lahan kering dan selanjutnya konversi lahan sawah menjadi perkebunan kakao menyebabkan perpecahan antara mereka yang memiliki akses relatif stabil terhadap beras dan pekerjaan dan mereka yang hampir tersingkir dari pekerjaan pertanian. Pekerja dengan “akses keluarga” dapat mengandalkan kontrak yang stabil dengan mitra tetap selama bertahun-tahun, yang lain malah harus mencari kontrak minimal dengan banyak mitra. Kelembagaan baru pengaturan kerja ekslusif dalam budidaya padi sawah dibingkai dalam ideologi kekerabatan yang dominan secara lokal. Alih-alih menjadi ciri lokal sejak dahulu kala, bentuk eksklusif dari kemiskinan bersama telah muncul sebagai akibat dari penetrasi kapitalis dan komodifikasi pasar tanah. Di sisi lain, “revolusi kakao” tidak mengarah pada komersialisasi hubungan produksi, baik sektor lahan kering maupun sawah, tetapi telah berkontribusi pada polarisasi sosial yang semakin meningkat di Sintuwu. 

“From “Wild West” to “Learning Organization”: Processes of Institutional Change in Watumaeta, Central Sulawesi, Indonesia” (“Dari “Wild West” menjadi “Organisasi Pembelajaran”: Proses Perubahan Kelembagaan di Watumaeta, Sulawesi Tengah, Indonesia”) in Burkard, Günter & Michael Fremerey, Eds. Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia (LIT Verlag Münster)

Makalah ini mendokumentasikan proses perubahan organisasi di desa Watumaeta yang terletak di lembah Napu, 103 km sebelah selatan ibu kota Sulawesi Tengah, Palu. Memiliki citra lama sebagai “kasus terburuk” dalam hal praktik kepemimpinan, disintegrasi sosial dan deforestasi di daerah tersebut, dalam beberapa tahun terakhir Watumaeta telah membuat perbaikan substansial dalam hal organisasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam. Kasus Watumaeta menunjukkan bahwa – jauh dari faktor fasilitasi yang konstan – satu dan “prinsip desain” yang sama mungkin memiliki efek kontradiktif dalam keadaan yang berbeda. Perubahan yang diamati tidak dapat dijelaskan oleh motivasi konservasionis atau masalah kesetaraan, tetapi oleh ancaman yang ditimbulkan oleh ketidakamanan sosial-ekonomi dan kerentanan bersama. Berbeda dengan pendekatan Neo-institusionalis yang didasarkan pada “individualisme metodologis”, studi kasus ini berfokus pada “keterikatan” budaya, sosial-ekonomi dan kelembagaan dari margin hutan sumber daya kumpulan bersama.

Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia (Soal Kelangsungan Hidup Bersama: Organisasi Sosial Pengelolaan Hutan di Sulawesi Tengah, Indonesia) (LIT Verlag Münster)

Volume ini berisi kumpulan artikel berdasarkan penelitian ilmu sosial empiris pada komunitas pinggiran hutan di sekitar Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah, Indonesia. Ini mengacu pada isu yang mendunia dan khususnya topikal, yaitu menurunnya sumber daya hutan dan peran manusia dalam proses degradasi alam yang teramati. Namun, ia menahan diri dari pendekatan proteksionis yang agak sederhana yang bermuara pada pemisahan antara manusia dan alam untuk menghindari penipisan sumber daya alam. Sebaliknya, pendekatan yang diambil memandang keberadaan atau pengembangan p

Colonising Poso: The Diary of Controleur Emile Gobee, June 1909 – May 1910 (“Menjajah Poso: Buku Harian Controleur Emile Gobee, Juni 1909 – Mei 1910”) (Monash University Press: Monash Asia Institute/ Centre of Southeast Asian Studies Working papers) 78 p.

Lebih dari 100 tahun yang lalu, Sulawesi Tengah diserbu oleh tentara kolonial. Itu adalah awal dari satu abad pergolakan dan perubahan. Baru-baru ini, konflik kekerasan komunal kembali mengguncang wilayah Poso. Sudut Indonesia ini telah mengalami banyak ‘momen’ penting dalam sejarah modernnya yang sebagian besar masih belum diteliti. Pemaksaan awal pemerintahan kolonial pada orang-orang Pamona antara tahun 1902 dan 1910, sebagian didokumentasikan dalam publikasi ini, mungkin yang paling penting, dan signifikan dalam hal konsekuensinya. Meskipun apa yang diketahui dari sejarah pedalaman Sulawesi menunjukkan bahwa ‘masyarakat tradisional’ tidak tetap statis pada abad ke-19, kolonialisme pada abad ke-20 membawa perubahan di mana penduduk wilayah tersebut, pada awalnya, memiliki sedikit kendali (Cote 1996) . Namun demikian, masuknya kehadiran kolonial di Poso tidak menekan perlawanan aktif terhadap—atau bahkan perampasan—intervensi kolonial. Seiring waktu, perubahan yang dilakukan oleh intervensi kolonial menjadi naturalisasi dalam lanskap sosial dan budaya (dan alam) wilayah: itu menjadi kenyataan baru. Tetapi pada saat para pemimpin Pamona pertama kali membuat kontrak dengan pemerintah kolonial, dan mengundang misionaris pertama ke desa mereka, perwakilan Pamona tidak dapat membayangkan transformasi akhir yang akan terjadi pada kehidupan mereka. Dokumen yang diperkenalkan di sini memberikan penjelasan tentang intervensi tersebut dan bukti awal dari tanggapan terhadapnya.

“Creating Central Sulawesi. Mission Intervention, Colonialism and ‘Multiculturality’” (“Membangun Sulawesi Tengah. Intervensi Misi, Kolonialisme, dan ‘Multikulturalitas’”) BMGN – Low Countries Historical Review 126(2): 2 – 29 

Sulawesi Tengah memberikan contoh bagaimana, di bawah kolonialisme, badan-badan non negara berkontribusi pada penciptaan identitas politik baru di kepulauan Indonesia, dan bagaimana negara Indonesia modern muncul berdasarkan hal tersebut. Diperdebatkan, pada awal abad kedua puluh, wilayah itu siap untuk dimasukkan ke dalam struktur satu atau beberapa entitas politik Sulawesi Tengah dan Selatan yang kuat yang ada. Dengan demikian, sebagai ‘daerah’ lain dalam koloni kepulauan yang luas yang tunduk pada kebijakan kolonial standar, seharusnya sudah siap dimasukkan ke dalam negara Indonesia, meskipun melalui ‘Sulawesi Permesta’. Sebaliknya, dalam upaya untuk menetapkan apa yang digambarkan oleh seorang penulis sebagai ‘volkskerk’ [gereja rakyat], ‘misi Poso’ yang didirikan dengan dukungan kolonial oleh Nederlandsche Zendinggenootschap [Masyarakat Misionaris Belanda] pada tahun 1892, berperan penting dalam mendefinisikan agama, budaya baru, dan batas bahasa. Ini bertindak untuk secara efektif mengisolasi orang Pamona dari komunitas Kristen yang berdekatan yang didirikan oleh upaya misionaris lainnya; dari tetangga Islam mereka dan, bisa dibilang, dari ‘bangsa’. Seperti halnya di tempat lain di Nusantara, proses reintegrasi selanjutnya di kawasan ini telah menjadi bagian dari warisan sulit pascakolonial yang diwarisi oleh bangsa Indonesia.

Pada penduduk Toraja yang berbahasa Bare’e di Sulawesi Tengah ada adat kebiasaan melakukan pemotongan kepala (mengayau) yang disebut menga’e. Penulis dalam artikel ini memberi uraian mengenai latar belakang dari adat kebiasaan tersebut yang menurut pendapatnya adalah berhubungan dengan kesejahteraan penduduk dan merupakan salah satu inisiasi bagi kaum lelaki di daerah tersebut. Adat ini. menurut penulis, diperkuat eksistensinya oleh mite Tambuya yang diuraikan oleh penulis dengan terjemahannya. Selain daerah Sulawesi Tengah, penulis juga menguraikan contoh-contoh adat pengayauan di daerah-daerah lain di Indonesia seperti di Seram, Timor, Sawu, Sumba, Lampung dan Kalimantan.

Disertasi ini merupakan suatu kritik analisa terhadap tulisan  N. Adriani dan Albert C.Kruyt mengenai penduduk Toradja Bare’s di Sulawesi Tengah. Secara lengkap diuraikan mengenai religi orang Toraja. Disertasi ini terdiri atas 3 bagian; bagian 1, membicarakan mengenai kepercayaan terhadap dewa-dewa, roh-roh, jiwa, terhadap kematian, dan tenung. Bagian 2, menguraikan mengenai individu-individu yang berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan dan alam gaib yakni para dukun dan shaman dan sebagainya. Bagian 3, menguraikan mengenai jenis-jenis upacara yang dilaksanakan penduduk yang dikategorikan atas dua jenis upacara oleh penulis pertama, upacara yang permanen (tetap) dan kedua, upacara yang nonpermanen (tidak tetap) seperti upacara penyembuhan jika ada orang sakit atau upacara Morambulangi, upa- cara pensucian atau penjernihan keadaan sehubungan telah dilanggar- nya suatu pantangan oleh warga penduduk bersangkutan.

 “Diversity in Unity: Multiple Strategies of a Unifying Rhetoric. The Case of Resemanticisation of Toraja Rituals: From ‘Wasteful Pagan Feasts’ into ‘Modern Auctions’” (Keanekaragaman dalam Kesatuan: Berbagai Strategi Retorika Pemersatu. Kasus Resemantisisasi Ritual Toraja: Dari ‘Pesta Pemborosan Pagan’ Menjadi ‘Lelang Modern’) Antropologi Indonesia 72: 38-57.

