Abidah, Andi

2017 Symbols of Social Strata Border in Traditional House Architecture (Case Study: Saoradja Lapinceng and Banua)” (Simbol Batas Strata Sosial dalam Arsitektur Rumah Adat (Studi Kasus: Saoradja Lapinceng dan Banua) Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 227-29. 

Penelitian ini membahas tentang ciri khas dua rumah adat di Sulawesi, Indonesia, yaitu Saoradja Lapinceng dan Banua Layuk. Saoraja Lapinceng adalah rumah bangsawan suku Bugis di Sulawesi Selatan dan Banua layuk adalah rumah bangsawan suku Mamasa di Sulawesi Barat. Unsur-unsur rumah adat memiliki makna tertentu, dikenal oleh anggota kelompok tertentu dan dihormati sebagai kode dalam masyarakat. Ini termasuk posisi duduk di dalam rumah, berdasarkan strata sosial. Saat ini, kebiasaan itu kehilangan arti pentingnya karena kursi menjadi lebih umum untuk aktivitas duduk. Penelitian kualitatif diterapkan untuk mendekati topik ini didukung oleh wawancara dan foto.

Acciaioli, Greg

1985 “Culture as art: from practice to spectacle in indonesia” (“Budaya sebagai seni: dari praktik menjadi tontonan di Indonesia”Canberra Anthropology 8(1-2): 148-72.
1990 How to win followers and influence spirits: propitiation and participation in a multi-ethnic community of central Sulawesi, Indonesia” (“Cara memenangkan pengikut dan mempengaruhi roh: pendamaian dan partisipasi dalam komunitas multi-etnis di Sulawesi Tengah, Indonesia”) Anthropological Forum 6(2): 207-35.
1998 Bugis Entrepreneurialism and Resource Use: Structure and Practice”  (“Kewirausahaan Bugis dan Penggunaan Sumber Daya: Struktur dan Praktik”ANTROPOLOGI INDONESIA 57: 81-91. 

Abstrak: Tulisan ini mengkaji beragam aspek dari pemukiman Bugis, organisasi ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya yang dilaksanakan orang-orang Bugis. Kajian yang dilakukan tidaklah terpaku pada analisis struktural masyarakat Bugis, tetapi lebih pada strategi-strategi dalam memperoleh pencaharian, bertolak dari perspektif teori ‘praktis’. Kelenturan dalam komposisi rumah tangga dan para pengikut melandasi kelabilan pengusaha-pengusaha Bugis dan kemampuan pemukim-pemukim Bugis untuk beradaptasi pada kesempatan-kesempatan pasar, dan kemungkinan perolehan sumber-sumber daya lokal. Proses mengadopsi pengikut- pengikut sebagai kerabat, serta orientasi pada tingkat-tingkat yang berbeda dari otonomi perrorangan dalam tahap-tahap kehidupan yang berbeda, juga menyumbang pada kelenturan kemampuan berwirausaha orang-orang Bugis. Kemampuan untuk merekonseptualisasi wilayah-wilayah yang baru dihuni sebagai tempat-tempat yang telah dikenali sebelumnya, juga menyumbang pada kesuksesan pengusaha-pengusaha Bugis di luar tanah kelahirannya. Tulisan ini diakhiri dengan mengkaji bagaimana semua faktor itu menyumbang tidak hanya pada keberhasilan berwirausaha pemukim-pemukim Bugis, tetapi juga pada keacuhan mereka terhadap upaya mengkonservasi sumber daya dalam wilayah-wilayah yang mereka kunjungi.