Tulisan ini menggambarkan sebuah eksplorasi etnografis di Tana Toraja pada masa kini, mengenai retorika nasional ‘Bhinneka Tunggal Ika’ (unity in diversity) yang diartikulasi secara lokal melalui ideologi pembangunan. Penulis menunjukkan bahwa di daerah Toraja retorika nasional mengenai pembangunan pada masa setelah penjajahan (poskolonial) berawal dari masa prakemerdekaan dan terkaitkan dengan sejarah penyebaran agama (missionarisasi). Penulis memberikan analisis tentang pemaknaan ulang ritual Toraja sepanjang era penjajahan belanda dan masa setelah penjajahan. Ritual yang pada masa Belanda dianggap salah satu contoh ‘pemborosan kafir’ diubah menjadi ‘lelang moderen’. Praktik penyelenggaraan penggalangan dana melalui lelang dalam upacara/ritual adat yang diperkenalkan oleh Belanda pada awal abad ke-20, memiliki peran yang amat penting dalam proyek penyebaran agama dan, pada masa poskolonial. Hal ini menjadi salah satu strategi untuk memasukkan daerah adat Toraja ke dalam negara Indonesia yang dalam retorika nasional digambarkan sebagai ‘moderen dan bersatu’. Dalam usaha memahami Toraja masa kini, analisis terhadap proses dimana wacana kolonialisme Belanda—dan yang baru-baru ini—ideologi nasionalis, telah memanipulasi praktik, dan makna dari sistem ritual Toraja tidak bisa dilepaskan. Ritus pembagian daging dan ideologi modernis nasional seharusnya dapat dimengerti sebagai kedua-duanya terkaitkan dengan dua bentuk kesadaran sejarah (historical con- sciousness) yang saling bertentangan. Penulis memberi perhatian secara khusus pada isu temporalitas. Menurut penulis, isu ini sering dilupakan dalam studi nasionalisme Indonesia. Sebagian dari efektifitas retoris dari slogan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ tersampaikan karena slogan tersebut sejalan dengan konstruksi antitesis antara ‘modernitas’ dan ‘tradisi’. Dalam sebuah kerangka diskursif yang menyamakan ‘perbedaan’ dengan ‘tradisi’‚ dan ‘modernitas’ dengan ‘kesatuan’‚ tradisi lokal diakui hanya sejauh hal tersebut dikonseptualisasikan sebagai tahap awal dari modernitas yang bersatu.

”The anthropology of guilt and rapport: Moral mutuality in ethnographic fieldwork” (“Antropologi rasa bersalah dan kesesuaian: mutualitas moral dalam kerja lapangan etnografi”) Hau: Journal of Ethnographic Theory 4(1): 237-258

Dalam artikel ini saya menggunakan pembelaan tegas Clifford Geertz terhadap kemunafikan emosional Malinowski—ketidaksukaannya terhadap penduduk asli yang sudut pandangnya ingin ia pahami—untuk menyatakan bahwa meskipun empati atau setidaknya simpati merupakan komponen integral dari keintiman kerja lapangan, mereka juga katalis untuk emosi yang lebih gelap dan biasanya jauh lebih tidak terbuka yang terkait dengan perasaan ini—rasa bersalah, marah, dan jijik—yang juga berperan dalam pertemuan kerja lapangan. Memang, sentimen-sentimen ini, yang pasti intersubjektif dalam asal usul dan ekspresinya, adalah intrinsik dari jenis pengetahuan yang kita hasilkan sebagai etnografer. Saya mengeksplorasi bagaimana emosi ini muncul dari atau membentuk percakapan di lapangan dan kemudian mempengaruhi analisis selanjutnya. Saya meninjau pertemuan yang saya alami dengan lauje dari Sulawesi, Indonesia, dan Manjaco dari Guinea-Bissau, dan profesional museum di Monticello di mana teman bicara saya berusaha untuk membimbing penelitian saya dengan meminta simpati saya untuk kondisi mereka, dan bagaimana upaya tersebut untuk menciptakan bidang moral mutualitas mempengaruhi pemahaman saya tentang kehidupan sosial di tempat-tempat itu dengan cara yang sering tidak terduga. Fokus saya adalah bagaimana emosi penuh rasa bersalah muncul dari dan membentuk pengalaman mutualitas moral dalam pertemuan etnografis.

“Felling a Song with a New Axe: Writing and the Reshaping of Ritual Song Performance in Upland Sulawesi.” (“Memotong Lagu dengan Kapak Baru: Menulis dan Membentuk Kembali Pertunjukan Lagu Ritual di Sulawesi Dataran Tinggi.”) Journal of American Folklore 103(407):1 23.

Studi terbaru tentang interaksi teks tertulis dan kinerja lisan telah bergeser dari model literasi dan kelisanan “intrinsik” ke pendekatan yang menekankan karakter ideologis, sosial, dan historis dari praktik lisan dan literasi. Sesuai dengan kecenderungan ini, saya membahas bagaimana dan mengapa komunitas agama minoritas di Sulawesi (Indonesia) memasukkan tulisan dan praktik tekstual terkait ke dalam tradisi pertunjukan lagu ritualnya.

“Headhunting, History, and Exchange in Upland Sulawesi” (“Pengayauan, Sejarah, dan Pertukaran di Dataran Tinggi Sulawesi”) The Journal of Asian Studies 50(3): 536 – 564

Beberapa minggu setelah panen padi 1985, gendang, nyanyian, dan tangisan nyaring menggema di hulu Salu Mambi, merayakan penyergapan tujuh korban di wilayah hilir. Beberapa gerombolan pengayau telah kembali dengan piala tak berdarah untuk memperbarui kesuburan sawah mereka dan kemakmuran rumah tangga mereka. Jika serangan-serangan seperti itu tampaknya merupakan anakronisme yang meresahkan di masa Orde Baru yang menua di Indonesia, mereka juga menunjukkan kegigihan yang mengejutkan dari realitas-realitas mistis yang membentuk sejarah lokal. Apa yang membuat pengayau tahunan ini begitu tidak biasa dan sangat instruktif adalah tidak adanya kekerasan nyata: tidak ada musuh yang benar-benar terbunuh, tidak ada kepala manusia yang diambil. Sebagai gantinya, sebuah desa mengirimkan gerombolan pengayau tanpa senjata untuk mendapatkan kepala pengganti; biasanya kelapa yang dibeli di kota pasar terdekat. Setelah gerombolan kembali, komunitas melakasanakan upacara musik, pesta, dan pidato selama seminggu untuk menghormati para pemburu kepala dan untuk memuliakan desa. Namun upacara itu juga memperingati masa lalu, terutama dengan lagu dan nyanyian liturgi yang menggambarkan adegan dari pengayauan ritual di era sebelumnya. Singkatnya, yang terjadi bukanlah pengayauan, tetapi sesuatu yang dipentaskan agar terlihat seperti itu.

“Lyric, History, and Allegory, or the End of Headhunting Ritual in Highland Sulawesi.” (“Lirik, Sejarah, dan Alegori, atau Akhir Ritual Pengayauan di Dataran Tinggi Sulawesi.”) American Ethnologist 20(4):697-717.

Artikel ini menyelidiki bagaimana komunitas agama minoritas di dataran tinggi Sulawesi, Indonesia, menciptakan makna, sejarah, dan politik melalui wacana lirik upacara pengayauan. Diskusi menunjukkan bagaimana interpretasi yang berbeda dari satu lagu bekerja sebagai mode pemahaman taktis, sebagai cara untuk “menafsirkan dengan pemerintahan.” Dalam satu kasus, seorang penduduk desa membaca lirik sedemikian rupa untuk menghubungkan upacara pengayauan dengan ketegangan antarbudaya di masa lalu. Namun, dalam kasus lain, seorang penduduk desa menemukan dalam lirik sebuah alegori politik seksual lokal. Kedua pendekatan tersebut menghubungkan kekerasan ritual (ritual violence) dengan pembentukan komunitas.

This article will explore the ways in which music-making and gender differences mutually shape one another in a hill society in island Southeast Asia. The questions raised have to do with the role music-making plays in producing or subverting gender-based hierarchies of prestige and authority: Does music support or threaten predominant ideas about gender? How does it shape the way in which women and men experience sexual hierarchy? Can music-making itself be a form of sexual politics?These issues are especially intriguing in light of our understanding of music and gender in the island region. AsJane Atkinson and Shelly Errington note, gender has not stood out as a dominant theme or problem in the Southeast Asian archipelago, a place where social hierarchy usually rests on principles of seniority and spiritual potency and where sexual antagonism appears muted (1990). As for music, the dominant traditions in the region-and particularly those of the hill societies-are often traditions of sacred music performed in the context of ritual. A look at case materials from Southeast Asian hill communities should shed fresh light on music-making, ritual, social hierarchy, and gender ideology in small-scale societies known for their relative egalitarian outlook and their nonstratified (or minimally stratified) social order (cf. Feld 1984, Roseman 1984). 

“Dark trembling: Ethnographic notes on secrecy and concealment in highland Sulawesi.” (“Gemetar gelap: Catatan etnografi tentang kerahasiaan dan penyembunyian di dataran tinggi Sulawesi.”) Anthropological Quarterly 66(4): 230-40.

This ethnographic commentary explores the role of secrecy and concealment in a minority religious community in highland Sulawesi (Indonesia), and their place in the construction of ethnographic discourse. Discussion shows how a “culture of concealment” has emerged as a practical and realistic response to encroaching ideologies and social formations since the pre-colonial era. At the same time, the political use of secrecy takes its idioms from ritual practice, a site in which concealment may have “ontological” signficance. These dimensions of secrecy shaped the ethnographic dialogue between researcher and hosts, and highlight the need for a critical and reflexive anthropology to ground itself in the socio-historical concerns of those whom ethnographers study.

“Violence, Solace, and Ritual: A Case Study from Island Southeast Asia” (“Kekerasan, Penghiburan, dan Ritual: Studi Kasus dari Pulau Asia Tenggara”) Culture, Medicine and Psychiatry 19(2): 225-60.

Most headhunting traditions in island Southeast Asia link ritual violence to grief and mourning. Some of the more persuasive analyses of these practices pivot on notions of rage and catharsis, arguing that turbulent emotions motivate persons to take up cleansing acts of violence. This paper seeks a more complex understanding of how ritual may connect bereavement and violence through a look at case materials from highland Sulawesi (Indonesia). Ritual practices there suggestthat the resolution of communal mourning is more significant than personal catharsis in motivating violence; that individual affect is refigured collectively as “political affect;” and that varied discursive forms, such as vows, songs, and noise mediate the ways in which people put grief behind them and resume their lives. Indeed, such discursive forms appear to be generative sites for violence and solace.

“Conceptualizing Marginality in Indonesia” (“Membayangkan Marginalitas di Indonesia”) in Michaela Haug, Martin Rössler, Anna-Teresa Grumblies eds. Rethinking Power Relations in Indonesia: Transforming the Margins (New York: Routledge), 43-61.

Daratan Indonesia yang luas menawarkan berbagai daerah dan masyarakat yang terpinggirkan. Proses pembangunan bangsa kolonial dan pascakolonial telah menghasilkan berbagai konstelasi marginalisasi, inklusi dan eksklusi, akses terhadap hak dan sumber daya yang mengakibatkan ketergantungan pusat-pinggiran yang ketat. Jatuhnya Suharto pada tahun 1998 mengakhiri hegemoni inti negara, Jawa, dan menyelaraskan kembali kekuasaan ke pinggiran negara. Hasil dari desentralisasi adalah sistem kompleks yang menghasilkan konstelasi ketergantungan baru di Pulau-Pulau Terluar Indonesia (lih. Pengantar buku ini). Dengan latar belakang ini, marjinalitas tetap menjadi alat teoretis yang kuat untuk mengeksplorasi hubungan kekuasaan yang berubah serta politik eksklusi dan kontestasi. Bab ini membahas pemaknaan marginalitas dalam wacana antropologis dan penggunaannya untuk mengelaborasi lebih dalam pemahaman tentang outer batas luar dan pinggiran di Indonesia. Bab ini membahas konsep marginalitas secara umum, menunjukkan bagaimana hal itu didefinisikan dalam antropologi, dan bagaimana konsep pinggiran dan marginalitas telah diterapkan dalam konteks Indonesia. Namun representasi ‘teori marjinalitas’, yang tidak terdefinisikan di lapangan, paling-paling bisa parsial. Untuk pemahaman yang lebih dalam tentang pengertian pulau-pulau terluar Indonesia, bab ini berkonsentrasi pada makna marginalitas dengan fokus khusus pada dataran tinggi Indonesia, wilayah yang secara historis digambarkan sebagai wilayah marginal dan dengan demikian menawarkan wawasan berharga untuk transformasi konstelasi kekuatan di Indonesia.

“Population and the means of subsistence: explaining the historical demography of island southeast asia, with particular reference to Sulawesi” (“Penduduk dan sarana penghidupan: menjelaskan sejarah demografi pulau asia tenggara, dengan referensi khusus ke Sulawesi”) Journal of Southeast Asian Studies 36(3) 337-72.

The phenomenon of low population growth in pre-colonial Southeast Asia is often interpreted in terms of epidemic disease, internecine warfare or cultural idiosyncracies affecting the birth rate. The modern population boom, in these analyses, results from medical and public health improvements, military pacification or foreign cultural influences. This article, by contrast, argues that in Indonesia and the Philippines population growth has typically been a result of economic growth, and that the general sparsity of the population in early historical times reflected the low ‘carrying capacity’ of the environments in question under the prevailing economic conditions.

“Swidden Farming as an Agent of Environmental Change: Ecological Myth and Historical Reality in Indonesia” (“Perladangan berpindah sebagai Agen Perubahan Lingkungan: Mitos Ekologis dan Realitas Sejarah di Indonesia”) Environment and History 17(4): 525-554

Perladangan berpindah, yang pernah dikutuk sebagai penyebab utama deforestasi, semakin dilihat sebagai bentuk pengelolaan hutan dan bahkan konservasi. Dalam kondisi tradisional, sekarang diasumsikan, perladangan adalah praktik yang berkelanjutan dan siklus budidaya cukup lama untuk memungkinkan hutan beregenerasi selama interval tidak digarap. Artikel ini menguji asumsi tersebut terhadap bukti sejarah dari Sulawesi (Indonesia) pada periode 1820-1950. Data menunjukkan bahwa sistem perladangan semak belukar intensif, dengan periode bera hanya lima sampai enam tahun, sudah menjadi norma di awal abad kesembilan belas, ketika kepadatan penduduk rata-rata masih rendah dan produksi untuk perdagangan terbatas. Dalam kebanyakan kasus, sistem tidak digarap pendek tradisional ini berkelanjutan, dalam arti tidak melibatkan deforestasi progresif di luar kompleks perladangan-sistem tidak digarap yang sudah mapan. Namun di dalam kompleks itu, hutan alam secara permanen digantikan oleh vegetasi antropogenik yang jauh lebih sedikit dan beragam. Selain itu, di beberapa daerah, perladangan berpindah mengambil bentuk keliling yang tidak berkelanjutan yang melibatkan penciptaan padang rumput klimaks api. Ini juga tampaknya merupakan pola tradisional; tidak ada bukti bahwa hal itu diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, atau dari pengaruh eksternal seperti migrasi atau perdagangan. Pandangan tentang perladangan berpindah tradisional sebagai praktik yang ramah lingkungan adalah pandangan yang ideal, dan tidak boleh dibiarkan mengaburkan ketidaksesuaian mendasar antara pertanian dengan konservasi alam.

“Kings and covenants: stranger-kings and social contract in Sulawesi” (“Raja dan Perjanjian: Orang Asing sebagai raja dan contra sosial di Sulawesi”) Indonesia and the Malay World 36(105): 269-291.

Tulisan ini mengeksplorasi hubungan antara raja asing dan otoritas kontraktual dalam sejarah pulau Sulawesi (Indonesia). Di sebagian besar wilayah Sulawesi, stratifikasi sosial dan politik selalu menonjol. Pada saat yang sama kekuasaan raja dan kepala suku dibatasi oleh kontrak sosial yang kurang lebih eksplisit yang mendefinisikan hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan komunitas politik secara keseluruhan, biasanya terdiri dari oligarki bangsawan lokal. Kontrak-kontrak ini, yang dinyatakan selama upacara pelantikan dan pada acara-acara ritual lainnya, didukung oleh ancaman kekerasan yang realistis terhadap penguasa, serta sanksi supernatural. Selain karakter kontraktualnya, ciri khas lain dari kerajaan Sulawesi adalah bahwa para penguasa dianggap sebagai orang luar bagi masyarakat – biasanya karena asal usul asing dan/atau ilahi, kadang-kadang mungkin juga sebagai akibat dari penyakit atau kelainan fisik. Orang asing-raja meningkatkan efektivitas kontrak sosial dengan membuat penguasa lebih mudah bagi rakyatnya untuk mendisiplinkan atau menggulingkan jika perlu, dan lebih sulit bagi mereka untuk iri atau benci, serta lebih objektif dan tidak memihak dalam berurusan sendiri dengan mereka. Poin-poin ini diilustrasikan dengan menggunakan data sejarah dan antropologis dari berbagai bagian Sulawesi, khususnya kerajaan Bugis di semenanjung barat daya, kesultanan pulau Buton dan Banggai di lepas pantai timur, dan kepala suku Gorontalo dan Buol di utara.

“The Transformation of the Eastern Toraja Society in Central Sulawesi and it’s Religion.” (“Transformasi Masyarakat Toraja Timur di Sulawesi Tengah dan Agamanya.”) Southeast Asia: History and Culture 10: 142-73. Bahasa Jepang.

Pada akhir abad ke-19, ekonomi swasembada Masyarakat Toraja Timur hancur di bawah pengaruh perdagangan komersial di Teluk Tomini. Stratifikasi sosial di antara warga desa terjadi dan banyak yang terjerat hutang. Dalam situasi ini, kepala desa harus menebus hutang penduduk desa dan pada saat yang sama menjaga hukum dan ketertiban di desa meskipun sering berhubungan dengan dunia luar. Pada periode inilah para misionaris Kristen mulai bekerja. Untuk menanggapi masalah tersebut di atas, para kepala suku mendekati misionaris yang dikirim dari Lembaga Misionaris Belanda dan berhubungan dekat dengan seorang pedagang Cina di Poso. Pada waktunya, sekolah misionaris dibuka di desa-desa seperti Panta, Tomasa, Buyumbayo, dan lain-lain. Para kepala desa mengharapkan sekolah-sekolah itu membangun kembali tatanan sosial. Pada tahun 1901, pemerintah Belanda meninggalkan kebijakan non-intervensi dan setelah tahun 1905-1907, Toraja Timur berada di bawah kekuasaan langsungnya. Berbagai kebijakan seperti pajak kepala, budidaya padi sawah dan pindah ke dataran rendah diperkenalkan melalui kepala suku. Para kepala desa inilah yang mendukung pemerintahan Belanda. Soal pekerjaan misionaris, gereja sebagai akibatnya, tidak berani menentang para pemimpin. Pada awalnya, para misionaris tidak melarang poligami kepala suku dan kebiasaan sosial lainnya kecuali pengayauan. Terlebih lagi, dalam situasi-situasi tadu atau nabi-nabi ini menarik banyak orang yang tidak puas dengan keadaan yang ada. Kemudian pada tahun 1902 dan 1908, muncul gerakan keagamaan besar yang disebut mevapi. Para peserta gerakan berusaha melarikan diri dari keadaan yang ada dengan berkonsentrasi pada pelepasan surgawi. Ketika gerakan-gerakan keagamaan ini muncul, generasi muda yang telah lulus sekolah berusaha untuk berpartisipasi dalam perdagangan komersial dan menanam kopi atau kelapa. Di bawah dukungan mereka yang sedang bangkit, gereja berhak menerima otoritas independen. Akhirnya, pada tahun 1910 gereja menyerang adat istiadat yang bertentangan dengan agama Kristen dan melarang orang Kristen Toraja dari mowurake, molobo dan motengke. Tetapi ketika orde baru berdiri, pemerintah Belanda mengembalikan kekuasaan yang diambil dari kepala daerah selama beberapa tahun pertama ke tangan yang aktif. Akibatnya, sulit bagi gereja untuk mendapatkan kemerdekaan atas para kepala desa.

Dance quest in Celebes (Penyelidikan tari-tarian di Sulawesi) (Paris, 1939, L.A.I.D., 126 hlm. berilustrasi foto-foto serta dilengkapi sebuah peta dan sketsa choreography).

Buku ini membicarakan ragam-ragam tarian dari Sulawesi yakni dari daerah-daerah Bugis, Makasar dan Toraja Sa’dan sebagai hasil kunjungan langsung ke daerah-daerah tersebut. Penulis memasukkan tari-tarian tersebut dalam 2 kategori. Pertama ialah tarian hiburan dan kedua ialah tarian keagamaan. Menurut penulis, hampir seluruh tarian dari daerah Toraja Sa’dan seperti tarian Ma’gellu, Ma’badong dan lain-lain masuk kategori tarian keagamaan. Sedang mengenai tarian hiburan penulis mengambil contohnya dari Makasar.

“Politics of appearances: Some reasons why the UN-REDD project in Central Sulawesi failed to unite the various stakeholders” (“Politik Penampilan: Beberapa Alasan Proyek UN-REDD Sulawesi Tengah Gagal Menyatukan Berbagai Pemangku Kepentingan”) Asia Pacific Viewpoint 56(1): 37–47.

REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) dimulai sebagai proyek global yang bertujuan mengurangi emisi CO2 dengan melindungi hutan tropis. Pada saat yang sama, beberapa yang disebut manfaat tambahan tercantum dalam dokumen asli, seperti keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan lainnya, pengurangan kemiskinan dan penghidupan berkelanjutan, dan tata kelola yang baik. Saya berpendapat bahwa REDD+ dengan cepat menjadi sebuah proyek di mana manfaat tambahan ini telah menjadi perhatian utama dan bahwa hak-hak penduduk hutan yang terkena dampak saat ini mendominasi sebagian besar wacana REDD+. Salah satu alasan pengalihan fokus REDD+ dapat dikaitkan dengan kegiatan organisasi lingkungan dan hak asasi manusia internasional dan nasional. Meskipun hal ini bisa dibilang berkontribusi pada proses demokratisasi di Indonesia, hal ini juga memperlambat pelaksanaan proyek kesiapan. Mengambil contoh dari inisiatif UN-REDD di Sulawesi Tengah, saya meneliti beberapa alasan mengapa sulit untuk menetapkan lima lokasi REDD yang diusulkan di provinsi tersebut.