2000 Kinship and debt; The social organization of Bugis migration and fish marketing at Lake Lindu, Central Sulawesi.” Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde 156(3): 588-617
2001 Grounds of Conflict, Idioms of Harmony: Custom, Religion, and Nationalism in Violence Avoidance at the Lindu Plain, Central Sulawesi” (“Alasan Konflik, Idiom Kerukunan: Adat, Agama, dan Nasionalisme dalam Penghindaran Kekerasan di Dataran Lindu, Sulawesi Tengah”Indonesia 72: 81-114.
2004 From Economic Actor to Moral Agent: Knowledge, Fate and Hierarchy among the Bugis of Sulawesi” (“Dari Pelaku Ekonomi Menjadi Agen Moral: Pengetahuan, Nasib, dan Hirarki Orang Bugis Sulawesi”Indonesia 78: 147-179
2005 Dengan Warren, C. “Constructing the Commonweal through Participatory Community Mapping: Decentralisation and Local Resource Conflicts in Bali and Central Sulawesi” (Membangun Persemakmuran melalui Pemetaan Masyarakat Partisipatif: Desentralisasi dan Konflik Sumber Daya Lokal di Bali dan Sulawesi Tengah) dalam Y. Kemala (Ed.), Tanah Masih Di Langit (Jakarta, Indonesia: Yayasan Kemala & The Ford Foundation), 1: 581-597.
2007 From customary law to indigenous sovereignty: reconceptualizing masyarakat adat in contemporary Indonesia” (“Dari hukum adat menuju kedaulatan adat: rekonseptualisasi masyarakat adat di Indonesia kontemporer”) in Jamie S. Davidson & David Henley eds. The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism (London: Routledge), 319-36.
2008 Environmentality Reconsidered: Indigenous To Lindu Conservation Strategies and the Reclaiming of the Commons in Central Sulawesi, Indonesia” (“Environmentality yang Dipertimbangkan Kembali: Strategi Konservasi Pribumi To Lindu dan reklamasi milik bersama di Sulawesi Tengah, Indonesia”) in Galvin M, Haller T, editors People, Protected Areas and Global Change: Participatory Conservation in Latin America, Africa, Asia and Europe. (Bern: Perspectives of the Swiss National Centre of Competence in Research (NCCR) North-South, University of Bern, Vol. 3.), 401-30. 

Kontribusi ini adalah satu-satunya dalam volume ini yang tidak terkait dengan program penelitian Utara-Selatan NCCR. Itu dipilih untuk publikasi di People, Protected Areas and Global Change: Participatory Conservation in Amerika Latin, Afrika, Asia dan Eropa karena sudut teoretis dan regionalnya yang spesifik, yang sebaliknya akan kurang dalam pengumpulan kasus. Greg Acciaioli memberi kita contoh nyata tentang bagaimana pemangku kepentingan lokal yang kuat menggunakan gagasan menjadi pribumi dengan cara yang halus untuk mengakomodasi wacana dan narasi negara dan LSM, sementara pada saat yang sama mencoba untuk mempertahankan kendali atas tanah mereka di Taman Nasional Lore Lindu daerah, Sulawesi Tengah, Indonesia. Acciaioli mengkaji bagaimana kelompok lokal To Lindu menyikapi secara strategis pilihan taman di wilayah mereka, menghadapi imigrasi dari orang-orang dari daerah lain di Sulawesi. Berdasarkan pengetahuan bahwa kelompok imigran harus terintegrasi dan pada saat yang sama, pemerintah Indonesia dan LSM memiliki kepentingan dalam konservasi, para pemimpin To Lindu menggunakan ideologi alam dalam bahaya karena pemukim imigran. Oleh karena itu, para pemimpin adat terlibat dalam wacana konservasi partisipatif, mengembangkan pengetahuan adat dan lembaga adat yang dimaksudkan untuk diterapkan pada konservasi kawasan hutan. Sambil menunjukkan bahwa mereka telah memasukkan isu-isu konservasi, kepentingan strategis utama mereka adalah untuk mengontrol jumlah lahan yang digunakan oleh komunitas petani imigran dengan mengambil keuntungan politik dari pengaturan PA di mana mereka berpartisipasi. Acciaioli menggunakan contoh ini untuk memberikan pembacaan kritis terhadap gagasan Agrawal tentang “environmentality” (Agrawal 2005) sebagai bentuk penggabungan lokal konservasi oleh pemerintah dan LSM, sehingga memberikan kontribusi teoretis penting yang melampaui volume ini.