Penulis mengkategorikan bangunan-bangunan pada orang Toraja Sulawesi Tengah atas 3 bentuk, pertama, Balai sakral (lobo) yang meliputi 7 tipe yakni tipe-tipe: Kulawi, Pipikoro, Mopahi, Lindu, Towulu, Benda-Besoa, Boku. Kedua, bangunan rumah tinggal yang meliputi 3 buah tipe, yakni tipe rumah Kulawi, tipe rumah Napu-Besoa-Koro dan tipe rumah Kaili-Sigi. Ketiga, Lumbung yang meli- puti 2 tipe, yakni tipe gampiri, dan tipe paningku. Penulis menyebutkan bahwa perbedaan di antara ketiga bentuk bangunan tempat tinggal disebabkan oleh struktur bagian bawah rumah yang mem- pengaruhi bentuk bangunan atasnya.

Jilid 3 berisi uraian mengenai pelbagai alat musik yang dipergunakan penduduk Sulawesi termasuk penduduk Toraja Sulawesi Tengah.

Dalam bukunya ini penulis menguraikan pelbagai permainan rakyat di Indonesia umumnya dan di Sulawesi khususnya. Baik mengenai fungsinya, asalnya, persebarannya dan deskripsi permainan maupun cara bermainnya. Buku ini dilengkapi dengan sejumlah peta distribusi berbagai jenis permainan yang ada. Daerah Sulawesi Tengah dengan jenis-jenis permainannya yang dikenal penduduk dapat dilihat dalam peta 30, peta 1, peta 3, peta 5, peta 6, peta 12, yang meliputi permainan-permainan sepak kaki, berjalan di atas bambu atau batok kelapa, ayunan, badminton gangsing dan lain sebagainya. Mengenai permainan sabung ayam menurut penulis khusus terdapat di kalangan penduduk Sulawesi Selatan (Bugis) saja.Pada bagian kedua dari buku tersebut yakni bagian Tarian. hlm. 381-498, oleh penulis disebut bahwa berdasar klasifikasinya di bidang seni tari penduduk Toraja, Palu, Poso, Koro dan Sa’dan hanya mengenai I jenis tari saja. Pertama ialah jenis tari lingkaran contohnya adalah Raego. Kedua ialah jenis tarian keagamaan contohnya adalah tarian yang dilakukan oleh balia dan burake (priesteress) dalam rangka tugas- tugas mereka. Sedang jenis tarian profesi untuk daerah ini tidak cara kematian. 

Penulis menguraikan gelang kaki dari anyaman rotan atau dari sejenis ilalang yang biasa dipakai oleh gadis-gadis di bahagian barat laut Sulawesi Tengah. Gelang itu dimaksud untuk memperindah bentuk pergelangan kaki dan harus ditanggalkan ketika kawin.

Kedua jilid ini berisi uraian mengenai kerajinan penduduk Toraja Sulawesi Tengah. Jilid VI berisi uraian tentang seni hias dan menyulam pakaian kulit kayu (fuya) sedangkan jilid VII berisi uraian mengenai seni ukir kayu, seni menganyam dan seni pandai besi dan logam.

“Culture, ecology and livelihood in the Tinombo Region of Central Sulawesi” (Budaya, ekologi dan mata pencaharian di Wilayah Tinombo Sulawesi Tengah)  Environmental Management Development in Indonesia Project (EDMI)

Studi ini berhubungan dengan masalah jaminan matapencaharian dalam konteks perubahan soal- soal yang berhubungan dengan pertanian dataran tinggi di Sulawesi Tengah, Indonesia. Tujuan praktisnya adalah menguraikan cara mendapatkan matapencaharian, serta mengidentifikasi kendala- kendala ekologi, ekonomi dan politik/hukum terhadap usaha-usaha dari penduduk di dataran tinggi tersebut untuk mengubah matapencaharian mereka menjadi lebih baik di lebih lerjamin. Studi ini menganalisis sistem yang tradisional dan sistem yang berubah-ubah dari produksi pertanian, dan memperhatikan implikasi-implikasi dari bentuk-bentuk baru dari produksi, seperti usaha-tani tunai yang didasarkan pada pohohn-pohohn yang diusahakan, yang secara radikal mengubah hubungan antara populasi dan lingkungan dengan mendefmisi uland hubungan-hubungan sosial dari akses terhadaplahandantenagakerja. Berdasarkan penelitian-penelitian lapangan secara lokal dan terinci, studi ini mengamati masalah-masalah yang berhubungan dengan daerah dataran tinggi lainnya di Indonesia, dan di daerah Sulawesi.
Bagain pertama menguraikan pola-pola sejarah dan kontemporer dari matapencaharian dalam tiga daerah agroekologi yang berbeda; daerah pantai, daerah pegunungan bagian tengah dan daerah pegunungan bagian dalam. Dalam tiap daerah tersebut, kecenderungan-kecenderungan masa kini yang ada diamati dari potensi perspektipnya untuk mempertinggi atau mengurangi jaminan matapencaharian mereka. Bagian kedua menyelidiki aspek-aspek budaya, politik dan ekonomi dari hubungan di antara ketiga daerah tersebut, dalam konteks keadaan dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini mencakup persepsi resmi dari para pemukin dataran tinggi, sistem permerintah daerah, program-program pembangunan yang direncanakan, dan hubungan perdagangan antara daerah pegunungandandenganekonomidaerahmaupundunia. Bagianketigamenyajikanbeberapa rekomendasi-rekomendasi untuk bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah. Lampiran- lampirannya menganalisis survei rum^tangga dan data dari beberapa studi kasus dari masing- masing daerah, yang menunjukkan adanya keragaman dari strategi-strategi matapencaharian yang dijalankan di daerah tersebut.

“Tenure issues in rural development planning : a case study from central Sulawesi” (Isu Has Tanah dalam perencanaan pembangunan pedesaan : studi kasus dari Sulawesi Tengah) Sulawesi Regional Development Project Discussion Series Discussion Paper #3 (University of Guelph and Directorate General of Regional Development (Bangda) Department of Home Affairs, Indonesia. In cooperation with The Canadian International Development Agency (CIDA)).

The paper provides background information on access to natural resources in the TTM Sustainable Development Site. The area is the homeland of the Lauje people,who live and farm predominantly in the hills since the coastal plain is very narrow. Part One discusses the traditional system of access to agricultural land, which is subject to strong individual rights. Other natural resources such as fiielwood, rattan and bamboo are collected from reserve areas which are managed by the local neighbourhood group. A transition in resource use and access is taking place in response to population pressure and the opportunity to intensify agriculture through planting commercial tree crops. Rights to land are becoming even more strongly individualized, and borrowing land from kin and neighbours for food production is becoming moredifficult. People with few inherited land resources and women could be adversely affected by these changes. Part Two discusses the impact of government programs such as commercial tree planting, agroforestry, garden development schemes, new roads and property taxation on the tenure situation. The views of local officials towards traditional tenure rights are described. It is argued that government initiatives entail risks as well as benefits for the traditional land users. Part Three provides initial recommendations of alternative legal frameworks which could increase the tenure security of the traditional land users while encouraging sustainable economic development. It also discusses practical approaches to incorporating tenure concerns in the design of agroforestry, garden development and road projects. Addressing tenure issues in project design maximizes the potential benefits to the local population, and minimizes the risk that they will be displaced from land and resources upon which they depend.

“Household formation, private property, and the state” (Pembentukan rumah tangga, milik pribadi, dan negara) Sojourn 11(2): 259-87.

Assuming that households are not “natural” units, it is important to explore the processes through which the exterior boundaries and internal dynamics of households are formed and transformed in particular agrarian contexts. This paper examines the impact of two such processes: the privatization of agricultural land, which encloses individuals within households and restricts the range of relationships through which they can access resources; and interventions by the state, both ideological and administrative in nature, which aim to reform households as units of ownership and control. These processes are explored through a review of literature from Europe, Africa, and Southeast Asia, then examined in detail in a case-study from the Tinombo hills of Central Sulawesi. Rejecting the notion that there is a pre-determined trajectory of household development or agrarian change, emphasis is given to the creative, generative dimension of cultural practice which produces particular (partial) resolutions.

“Images of Community: Discourse and Strategy in Property Relations” (Citra Komunitas: Wacana dan Strategi dalam Hubungan Properti) Development and Change 27: 501-527.

“Working Separately but Eating Together: Personhood, Property, and Power in Conjugal Relations” (Bekerja Secara Terpisah tetapi Makan Bersama: Kepribadian, Harta, dan Kekuasaan dalam Hubungan Suami Istri) American Ethnologist 25(4): 675-694.

This article argues that divergent images of community result not from inadequate knowledge or confusion of purpose, but from the location of discourse and action in the context of specific struggles and dilemmas. It supports the view that ‘struggles over resources’ are also ‘struggles over meaning’. It demonstrates the ways in which contests over the distribution of property are articulated in terms of competing representations of community at a range of levelsand sites. It suggeststhat, through the exerciseof ‘practical political economy’, particular representations of community can be used strategically to strengthen the property claims of potentially disadvantaged groups. In the policy arena, advocates for ‘community based resource management’ have represented communities as sites of consensus and sustainability. Though idealized, such representations have provided a vocabulary with which to defend the rights of communities vis-u-vis states. Poor farmers, development planners, consultants and academics can also use representations of community strategically to achieve positive effects, or at least to mitigate negative ones. Most, but not all, of the illustrations in this article are drawn from Indonesia, with special reference to Central Sulawesi.

“Agrarian Differentiation and the Limits of Natural Resource Management in Upland Southeast Asia” (Diferensiasi Agraria dan Batasan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Dataran Tinggi Asia Tenggara) IDS Bulletin 32(4): 88-94.

Drawing upon research in the Southeast Asian uplands, especially Sulawesi, this article argues that excessive attention to managerial goals, such as the design of improved institutions, has occluded understandings of agrarian processes that radically reconfigure communities and the relations between people and land. Managerial interventions play a limited role in directing processes of agrarian differentiation, although they do set some of the conditions, often unwittingly. The limits of managerialism notwithstanding, the effort to understand political‐economic processes affecting resource use and allocation is still worthwhile, for there are several possible uses for this kind of knowledge.

Research and policy concerning the Southeast Asian uplands have generally focused on issues of cultural diversity, conservation and community resource management. This article argues for a reorientation of analysis to highlight the increasingly uneven access to land, labour and capital stemming from processes of agrarian differentiation in upland settings. It draws upon contrasting case studies from two areas of Central Sulawesi to explore the processes through which differentiation occurs, and the role of local histories of agriculture and settlement in shaping farmers’ responses to new market opportunities. Smallholders have enthusiastically abandoned their diversified farming systems to invest their land and labour in a new global crop, cocoa, thereby stimulating a set of changes in resource access and social relations that they did not anticipate. The concept of agency drawn from a culturally oriented political economy guides the analysis of struggles over livelihoods, land entitlements, and the reconfiguration of community, as well as the grounds on which new collective visions emerge.

The Will to Improve is a remarkable account of development in action. Focusing on attempts to improve landscapes and livelihoods in Indonesia, Tania Murray Li carefully exposes the practices that enable experts to diagnose problems and devise interventions, and the agency of people whose conduct is targeted for reform. Deftly integrating theory, ethnography, and history, she illuminates the work of colonial officials and missionaries; specialists in agriculture, hygiene, and credit; and political activists with their own schemes for guiding villagers toward better ways of life. She examines donor-funded initiatives that seek to integrate conservation with development through the participation of communities, and a one-billion-dollar program designed by the World Bank to optimize the social capital of villagers, inculcate new habits of competition and choice, and remake society from the bottom up. Demonstrating that the “will to improve” has a long and troubled history, Li identifies enduring continuities from the colonial period to the present. She explores the tools experts have used to set the conditions for reform—tools that combine the reshaping of desires with applications of force. Attending in detail to the highlands of Sulawesi, she shows how a series of interventions entangled with one another and tracks their results, ranging from wealth to famine, from compliance to political mobilization, and from new solidarities to oppositional identities and violent attack. The Will to Improve is an engaging read—conceptually innovative, empirically rich, and alive with the actions and reflections of the targets of improvement, people with their own critical analyses of the problems that beset them.

In this essay I briefly explore three themes I find important for an engaged anthropology of development. First, social reproduction: Anthropologists have a long track record of examining processes of social reproduction—how it is that particular patterns of inequality are actively sustained through practices and relations at multiple scales (Smith 1999).

A national park is supposed to be pristine nature, a place where flora and fauna are left to thrive without disturbance. For many advocates of conservation, the wildness of this kind of nature imbues it with a particular kind of value—an intrinsic value, the value of global heritage, a priceless treasure. For them, a park is the ultimate non commodity. If they discuss the commodity value of the services nature provides, it is not to assert the commodity status of nature itself, but as a tactic to promote the survival of parks in a world dominated by commodity thinking. Further, despite the structural similarity between the enclosure of a park and the enclosure of a plantation—a similarity especially visible for the victims of such an enclosure of a plantation—a similarity especially visible for the victims of such an enclosure—conservationists do not see their projects in these terms. As Peluso and Nevins point out in their introduction, conservationists see their effort as part of what Karl Polanyi (2001, 141) called a countermovement—the endeavor to protect the non commodity status of the elements essential to the maintenance of life. Yet the projects establishing both wildness and the non commodity status of a park are best understood as just that—as projects, not as established facts. They are seriously unconvincing to the people most affected by these renderings of nature, namely, people living in the vicinity of parks who pay a tangible price for the conservation when they are excluded from he use of park resources. In this chapter I explore contestations around the wildness and the non commodity status of protected nature, drawing on a case study of Sulawesi’s Lore Lindu National Park.

The three major rounds of violence in Sulawesi from 1998-2001 were, sadly, not unique cases in Indonesia during this period: violence and mass evictions along ethnic or religious lines broke out in five provinces following President Suharto’s ouster in 1998, after 32 years of military-inflected rule. How can such violence be explained? I would argue, accounts of violence need political economy to counter the simplifying culturalism of so much popular analysis. An emphasis on culture and meaning, on the other hand, is needed to counter the crude materialism of neo-Malthusian accounts, both popular and academic, that attribute conflict to the pressure of people on resources, radically under-specifying the diverse forms and mechanisms of this ‘pressure’, and failing to account for populations under extreme economic stress who nevertheless establish conditions of tolerance and peace. While polemical encounters sometimes require a simplifying emphasis on the cultural or the material, the risk of such polemics is to re-establish a dichotomy that scholars building on the legacy of cultural Marxism have worked hard to dissolve. In a conflict zone such as highland Sulawesi, a form of analysis which attempts to grasp the materiality of cultural understandings, and the simultaneity of material and symbolic struggles seems especially important. The causes of violence are unlikely to be reducible to either material or cultural, and much is obscured by a crude binary framing. To delve deeper, we need to break three silences which cloud popular understandings of violence: a silence about history, about geography, and about agency.

Sejak zaman kolonial, ada laporan tentang pembentukan kelas yang cepat di perbatasan hutan Asia Tenggara, ketika orang mulai menanam tanaman komersial dan menjadi berhutang budi kepada warga desa dan pedagang. Para pejabat kolonial sering khawatir dengan semangat penduduk dataran tinggi untuk panen boom terbaru, dan pengabaian mereka terhadap produksi pangan. Campuran yang stabil antara produksi pangan dan tanaman komersial memang muncul di beberapa daerah, terutama di mana tanahnya melimpah, tetapi di mana tanahnya langka, diferensiasi kelas bisa curam dan cepat. Makalah ini memberikan gambaran etnografis tentang pembentukan kelas, yang dilacak selama dua puluh tahun di salah satu sudut dataran tinggi Sulawesi.

Pada tahun 1990, penduduk asli dataran tinggi semua memiliki akses ke tanah leluhur di mana mereka menanam padi dan jagung sebagai makanan, bersama dengan tembakau atau bawang merah untuk mendapatkan uang. Pada tahun 2009, tanah itu ditutupi oleh pohon kakao dan cengkeh, dan hanya sedikit orang yang menanam makanan sama sekali. Beberapa petani telah mengumpulkan lahan yang luas, sementara banyak tetangga dan kerabat mereka menjadi tidak bertanah dan juga menganggur, karena hanya ada sedikit permintaan akan tenaga kerja mereka. Berbeda dengan daerah dataran rendah di mana pembagian berbasis kelas mengakar, dataran tinggi tidak memiliki pengalaman sebelumnya dengan diferensiasi agraria. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki mekanisme untuk mencegah penumpukan tanah di beberapa tangan, mengklaim hak untuk bekerja, atau menyebarkan keuntungan.
Makalah ini menjelaskan mengapa transisi terjadi begitu cepat, dan bagaimana penduduk dataran tinggi menangani dunia sosial yang semakin tidak setara yang diciptakan oleh tindakan mereka. Hal ini juga mempertimbangkan konsekuensi dari tidak memiliki lahan pada saat perbatasan hutan telah ditutup, dan tidak ada pembangunan industri untuk menghasilkan pekerjaan baru. Transisi agraria yang terpotong di mana keluar dari pertanian tidak diikuti dengan masuk ke pekerjaan berupah, membuat mata pencaharian sangat tidak aman.

Peraih American Ethnological Society Senior Book Prize 2016 dan George T. McKahin Prize 2016 Bersumber dari pengalaman dua puluh tahun melakukan riset etnografis di Sulawesi, Tania Murray Li menyuguhkan gambaran intim mengenai kemunculan hubungan-hubungan kapitalis di antara penduduk adat di perbukitan yang memprivatisasi lahan bersama mereka demi menanam primadona tanaman komoditas: kakao. Didorong oleh harapan untuk lepas dari kemiskinan dan keterpencilan, sebagian petani adat bertambah makmur sementara sebagian besar lainnya kehilangan lahan dan tak mampu lagi menghidupi keluarga. Tania Li menghadapkan pembaca pada dilema penduduk adat di tengah meningkatnya ketimpangan di antara mereka. Buku ini membantah narasi modernisasi yang digencarkan oleh badan-badan pembangunan bahwa petani yang kalah dalam persaingan tanaman ekspor bisa berganti kerja ke bidang dan tempat lain. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedikit membuka lapangan kerja hanya membawa para petani tak bertanah ini ke jalan buntu: habisnya kebun. Buku ini juga menggugat para aktivis gerakan sosial yang jarang memberi perhatian pada proses privatisasi kebun yang dilakukan oleh petani sendiri, dan bukan dipaksakan oleh agribisnis besar atau negara.

“Making monotheism: global Islam in local practice among the Laujé of Indonesia” (“Menjadikan tauhid: Islam global dalam praktik lokal di kalangan Laujé Indonesia”) Journal of ritual studies 8(2): 1-18.

Makalah ini mengeksplorasi interaksi kompleks antara Islam yang direstui negara dan praktik keagamaan lokal di pinggiran Indonesia. Pada tahun 1982 di kabupaten Tinombo, Sulawesi Tengah, imigran Muslim Reformis meyakinkan npemerintah daerah untuk melarang upacara adat kemasukan roh yang dilakukan oleh penduduk asli Laujé. Reformis mengklaim bahwa dukun Laujé dirasuki oleh roh-roh setan. Terhina oleh klaim Reformis bahwa adat Laujé adalah animis dan mereka sendiri bukan Muslim, Laujé yang terkemuka pergi ke pejabat di pemerintah meminta untuk membatalkan larangan tersebut. Dalam argumennya, Laujé meminjam retorika Islam Reformis. Larangan itu dicabut pada tahun 1984. Setelah adat itu dilakukan lagi pada tahun 1985, para peserta Laujé terus menggunakan kategori Reformis untuk mendefinisikan ritus mereka. Makalah ini mengkaji mengapa dan bagaimana Laujé, dukun perempuan dan penafsir laki-laki, meminjam retorika Islam Reformis. Para peserta dalam adat kerasukan roh, masing-masing dengan caranya sendiri, menggunakan retorika Islam global bukan sebagai versi Tradisi Agung yang “dipermudah”, tetapi sebagai kendaraan untuk secara halus menumbangkan premis-premis yang menjadi dasar retorika itu.

“Casting out the foreigners: interpretation of a curing rite in central Sulawesi, Indonesia” (“Mengusir Orang Asing: Penafsiran upacara penyembuhan di Sulawesi Tengah, Indonesia”) Anthropology and humanism 21(1): 41-54

Ketika saya memulai kerja lapangan di antara Laujé Sulawesi Tengah, Indonesia, satu orang, Sumpitan, menjadi informan kunci dan teman saya. Sumpitan menjelaskan pandangan dunia Laujé sedemikian rupa sehingga menghubungkan dunia roh dengan dunia sosial. Dia percaya bahwa roh adalah representasi metaforis dari aktor baik dan jahat dalam kehidupan Laujé sehari-hari. Karena pandangan metaforis Sumpitan menggambarkan dengan begitu fasih gejolak sosial, ekonomi, dan politik kehidupan Laujé, saya mengadopsi pandangan dunianya. Namun, ketika Sumpitan meninggal pada tahun 1985, saya menemukan bahwa tidak semua Laujé menganggap roh sebagai metafora. Banyak orang di komunitas itu percaya bahwa mendefinisikan arwah dalam konteks dunia sosial adalah perbuatan asusila. Interpretasi mereka yang agak mistis dan tidak berorientasi pada makna membuat saya mengkarakterisasi pandangan dunia Laujé sebagai dua: satu bagian metaforis dan bagian lainnya mistis. Namun, dalam kesimpulan makalah ini, saya membahas perangkap menggunakan suara informan kunci untuk membuat pernyataan yang jelas, konsisten, dan homogen tentang pandangan dunia. Saya menyimpulkan bahwa interpretasi orang tentang dunia ritual sulit dicirikan dalam istilah yang sesuai dengan tulisan antropologis.