2009 “Conservation and community in the Lore Lindu National Park (Sulawesi): Customary custodianship, multi-ethnic participation, and resource entitlement” (“Konservasi dan komunitas di Taman Nasional Lore Lindu (Sulawesi): Perwalian adat, partisipasi multi-etnis, dan hak sumber daya”) in Carol Warren, John Fitzgerald McCarthy ed. Community, Environment and Local Governance in Indonesia: Locating the Commonweal (Routledge).

Dalam laporan mereka, Whose Common Natural Resources? Whose Common Good? Lynch dan Harwell (2002: xxvi) berusaha untuk ‘mengartikulasikan paradigma baru yang menekankan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai bagian integral dan penting dari kepentingan nasional’. Seperti dalam banyak penelitian lain yang menganggap partisipasi masyarakat sebagai kunci untuk meningkatkan keberlanjutan dan mencapai keadilan lingkungan, eksplorasi mereka tentang kemungkinan mendapatkan pengakuan atas hak milik masyarakat lokal yang berbasis komunitas menerima kelayakan analitik dari gagasan ‘komunitas’ sebagai lokus dari apa yang kami dalam volume ini beri label ‘persemakmuran’ (Warren dan McCarthy 2002). Namun, yang lain telah memperdebatkan kegunaan teoretis dari ketergantungan pada gagasan ini. Dalam artikel klasik mereka ‘Enchantment and disenchantment: the role of community in natural resource conservation’, Agrawal dan Gibson (1999) menganalisis karakter problematik dari konsep fokus ini, mencatat berapa banyak ciri khas yang digunakan untuk membangun konsep ini yang sering dibantah oleh pengaturan sosial di lapangan. Mereka menunjukkan bagaimana kriteria skala kecil, tempat tinggal teritorial tetap, homogenitas struktur sosial, kesamaan kepentingan dan kesetiaan bersama terhadap norma sebenarnya menutupi tidak hanya perpecahan dalam masyarakat, tetapi juga konflik intra-komunitas yang mengkatalisasi kontestasi hak sumber daya daripada konservasi sumber daya yang langka (Agrawal dan Gibson 2001: 7-12). Dalam pandangan mereka, perpecahan di sepanjang garis etnis, agama, bahasa dan lainnya sering mengganggu upaya konservasi. Kurangnya norma bersama di antara segmen yang berbeda, dan bahkan individu, dari komunitas yang diakui membutuhkan pertimbangan praktik aktual dari aktor lokal: ‘Pemahaman yang lebih mendalam tentang komunitas dalam konservasi dapat dibangun hanya dengan memahami bahwa aktor dalam komunitas mencari kepentingan mereka sendiri dalam program konservasi, dan bahwa kepentingan ini dapat berubah ketika peluang baru muncul’ (Agrawal dan Gibson 2001: 13).

2010 “Lake and land at Lindu: imposition, accommodation and contestation in the revaluation of resources in upland central Sulawesi” (“Danau dan tanah di Lindu: pengenaan, akomodasi dan kontestasi dalam revaluasi sumber daya di dataran tinggi Sulawesi Tengah”Asian journal of social science 38(2): 239-57.