“The voice of the winds versus the masters of cure: contested notions of spirit possession among the Laujé of Sulawesi” (“Suara angin versus ahli penyembuhan: gagasan tentang kemasukan roh yang diperdebatkan di antara Laujé Sulawesi”) Journal of the Royal Anthropological Institute (New Series) 2(3): 425-42.

Kemasukan roh sering diperlakukan sebagai respons kompensasi terhadap ketidakberdayaan. Para professor antropolog, medium sadar bahwa mereka menggunakanroh sebagai proxy rahasia untuk keinginan mereka sendiri yang tidak terpuaskan. Tetapi tidak semua kerasukan roh dapat dianalisis dengan cara ini. Di kalangan Lauje Indonesia, arti penting makhluk halus yang berbicara melalui dukun diperebutkan secara panas. Dukun, terutama wanita, percaya bahwa kepemilikan mereka mencontohkanmodel kehidupan penyerahan pasif pada kekuatan spiritual. Penerjemah-penyembuh, yang menerjemahkan ucapan roh dan kebanyakan laki-laki, berpendapat bahwa beberapa medium memalsukan kerasukan. Mereka mengklaim bahwa hanya mereka yang dapat mengidentifikasi roh nyata dan dengan demikian menyebabkan roh `baik’ sembuh. Di makalah ini, yang diskusidan adalah gagasan Lauje tentang roh dan agensi yang diperdebatkan ini sebagai landasan untuk mempertanyakan beberapa asumsi yang lebih umum dibuat oleh para antropolog tentang makna kepemilikan.

Artikel ini berfokus pada dua peristiwa; konfrontasi saya tahun 1985 dengan seorang pencuri yang mencuri sepatu saya dan sepatu suami saya serta beberapa pakaiannya, dan tanggapan publik. Berikutnya terhadap tuduhan tersebut. Melihat kembali peristiwa 17 tahun kemudian, saya sekarang merenungkan keterlibatan saya sendiri dalam menciptakan konflik, motivasi orang lain untuk bergosip tentang pencuri di tempat pertama, dan motivasi pencuri dan teman-temannya untuk berteriak, “Orang Amerika, pulang!” Awalnya saya menempatkan diri saya dan aktor-aktor lain—pencuri, anggota protes, dan gosip di luar konflik. Namun, dalam makalah ini, saya menganalis apa yang terjadi dalam konteks politik dan ekonomi nasional pada tahun 1985 di mana konflik itu terjadi.  Yang menjadi pertimbangan sekarang adalah apakah mungkin untuk menggambarkan niat berbagai aktor berdasarkan isu-isu nasional atau tidak.  Saya mempertanyakan asumsi ilmiah (terinspirasi oleh Orientalisme Said [1978]) yang tampaknya menggambarkan kerja lapangan sebagai upaya sepihak di mana agen / etnografer Barat salah merepresentasikan orang lain non-Barat, bahkan bertindak sebagai agen dominan, sementara penduduk setempat adalah korban pasif, tanpa kekuasaan dan agensi mereka sendiri. Dengan menggunakan teori agensi feminis nonreduktif, saya mempertimbangkan cara-cara di mana para partisipan dan gosip di belakang layar menggunakan suatu bentuk agensi untuk mengimplementasikan keinginan mereka sementara secara bersamaan dibatasi oleh posisi ketidakberdayaan mereka.  Kesimpulan saya berakhir dengan pertanyaan yang berlarut-larut tentang apakah mungkin untuk “benar-benar” menafsirkan motivasi orang lain. Saya mengusulkan bahwa kesadaran refleksif tentang kekuatan dan hak pilihan saya sendiri dan orang lain dapat membantu memperbaiki kesalahan penyajian, meskipun tidak pernah menyelesaikannya.

Sawerigading adalah Odysseus-nya orang Bugis. Pengembaraan epik Sawerigading tergambar dalam karya yang termashyur sebagai ‘salah satu karya sastra paling terkemuka di Indonesia’, epos I La Galigo (Abidin dan Macknight 1974: 161). Kisah-kisah tentang Sawerigading, yang selalu menawan di manapun ia ditemui dan dalam bahasa apapun ia disebut, pun telah mengembara sebagaimana sang tokoh Bugis, Sawerigading. Di seluruh wilayah Sulawesi dan sekitamya, Sawerigading telah diamini sebagai tokoh dan pahlawan agung dari tanah Bugis.

Narasi retrospektif tentang raja-raja asing yang diperoleh dari penelitian lapangan di antara suku Lauje di Sulawesi, Indonesia, dan Manjaco di Guinea-Bissau, Afrika, diuji dengan catatan sejarah untuk mempertanyakan tingkat kekerasan dalam masyarakat di mana raja-raja asing memerintah. Dikatakan bahwa informasi yang digunakan oleh para sarjana sebelumnya adalah perspektif daripada faktual karena mendalami retorika ‘politik perbedaan’. Retorika biner ini digunakan untuk meyakinkan penonton bahwa raja asing itu baik atau buruk, tergantung sudut pandang narator. Kisah-kisah semacam itu gagal mencerminkan peran-peran bernuansa yang dimainkan raja-raja asing dalam komunitas, kecuali sejumlah perspektif dibandingkan dan dikontraskan. Kesimpulannya adalah bahwa asumsi tentang kekerasan dalam komunitas pribumi, dan apakah raja asing mengurangi atau memperburuk konflik, didasarkan pada karakterisasi biner yang terlalu disederhanakan yang dihasilkan baik oleh otoritas kolonial maupun oleh ‘pribumi’ yang ingin mendominasi dunia ekonomi dan politik mereka dengan retorika tentang ‘orang lain jahat’.

“Objects of desire: photographs and retrospective narratives of fieldwork in Indonesia” (“Objek keinginan: foto dan narasi retrospektif kerja lapangan di Indonesia”) Museums and memory 39: 195-214.

Diskusi tentang kerja lapangan, ingatan, dan pengalaman saya ini dimulai dengan anggukan pada esai oleh Handler dan Gable (volume ini) di mana mereka menanyakan apa yang dapat disumbangkan antropologi untuk mempelajari ingatan sosial. Saya mengambil wawasan Gable dan Handler tentang dikotomi palsu antara ingatan dan sejarah (karena, menurut mereka, semua sejarah dan ingatan adalah perspektif) dan mempertimbangkan cara-cara di mana foto-foto kerja lapangan menunjukkan poin yang sama. Saya menyarankan agar foto-foto saya menjadi gudang interpretasi individu dari sejumlah isu yang lebih luas terkait dengan negara-bangsa dan agendanya. Agenda ini tercermin dari cara foto-foto tersebut dibingkai, dipertukarkan, dan dinarasikan oleh para antropolog/fotografer dan penerima foto sebagai presentasi.

“The Kakula of Central Sulawesi as the Southernmost point of a lineage: Current Practices and Cultural Links” (Kakula Sulawesi Tengah sebagai titik paling selatan dari sebuah garis keturunan: Praktek dan Kaitan Budaya Saat Ini) In Musika Journal 9, UP Center for Ethnomusicology.

Cultural links present throughout Southeast Asia have helped in the conceptualization of the region as a unit. Despite this, inter-national (a current boundary that is still present both in practice and analysis) cultural connectivities through performance presentations and different comparative studies have considered mostly dominant forms such as the Indonesian gamelan tradition (especially that of Central Java) and the Thai piphat ensemble, which enjoy a relatively elevated presence in their own nations and abroad. An analysis of the gong-row tradition located in the region of eastern Indonesia and its connection with the southern Philippines functions as a case of a Southeast Asian cultural linkage through non-dominant cultural forms. Through an examination of the kakula gong-chime tradition in relation to other gong-row traditions, I further posit a quadripartite combination of critical features for the genre: the melodic instrument, the ensemble, the repertoire, and its performance. Following the notion of Indonesian historiographer Kartodirdjo (2001) of a history as supporting and developing symbolic identities, I argue that the gong-row instrument, ensemble, repertoire, and performance (this quadripartite conceptualization) constitute a shared connection for the peoples of this cultural complex. The tradition widely known as kulintang, a floating term in the region, functions as an identity marker for each locale as well as for a larger Malay identity. This paper examines the genre at micro and macro levels, juxtaposing local particularities and a shared common practice.

“Tradition, Kreasi Baru and Ethnotainment: Three Representational Kakula Spheres Among the To Kaili of Central Sulawesi” (Tradisi, Kreasi Baru dan Etnotainment: Tiga Lingkup Kakula Representasi Di Kalangan To Kaili Sulawesi Tengah) In Malaysia Music Journal, 3(2), 66-83.

After Indonesia’s proclamation of independence in 1945, the government has had a continuous role in the construction of a national cultural identity. Following nationalistic cultural policies during the authoritarian Orde Baru (New Order) period (1966-1998), composers throughout the nation began creating new works developing traditional instruments and ensembles. After 1998, a new national era known as Reformasi (reformation) ended over three decades of National oriented cultural policies. This paper analyzes the use and development of the kakula (gong- row instrument and ensemble) among the Kaili of Central Sulawesi within national cultural policies. Divided into three main sections, the first part looks at the practiceand continuity of the kakula ensemble traditionalised (Santaella, 2014) within the new national Indonesian framework. The second part analyzes the post-independence developmental works of the composer Hasan Bahasyuan and the expansion of the kakula ensemble within the new national genre of kreasi baru (new creation), as an approach through which Central Sulawesi asserts its presence as part of Indonesia’s development of a national cultural identity with a Javanese-dominated hegemonic culture (Sutton, 2002). The third section looks at the compositions of the prominent group “Ensamble Modero Palu” active mostly during the reformasi era and conceived as a post-nationalist kakula within a new post-colonial framework. Conceptualised by the music director Amin Abdullah as ‘ethnotainment’, the ensemble presents and represents a contemporary expression of Kaili-ness through the performing arts.

“‘Doing Rano’ Among the Kaili of Central Sulawesi: A Choreomusicological Analysis of the Body as Cultural Locus of the Sound-Movement Continuum.” (‘Melakukan Rano’ Di Kalangan Kaili Sulawesi Tengah: Analisis Koreomusikologi Tubuh sebagai Lokus Budaya dari Kontinuum Gerakan Bunyi) Asian Music Journal. 50(2): 33-57.