Artikel ini mengkaji bagaimana kerangka kerja dan intervensi non-lokal telah menetapkan parameter pelaksanaan lembaga lokal dalam kaitannya dengan penggunaan dan penilaian sumber daya di lembah dataran tinggi Lindu. Memanfaatkan peluang yang dibuka oleh intervensi kontemporer, masyarakat adat To Lindu telah merevitalisasi adat (adat) lokal mereka sebagai sistem pengelolaan sumber daya masyarakat di bawah perlindungan pelestarian lebih lanjut. Langkah ini menimbulkan berbagai reaksi dari para migran yang telah menetap di Lindu dalam lima dekade terakhir. Sementara sebagian besar mengakomodir praktik mereka terhadap peraturan adat penangkapan ikan di Danau Lindu oleh dewan adat Lindu, para migran ini terus menentang pengenaan pembatasan adat atas kepemilikan tanah dan pembatasan budidaya tanah secara individu. Strategi-strategi penerapan peraturan adat oleh penduduk asli dan akomodasi serta kontestasi yang sesuai di pihak para migran juga tertanam dalam definisi Lindu yang berbeda sebagai sebuah lokalitas, termasuk apakah sumber daya harus diatur berdasarkan model rejimen milik bersama atau akses terbuka. Penyeimbangan melalui negosiasi berbagai penilaian Lindu dan sumber dayanya — sebagai wilayah adat, sebagai lahan akses terbuka untuk pembangunan, sebagai kantong di dalam taman nasional — akan bergantung tidak hanya pada inisiatif lokal, tetapi juga pada intervensi eksternal seperti undang-undang agraria yang akan datang yang dapat memberikan pengakuan nasional atas tanah adat. Namun, intervensi eksternal tersebut akan dilengkapi dengan strategi lokal pemaksaan, akomodasi dan kontestasi dalam menempa rasa lokalitas baru.

2017 Finding Tools to Limit Sectarian Violence in Indonesia: The Relevance of Restorative Justice” (“Menemukan Alat untuk Membatasi Kekerasan Sektarian di Indonesia: Relevansi Keadilan Restoratif”The American Journal of Economics and Sociology 76(5): 1219-1255.

Artikel ini mengeksplorasi relevansi paradigma keadilan restoratif dengan isu-isu penghindaran dan penyelesaian konflik di Indonesia. Kekerasan sektarian melanda Indonesia pada akhir 1990-an setelah jatuhnya Orde Baru, sebagian besar sebagai akibat dari persaingan sumber daya dan faktor ekonomi lainnya. Selain itu, kebangkitan kembali bentuk otoritas adat melalui gerakan masyarakat adat nasional memperburuk potensi konflik antara penduduk asli yang telah lama menetap dan pendatang baru. Sebuah studi kasus menunjukkan bagaimana penyebaran konflik komunal ke dataran Lindu di Sulawesi Tengah dapat dicegah meskipun terjadi kekerasan sektarian di kota terdekat. Prosedur ajudikasi adat setempat tidak cukup untuk mengatasi masalah seperti itu dalam konteks multietnis, karena kelompok etnis di daerah tersebut tidak semuanya menganut badan adat (adat) yang sama. Sebaliknya, berbagai pemangku kepentingan menggunakan idiom nasionalis harmoni dan konsensus untuk membentuk kesepakatan untuk menghindari kekerasan. Para ahli teori hukum sebelumnya telah menunjuk adat sebagai tempat penyimpanan praktik keadilan restoratif yang sudah ada sebelumnya. Namun, artikel ini berpendapat bahwa konteks antaretnis membutuhkan praktik restoratif untuk menempa sintesis baru untuk menghadapi kekerasan komunal. Sintesis semacam itu dapat menggabungkan mekanisme adat, tetapi mereka juga harus mengintegrasikan alat-alat lain yang mendapatkan kesetiaan dari berbagai kelompok untuk bekerja menuju rekonsiliasi dan menghindari kekerasan lebih lanjut.

Adams, Kathleen M.

1984 “Come to Tana Toraja, “land of the heavenly kings”: Travel agents as brokers in ethnicity” (Datanglah ke Tana Toraja, “negeri raja-raja kahyangan”: Agen perjalanan sebagai makelar etnis)  Annals of Tourism Research.  11(3): 469-485
1991 “Distant Encounters: Travel Literature and the Shifting Images of the Toraja of Sulawesi, Indonesia” (Perjumpaan Jauh: Sastra Perjalanan dan Pergeseran Citra Toraja Sulawesi, Indonesia)  Terrae Incognitae 23(1): 81-92
1993 Club Dead, Not Club Med: Staging Death in Contemporary Tana Toraja (Indonesia)“ (Club Kematian, Bukan Club Med: Mementaskan Kematian di Tana Toraja Kontemporer (Indonesia)Southeast Asian Journal of Social Science 21(2): 62-72.
1993 The Discourse of Souls in Tana Toraja (Indonesia): Indigenous Notions and Christian Conceptions” (Wacana Jiwa di Tana Toraja (Indonesia): Gagasan Adat dan Konsepsi Kristen)  Ethnology 32(1): 55-68.
1993 “Theologians, Tourists and Thieves: The Torajan Effigy of the Dead in Modernizing Indonesia.” The Kyoto Journal 22: 38-45.
1995 Making-up the Toraja? The Appropriation of Tourism, Anthropology, and Museums for Politics in Upland Sulawesi, Indonesia” (Membuat Toraja? Peruntukan Pariwisata, Antropologi, dan Museum untuk Politik di Dataran Tinggi Sulawesi, IndonesiaEthnology 34(2): 143-153
1997 6. Touting Touristic “Primadonas”: Tourism, Ethnicity, and National Integration in Sulawesi, Indonesia” (Menggembar-gemborkan “Primadonas” Wisata: Pariwisata, Etnis, dan Integrasi Nasional di Sulawesi, Indonesia) in Michel Picard and Robert E. Wood, Eds Tourism, Ethnicity, and the State in Asian and Pacific Societies (Honolulu: University of Hawaii Press) 155-180.
1997 Nationalizing the Local and Localizing the Nation Ceremonials, Monumental Displays and National Memory-Making in Upland Sulawesi, Indonesia“ Museum Anthropology 21(1): 113-130. 
1997 Ethnic Tourism and the Renegotiation of Tradition in Tana Toraja (Sulawesi, Indonesia)” (Wisata Etnis dan Renegosiasi Tradisi di Tana Toraja (Sulawesi, Indonesia)Ethnology 36(4): 309-320
1998 More than an Ethnic Marker: Toraja Art as Identity Negotiator” (Lebih dari Sebuah Penanda Etnis: Seni Toraja sebagai Perunding Identitas)  American Ethnologist 25(3): 327-351
1998 Domestic Tourism and Nation-Building in South Sulawesi” (Pariwisata Dalam Negeri dan Membangun Bangsa di Sulawesi SelatanIndonesia and the Malay World, 26(75): 77-96
2000 “Danger-zone Tourism: Prospects and Problematics for Tourism in Tumultuous Times” (Pariwisata Zona Berbahaya: Prospek dan Masalah Pariwisata di Masa Gejolak) , pp. 263–281 in H. K. Chong , P. To and T. C. Chang (eds) Interconnected Worlds: Tourism in Southeast Asia. (Oxford: Elsevier Science Ltd.)
2000 “Negotiated identities: humor, kinship rhetoric and mythologies of servitude in South Sulawesi, Indonesia.” (Identitas yang dinegosiasikan: humor, retorika kekerabatan dan mitologi perbudakan di Sulawesi Selatan, Indonesia) In K. Adams and S. Dickey (eds.) Home and Hegemony: Domestic Service and Identity Politics in South and Southeast Asia, (Ann Arbor: University of Michigan Press), pp. 157–178.