Artikel ini meninjau ulang konseptualisasi musik dan tari Anglophone melalui penelusuran interkonektivitas pada ihwal suara, lirik, dan gerakan dalam Rano. Tradisi adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, Indonesia, Rano didasarkan pada eksekusi gerakan melingkar dalam satu putaran melodi yang di dalamnya mencakup konstruksi “spontan” atas ayat-ayat yang dinyanyikan. Dengan mempertimbangkan pertautan antara strategi analitik mengenai suara dalam etnomusikologi dan gerakan dalam etnokoreologi, artikel ini memosisikan tubuh sebagai lokus budaya guna penilikan akan rangkaian suara-gerak pada tradisi-tradisi di Asia Tenggara.

“The Household and Shared Poverty in the Highlands of Central Sulawesi.” (Rumah Tangga dan Kemiskinan Bersama di Dataran Tinggi Sulawesi Tengah) Journal of the Royal Anthropological Institute, incorporating Man n.s. vol. 1 (2): 337-57.

Analysis of Geertz’s concept of `shared poverty’ has generally been restricted to the case of Java. By examining a newly created peasantry in the highlands of Sulawesi, I challenge the assumptions underlying Geertz’s formulation of `shared poverty’ and that of his critics. These critics have questioned the applicability of the concept in a comodified economy, but have accepted its relevance in an increasingly more remote and `traditional’ past. This case study, in contrast, attempts to demonstrate that `shared poverty’ is less a characteristic of a traditional economy, than the product of the differentiation of the peasantry under capitalism. Geertz’s original universalistic ethical formulation of the concept is criticized for failing to specify the bounded kin groups within which it applies.

“’Let’s Party’: State Intervention, Discursive Traditionalism and the Labour Process of Highland Rice Cultivators in Central Sulawesi, Indonesia.” (Mari Berpesta: Intervensi Negara, Tradisionalisme Diskursif dan Proses Buruh Petani Padi Dataran Tinggi di Sulawesi Tengah, Indonesia) Journal of Peasant Studies Vol. 25 (3): 112-30.

The state has intruded in the labour process of the highland wet‐rice farmers of Central Sulawesi since the imposition of Dutch colonial rule in 1905. Capitalist development since that time has resulted in differentiation in the ownership of the means of production; however, class tensions have been countered by the New Order state’s shrouding the work process in a ‘discursive traditionalism’ which transforms wage labour into a ‘work party’. The transformations in this work party over time and the resultant political ramafications are examined.

“Negotiating Parentage: The Political Economy of Kinship in Central Sulawesi, Indonesia” (Negosiasi Keturunan: Ekonomi Politik Kekerabatan di Sulawesi Tengah, Indonesia) American Ethnologist Vol. 26 (2): 310-23.

Widespread fosterage and adoption has recently emerged around Lake Poso in Central Sulawesi within the wider constraints of peasantization, whereby kin are ideologically set off as a source of noncommodified labor for a newly constituted peasantry. The differentiation of this peasantry has been blunted and a kin-based “moral economy” created through the transfer of dependents (rather than resources) between households. This transfer of kin has been eased by a concept of parentage that stresses nurturance and sharing, not just filiation. Class tensions are muted by the insistence that the calculation of costs and benefits between kin is unseemly. Fosterage, however, opens up tensions as some “parents” exploit their newly acquired “free” domestic labor. This article focuses on the terms foster children use to resist this exploitation, namely their refusal to acknowledge a parental tie. Drawing on historically constituted relations of subordination, these dependents draw on the now legally defunct vocabulary of master (kabosenya) and slave (wdlu.i) to describe their position.

“Three weddings and a Performance: Marriage, Households and Development in the Highlands of Central Sulawesi”, (Tiga Pernikahan dan Satu Pertunjukan: Pernikahan, Rumah Tangga dan Pembangunan di Dataran Tinggi Sulawesi Tengah)  American Ethnologist 27(4): 1-23.

To Pamona couples are generally married in three ceremonies: traditional, church, and civil. Here, I treat each ceremony as a performative genre that constitutes the household differently. Both church and state actors see themselves as modernist reformers of tradition, which they view as a hindrance to development. I argue, however, that the traditional household form is the product of the modernizing efforts of church and state and hence points to a process of the development of underdevelopment. The wedding has become a key site of cultural contestation in which the constitution of the household is the outcome affecting livelihoods and the distribution of resources. The flows of performative elements from one genre of wedding ceremony to another are thus attempts to assert and resist hegemony.

Colonial ‘Reformation’ in the Highlands of Central Sulawesi, Indonesia, 1892–1995. (‘Reformasi ’ Kolonial di Dataran Tinggi Sulawesi Tengah, Indonesia, 1892–1995) (Toronto: University of Toronto Press)

“The Miser’s Store: Property and Traditional Law in the Governance of the Economy.” (Tokonya Orang Kikir (Bagagu): Harta dan Hukum Adat dalam Pengaturan Ekonomi ‘Pribumi’) Journal of Peasant Studies 29(2): 24-46.

Recent studies of ‘liberal governmentality’ have examined how state actions regulate the ideally self-regulating economic sphere [Burchell, 1991]; this article highlights the particular dilemmas of liberal governmentality in a colonial arena where not one, but two types of economy were posited. By analysing the system of traditional property law implemented by the Dutch in two locations in central Sulawesi, Netherlands East Indies (now Indonesia), I show that property is only an indifferent marker of class, and that the limits of surplus extraction are set by control of other means of production. By arguing that both ‘traditional’ and ‘capitalist’ economies are embedded in the same local legal culture, I hope to demonstrate that a shift from the one to the other cannot of itself offer the promised benefits of modernity.

“Houses of Worship in central Sulawesi: The Role of Precedence, Hierarchy and Class in the Development of House Ideology” (Rumah Ibadah di Sulawesi Tengah: Peran Prioritas, Hirarki dan Kelas dalam Pengembangan Ideologi Rumah)  Anthropological Forum 26(4): 333-54.

The social and cultural complexity of the central portion of the island of Sulawesi was well documented by missionary ethnographers at the end of the nineteenth century. Drawing on this extensive corpus of historical material, I sketch out a comparative framework for the analysis of the development of House ideology there. The six coastal kingdoms that encompassed the highlands of central Sulawesi were politically organised in Houses, a kinship strategy first proposed by Claude Lévi-Strauss. Here, I examine the factors that encouraged (or discouraged) the transformation of highland temples associated with headhunting (lobo) into the majestic Houses of aristocrats like the Tongkonan still seen in Tana Toraja. This comparative analysis points to the different political tensions created by the distinct systems of precedence, hierarchy and class in the dualistic Founders’ Cult found across the island as the source of this transformation.

“The spirit of the gift, the price of potency: a Maussian model of the Southeast Asian state of Luwu” (Roh pemberian, harga semangat: model Maussian Negara Luwu di Asia Tenggara)  Journal of the Royal Anthropological Institute 25(4): 738-759.

This rereading of Mauss’s The gift shifts the focus of discussion from the Maori hau to another example: tanoana (potency) among the Toraja (To Pamona) of Central Sulawesi. This potency animates an exchange with (human) gods that is at once gift and purchase (maoli). By tracing the intersection of this Maussian literature with that on the animist foundation of the Southeast Asian state, I analyse the nature of potent gifts that serve as a form of social currency in a ‘spiritual economy’ tying centre with (Toraja) periphery in the kingdom of Luwu. This ‘money’, imbued with royal potency, is a medium for the payment of debt only and not a medium of exchange, which gives ‘purchases’ made with it the characteristics of a ‘gift’ and also an opportunity to extract tribute. The Maussian analysis of the blurring of person and thing, and of persons and spirits, thus offers new insight into the nature of political power in the Southeast Asian state.

“Banknotes, Bookkeeping Barter and Cloth Money: Conversions of ‘Special-Purpose Money’ in the Cloth and Dammar Trade of Sulawesi, Indonesia, 1860-1905” (Uang Lertas, Barter Pembukuan dan Yang Kain: Konversi ‘Peruntukan tujuan khusus’ dalam Perdagangan Kain dan Damar di Sulawesi, Indonesia, 1860-1905) Economic Anthropology

The trade in cotton cloth and dammar in late nineteenth-century Sulawesi passed through three distinct exchange spheres mediated by barter. The highland end users transformed European-made cloth into a special-purpose money like the classic case of brass rods among the Tiv. In contrast to Bohannon’s treatment of the Tiv, I set the highlanders’ use of cloth money in the same analytic frame as the money of European trading companies and their local intermediaries. Each of these three exchange spheres utilized a different special-purpose money, each of which performed only a few of the functions of general-purpose money. European traders utilized “financial paper” as a “means of exchange” with European partners. They utilized a system of “bookkeeping barter” to manage the trade with their local intermediaries, where money now served as a “standard of value” and “unit of account.” Lastly, the highlanders utilized the cotton cloth they bartered for dammar as a “means of payment” but not as a “means of exchange.” By examining the terms by which money was socially embedded in all three exchange spheres, we gain an alternate perspective on the creation of many of the classic “social currencies” emerging out of early international trade networks.

“Enchanted Bodies: WYSIWYG in Tana Toraja” (Tubuh Terpesona: WYSIWYG di Tana Toraja) JASO 26(3): 271-82.

“Embodied difference; The body-person of the Sadan Toraja” (Perbedaan yang diwujudkan; Tubuh-pribadi Sadan Toraja) Bijdragen KITLV 153(2): 244-272.

Suggesting the existence of an intrinsic connection between sacrifice and embodiment, this article considers the meaning and symbolism of traditional mortuary rituals among the Sa’dan Toraja of Indonesia. Manifesting different ways of being, these rituals engender different ways of dying. Focusing on the sacrificial patterns of their engenderment, I discuss these differences and the way in which they are thought to ‘emerge from the body’.

Based on fieldwork among the Sa’dan Toraja of Indonesia, this article examines a specific relationship between the living and the dead. It is a relationship which is usually described in terms of intimacy. Within this intimacy, the living and the dead are described as sharing the same desires. Furthermore, as far as the living are concerned, these desires have to be expressed in words and acted out in the form of mortuary sacrifices. In this way, the living are said to remember the dead. My discussion focuses on the implications of this memory.

Focusing on a specific healing ritual, this article explores the efficacy of spirit possession in Tana Toraja. Framed in terms of indigenous exegesis, this exploration centres on the link between spirit possession and death, which manifests an intrinsic connection between spirit possession and sacrifice. In articulating this connection, the article foregrounds the body of the healer and attempts to explicate its ‘monstrous’ potency.