2003 The politics of heritage in Tana Toraja, Indonesia: Interplaying the local and the global” (Politik warisan di Tana Toraja, Indonesia: Mengintegrasikan lokal dan globalIndonesia and the Malay World 31(89): 91-107.
2004 Locating Global Legacies in Tana Toraja, Indonesia” (Menemukan Warisan Global di Tana Toraja, Indonesia)  Current Issues in Tourism 7(4-5): 433-35.
2004 The genesis of touristic imagery: Politics and poetics in the creation of a remote Indonesian island destination” (Asal-usul Citra Wisata: Politik dan Puisi dalam Penciptaan Destinasi Pulau Terpencil di Indonesia)  Tourist Studies 4(2): 115-135
2005 “Generating Theory, Tourism, and “World Heritage” in Indonesia: Ethical Quandaries for Practicing Anthropologists” (Membangkitkan Teori, Pariwisata, dan “Warisan Dunia” di Indonesia: Batasan Etis untuk Praktisi Antropolog) in Anthropological Contributions to Travel and Tourism: Linking Theory with Practice, Special issue of National Association for the Practice of Anthropology Bulletin No. 23
2006 Art as Politics: Re-Crafting Identities, Tourism, and Power in Tana Toraja, Indonesia (Seni sebagai Politik: Merombak Identitas, Pariwisata, dan Kekuasaan di Tana Toraja, Indonesia)(University of Hawai’i Press)
2015 Families, Funerals and Facebook: Reimag(in)ing and ‘Curating’ Toraja Kin in Trans-local Times” (Keluarga, Pemakaman, dan Facebook: Pencitraan Ulang dan ‘Kurasi’ Kin Toraja di Waktu Translokal) TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia Available on CJO 2015 doi:10.1017/trn.2014.25.
2016 Tourism and Ethnicity in Insular Southeast Asia: Eating, Praying, Loving and Beyond” (Pariwisata dan Etnisitas di Asia Tenggara kepulauan: Makan, Berdoa, Mencintai dan MelampauinyaAsian Journal of Tourism Research 1(1): 1-28
2018 Leisure in the “Land of the Walking Dead”: Western Mortuary Tourism, the Internet, and Zombie Pop Culture in Toraja, Indonesia.” (Kenyamanan di “Negeri Orang Mati yang Berjalan”: Wisata Kematian Barat, Internet, dan Budaya Pop Zombie di Toraja, Indonesia). In A Kaul and J. Skinner (eds.). Leisure and Death An Anthropological Tour of Risk, Death, and Dying (Denver: University of Colorado Press)
2018 Nationalizing the Local and Localizing the Nation Ceremonials, Monumental Displays and National Memory-Making inUpland Sulawesi, Indonesia” (Nasionalisasi Lokal dan Melokalkan Upacara Bangsa: Pajangan Peninggalan dan Pembuatan Kenangan Nasional di Dataran Tinggi Sulawesi, Indonesia)  Museum Anthropology 21(1): 113-130
2018 Local Strategies for Economic Survival in Touristically Volatile Times: An Indonesian Case Study of Microvendors, Gendered Cultural Practices, and Resilience” (Strategi Lokal untuk Kelangsungan Hidup Ekonomi di Masa Turis yang Berubah-ubah: Studi Kasus Pedagang Mikro di Indonesia, Praktik Budaya Bergender, dan KetahananTourism, Culture & Communication, 18(4): 287–301
2020 What western tourism concepts obscure: intersections of migration and tourism in Indonesia” (Apa yang mengaburkan konsep pariwisata barat: persimpangan migrasi dan pariwisata di Indonesia) Tourism Geographies 23(4): 678-703.

Adriani, Nicolaus

1920 Concerning the ligature in Bare’e and some related languages” (“Mengenai ligatur di Bare’e dan beberapa bahasa terkait”) translated by David Mead, “Over het tusschenzetsel in het Bare’e en eenige verwante talen.” Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 39:496–510.
1920 “The Effect of Western Rule on Animistic Heathenism.” (“Pengaruh Pemerintahan Barat Terhadap Animisme Kafir.”IRM9 (1): 81-5.
1925 “The Peculiar Language of the Heavenly Powers.” (“Bahasa Aneh dari Kekuatan Surgawi.”IRM 14 (1): 59-72.

Alvard, Michael

2000 “The Potential for Sustainable Harvests by Traditional Wana Hunters in Morowali Nature Reserve, Central Sulawesi, Indonesia” (“Potensi Panen Berkelanjutan Pemburu Wana Tradisional di Cagar Alam Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia”Human Organization 59(4): 428-440.

Konflik muncul antara pemburu subsisten dan mereka yang ingin melestarikan hewan yang mereka buru. Solusi membutuhkan langkah-langkah keberlanjutan. Disajikan data keberlanjutan bagi pemburu Wana yang tinggal di dataran tinggi Sulawesi Tengah, Indonesia. Babi (Sus celebensis) dan kerbau kerdil (Bubalus spp.) menyumbang 58 persen dan 40 persen dari hasil panen buruan besar menurut beratnya. Primata (Macaca tonkeana) kadang-kadang dibunuh. Data menunjukkan perburuan babi berkelanjutan, primata mungkin telah diburu secara berlebihan di masa lalu, dan kerbau kerdil itu rentan. Dengan menggunakan GPS, luas areal yang meliputi semua lapangan, jebakan, dan lokasi rumah untuk sampel 153 Wana diukur hanya 18,1 km2. Untuk mempertahankan panen babi mereka saat ini, bagaimanapun, Wana membutuhkan akses ke daerah tangkapan setidaknya 290 km2. Panen mereka sebesar 0,30 ekor babi per orang per tahun dapat dipertahankan jika kepadatan populasi Wana tidak lebih dari 0,53 orang per km2. Babi adalah pilihan mangsa Wana yang paling lestari. Menghapus primata dari makanan Wana akan memiliki efek nutrisi yang dapat diabaikan. Membujuk pemburu Wana untuk tidak mengejar kerbau kerdil akan menjadi tantangan terberat bagi pengelola Morowali.

Ames, Todd T.

2002 Changes in Wage Labour, Small Businesses and Local Industries in Tana Toraja: A Rural Community’s Responses to Economic and Social Change” (Perubahan Upah Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Industri Lokal di Tana Toraja: Respon Masyarakat Pedesaan Terhadap Perubahan Ekonomi dan SosialAntropologi Indonesia 69: 35-46.

Andaya, Leonard

Aragon, Lorraine

1990 Barkcloth Production in Central Sulawesi” (“Produksi Kain Kulit Kayu di Sulawesi Tengah”Expedition 32(1): 33-48.
1991 “Revised rituals in central Sulawesi: The maintenance of traditional cosmological concepts in the face of allegiance to world religion” (“Ritual yang Direvisi di Sulawesi Tengah: Mempertahankan Konsep Kosmologis Tradisional dalam Menghadapi Kesetiaan pada Agama Dunia”Anthropological Forum 6(3): 371-84.
1996 “twisting the gift: translating precolonial into colonial exchanges in Central Sulawesi, Indonesia” (“memutar hadiah: menerjemahkan prakolonial ke dalam pertukaran kolonial di Sulawesi Tengah, Indonesia”American Ethnologist 23(1): 43–60.

Dalam artikel ini saya menguji kembali hubungan antara pemberian hadiah dan hierarki menggunakan data tentang kontak kolonial awal abad ke-20 di Sulawesi Tengah bagian barat, Indonesia. Pejabat kolonial Belanda dan misionaris Eropa mengganggu komunitas dan pola pertukaran regional sebelumnya dan memprakarsai kebijakan strategis pemberian hadiah antaretnis asimetris yang mengangkat misionaris dan pejabat Eropa sebagai sumber kekuatan politik dan spiritual.

1996 “Suppressed and Revised Performances: Raego’ Songs of Central Sulawesi” (“Pertunjukan yang Ditekan dan Direvisi: Lagu Raego Sulawesi Tengah”Ethnomusicology 40(3): 413-439
1996 “’Japanese Time’ and the Mica Mine: Occupation Experiences in the Central Sulawesi Highlands” (“‘Waktu Jepang’ dan Tambang Mika: Pengalaman-pengalaman Pendudukan di Dataran Tinggi Sulawesi Tengah”) Journal of Southeast Asian Studies 27(1): 49-63.