Based on fieldwork among the Sa’dan Toraja of Indonesia, this article explores a specific connection between the living and the dead. Perceived as a sensual relationship embedded in a particular sensory modality, this connection implies an indigenous phenomenology of ‘death-as-being-in-the-world’. Focusing on this ‘being’ and utilizing Paul Valéry’s evocative description of the ‘glance of death’ to introduce and formulate my argument, I explore the lives of the dead and examine the power of their senses. More than that, rather than re-presentation and epistemology, I argue for an understanding of death which places the emphasis on indigenous ontology and foregrounds the affective way in which Toraja live their lives and their deaths.

“Being Special, Becoming Indigenous: Dilemmas of Special Adat Rights in Indonesia” (Menjadi Istimewa, Menjadi Pribumi: Dilema Hak Adat Khusus di Indonesia) Asian Journal of Social Science, 39(5): 652 – 673.

From 1998 onwards Indonesia’s reform era (reformasi) has captured the imagination of growing numbers of observers, experts and scholars. Policies of decentralisation and enhanced public participation projects have reawakened old debates surrounding indigenous rights, power and status. This article examines the dilemma of special rights, particularly those related to the political revival of customs and traditions (adat istiadat). Calls for exigent recognition and redistributive rights for particular groups and ‘unique’ village communities frequently take the form of indirect regulatory negotiations and direct struggles for land. Case studies from Sulawesi are therefore used to examine heavily contested processes of decentralisation and local autonomy, which in many respects enable the revival of local adat. Distinctions are made between static and fluid views of adat, between being special by virtue of birthright on the one hand, and becoming indigenous by way of deliberate political intervention and mobilisation on the other.

“The Politics of Decentralisation and Indigenous Revivalism, in Sulawesi Indonesia” (Politik Desentralisasi dan Kebangkitan Adat, di Sulawesi Indonesia) (PhD Thesis, School of Politics and International Studies, University of Leeds)

The political transition in May 1998 set the stage for the passing of Indonesia’s framework decentralisation laws (numbers 22 and 25 of 1999). These laws include both political and technocratic efforts to devolve authority from the centre (Jakarta) to the peripheries. Contrary to expectations, enhanced public participation often takes the form of indigenous (adat) revivalism, a highly contested and contingent process linked to intensified political struggles and conflicts throughout the archipelago. This thesis considers the ways in which decentralisation and adat revivalism intersect by foregrounding specific, localised struggles for rights and recognition in Sulawesi,, eastern Indonesia. Year-long research for this thesis was conducted at national, provincial, and local levels, with an emphasis on case studies from the districts of Bulukumba, East Luwu, Gowa, Majene, North Luwu, Palopo, and Tana Toraja. The core chapters of this thesis suggest that the innate, primordial givens of indigenous communities are being selectively drawn upon, finely-tuned, and exemplified in the search for political rights and recognition. It is argued, therefore, that village communities are increasingly engaged in a process of “becoming indigenous,” a process largely driven, instrumentalised, and distorted by external actors such as NGO activists and legal advocates. Local disputes increasingly derive from the primary, exigent right of recognition, and then extend to remedial rights including customary tenure, resource entitlement, and the right to return to antedated systems of governance. In the era of decentralisation there is no unified, grand procedural strategy for dealing with the political challenges posed by adat revivalism. In response to the devolution of authority from Jakarta to the peripheries, however, the political contours of conflict mediation and dispute resolution are being reconfigured, and the roles of all protagonists are evolving (or regressing) accordingly.

Buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama berisi suatu deskripsi mengenai pesta/upacara kematian Merok. Bagian kedua berupa uraian berjenis-jenis mantra/doa yang diucapkan pada pengurbanan kerbau disertai teks dan terjemahannya. Bagian ketiga berisi daftar kata bahasa Toraja Selatan. Mengenai pesta Merok, menurut penulis, bahwa kata merok berasal dari rok berarti menikam kerbau dengan lembing. Upacara kematian ini disebut demikian karena inti pengur- banan kerbau adalah inti dari upacara tersebut. Upacara Merok menurut penulis, diadakan dalam rangka beberapa hal. Yaitu, pertama adalah sebagai upacara penutup dari serentetan panjang upacara dalam rangka kematian. Kedua adalah sebagai rasa syukur (terimakasih) karena yang mengadakan pesta selama perjalanan hidupnya selalu diberi keberkahan, dan sukses hingga mendapat kebahagiaan dan menjadi orang kaya atau terpandang. Ketiga ialah upacara dalam rangka seseorang dari golongan terendah (budak) berpindah status sosialnya menjadi orang merdeka (atau orang bebas, orang biasa).

Berisi uraian tentang badong yakni prosa lirik yang dilagukan pada waktu upacara kematian di daerah Toraja Sa’dan Sulawesi Selatan, juga tentang retteng. Pada garis besarnya badong menurut isinya’ dibagi atas 2 jenis. Pertama sebagai ratapan terhadap si mati, kedua sebagai pujaan terhadap si mati. Sedang retteng ialah syair improvisasi yang isinya disesuaikan dengan situasi. Retteng yang diucapkan pada upacara kematian biasanya berupa satire yang berisi baik pujian bagi si mati ataupun kritikan terhadap lawan si mati. Bentuk badong mau- pun retteng umumnya berupa sajak 4 baris. Dalam bukunya penulis memberikan contoh teks badong dan retteng dengan terjemahannya.

Ma’pakorong is a Toraja ritual performed in honour of the goddess of pox, Puang Ruru‘. She is invited into the village to be entertained with music, cockfighting, and food offerings before being escorted away with the expressed hope that she will not return for seven years. Ludic and sacrificial elements are inextricably interwoven in the rite, particularly in the cockfight, and I analyse these apparently contradictory elements in relation both to recent theoretical writings, and to the Toraja ritual cycle as a whole, drawing parallels with ritual contests in some other Indonesian societies. Besides dealing with illness, conceived as categorical disorder and excessive ‘heat’, the rite is ultimately concerned with the enhancement of fertility, and emphasises community benefits instead of the intense status competition which predominates at mortuary rites.

“Holding Back the Mountain: Historical Imagination and the Future of Toraja- Bugis Relations” (Menahan Gunung: Imajinasi Sejarah dan Masa Depan Hubungan Toraja-Bugis) Antropologi Indonesia 63: 64-80.

Tulisan ini mengkaji masa lalu dari sudut pandang ‘ingatan sosial’ (social memory) dan peranannya dalam mengonseptualisasi identitas serta hubungan-hubungan etnis dalam perubahan politik orang-orang Toraja dan Bugis di Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan sejarah, kedua pihak selalu menjalin hubungan. Terdapat pula hubungan yang erat dalam bahasa dan kebudayaan mereka. Walaupun penduduk di dataran tinggi memiliki status yang marjinal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di dataran rendah – yang secara politiklebih berkuasa – sepanjang sejarah mereka telah hidup bersama secara damai, dan dihubungkan oleh jaringan-jaringan perdagangan serta perkawinan campuran di antara kaum bangsawan kedua pihak. Tetapi, dalam ingatan sosial orang Toraja, beberapa kejadian memiliki signifikansi mitologis…[…] Dalam tulisan ini, perhatian penulisnya tertuju pada bagaimana dan mengapa cerita-cerita ini dan yang lain menjadi bagian dari ‘ingatan’ mereka, dan mengapa mereka tetap memanfaatkannya pada masa kini. Cerita telah menjadi bagian dari definisi orang Toraja tentang identitas, dan menyajikan suatu landasan untuk bertindak. Tindakan itu memperoleh kekuatan tambahan setiap kali cerita itu diaktifkan kembali. Dalam situasi masa kini dengan adanya ketegangan hubungan etnis, orang-orang Toraja merasakan kekhawatiran atas ancaman ekstrimis yang dapat membahayakan hubungan-hubungan baik dan masa depan yang damai.

Kerja lapangan yang berlangsung selama periode tiga puluh tahun menyediakan bahan untuk buku ini. Paths and Rivers menawarkan gambaran yang luar biasa dalam dan luas tentang Sa’dan Toraja sebagai masyarakat dalam transisi dinamis selama abad yang lalu. Suku Toraja mendiami dataran tinggi pegunungan di Sulawesi Selatan, Indonesia, dan terkenal dengan arsitekturnya yang dramatis, penguburan tebing yang tidak biasa, dan kehidupan seremonial mereka yang flamboyan, yang menempatkan tuntutan ekonomi yang luar biasa pada individu dan keluarga. Analisis ini diinformasikan, pertama, oleh perspektif komparatif yang menetapkan struktur sosial Toraja dalam konteks dunia Austronesia. Kedua, penulis menggali secara mendalam memori sosial Toraja untuk menunjukkan bagaimana orang berpikir tentang masa lalu. Dia meneliti kegunaan sejarah dan mitos di masa sekarang sebagai sumber identitas, template untuk tindakan, atau sumber daya yang digunakan untuk mengklaim didahulukan.

Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang struktur dan etos agama asli Toraja, Aluk To Dolo atau “Jalan Leluhur”, dengan siklus ritualnya yang kompleks. Buku ini diakhiri dengan analisis ekonomi seremonial, yang mengacu pada produksi subsisten domestik dan ekonomi pasar global.

The main focus of the book is on Indonesia, but in tracing historical links between architectural forms across the region, it reveals a much wider field of inquiry—covering all of the Austronesian peoples and cultures extending as far afield as Madagascar, Japan and the Pacific islands to New Zealand and Hawaii. As it probes the centrally significant role of houses within South-East Asian social systems, The Living House reveals new insights into the kinship systems, gender symbolism and cosmological principles of the peoples who build them, ultimately uncovering fundamental themes concerning the concepts of life force and life processes inherent in all of these cultures. A vivid picture is produced of how people shape buildings and buildings shape people—how rules about layout and spatial usage impact social relationships. The book concludes with a consideration of present-day changes affecting the fates of indigenous cultures and architectures throughout the region. This book will be of tremendous interest to architects and historians, and anyone interested in the indigenous art and cultures of South-East Asia.

Dengan Werner Kreisel and Heiko Faust “Colonial Interventions on the Cultural Landscape of Central Sulawesi by “Ethical Policy”: The Impact of the Dutch Rule in Palu and Kulawi Valley, 1905–1942” (Intervensi Kolonial pada Lanskap Budaya Sulawesi Tengah dengan “Kebijakan Etis”: Dampak Pemerintahan Belanda di Palu dan Lembah Kulawi, 1905–1942) Asian Journal of Social Science 31(3): 398 – 434.

The colonial conquest of Palu and Kulawi Valley in western Central Sulawesi, Indonesia, is characterised by the so-called “ethical policy”, which was introduced to Dutch colonial policy at the beginning of the 20th century. An in-depth analysis of Dutch colonial sources, the memories van overgave, which have never been analysed in such detail on the subject of cultural geography, reveals that almost all facets of cultural landscape were influenced? by the Dutch rule. These sources also disclose the ambiguous use of ethical policy by justifying or withdrawing colonial intervention in this area.