Selama Perang Dunia II, tentara Jepang memaksa penduduk dataran tinggi di Sulawesi Tengah bagian barat untuk mengoperasikan tambang mika. Pertanyaan tentang tujuan tambang diklarifikasi dengan memeriksa penggunaan strategis mika untuk elektronik masa perang. Catatan pendudukan oleh penduduk dataran tinggi berkontribusi untuk memahami perubahan dalam identitas agama dan etnis mereka pascaperang.

1996 “Reorganizing the Cosmology: The Reinterpretation of Deities and Religious Practice by Protestants in Central Sulawesi, Indonesia” (“Reorganisasi Kosmologi: Penafsiran Ulang Ketuhanan dan Praktik Keagamaan oleh Protestan di Sulawesi Tengah, Indonesia”Journal of Southeast Asian Studies 27(2): 350-373.
1999 The Currency of Indonesian Regional Textiles: Aesthetic Politics in Local, Transnational, and International Emblems” Ethnos 64(2): 151-69
2000 Can Central Sulawesi Christians and Muslims get along? An Analysis of Indonesian Regional Conflict” (“Bisakah Kristen dan Muslim Sulawesi Tengah sepaket? Analisis Konflik Regional Indonesia”ANTROPOLOGI INDONESIA 63: 53-63.

Sulawesi Tengah acapkali digambarkan sebagai wilayah yang secara agamawi ‘mudah tersulut’, yang terletak secara geografis dan sosial di antara propinsi Sulawesi Selatan yang mayoritas Islam dengan propinsi Sulawesi Utara yang mayoritas Kristen. Bahkan, sejak awal abad keduapuluh, kolonial Belanda telah memilah penduduk dataran tinggi yang animis dan potensial untuk menjadi pemeluk agama Kristen dari penduduk dataran rendah beragama Islam. Sesudah Perang Dunia II, wilayah itu mengalami arus pemberontakan Kahar Muzakar dan Permesta dari arah selatan dan utara Sulawesi yang berkerangka keagamaan. Pada akhir masa Orde Baru, letupan-letupan bernuansa agama dan etnis dipadamkan secara militer, walaupun tidak dienyahkan. Bahkan, sejumlah kebijakan Orde Baru juga meningkatkan kompetisi dan rasa bermusuhan di antara pemeluk Islam dan Kristen. Dengan membandingkannya dengan kasus-kasus serupa yang terjadi di wilayah lain, penulisnya mengulas konflik-konlik pada masa akhir dan pasca Orde Baru di Sulawesi Tengah; serta dinamika historis dari aliansi-aliansi ekonomi dan politik di dataran tinggi dan dataran rendah Sulawesi Tengah. Penulis mengkaji ulang sifat dari interaksi Kristen-Islam sebagaimana diamatinya pada tahun 1980-an dan awal 1990-an. Berdasarkan temuannya bahwa persaingan-persaingan religi tidaklah terlalu penting, bahkan ada toleransi serta perkawinan campuran, dan kompetisi untuk perolehan sumberdayalah yang terjadi di antara penduduk lama dengan pendatang baru di kota atau daerah transmigrasi, maka ia mempertanyakan sejauhmanakah konflik yang terjadi merupakan konflik agama atau bahkan ‘etnis’? Kemiripan dalam sejumlah aspek agama Kristen dan Islam, toleransi timbal balik, dan kesamaan sejarah sosial-ekonomi yang umumnya kurang dinilai penting, dikaji penulisnya sebagai usaha awal untuk memahami konflik, dan sebagai sumbang saran untuk meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan sosial di Sulawesi Tengah di masa datang.

2000 Fields of the Lord : animism, Christian minorities, and state development in Indonesia (Ladang Ketuhanan : animisme, minoritas kristen, dan pembangunan negara di Indonesia) (Honolulu: University of Hawai’i Press).
2001 Communal Violence in Poso, Central Sulawesi: Where People Eat Fish and Fish Eat People” (“Kekerasan Komunal di Poso, Sulawesi Tengah: Orang Makan Ikan dan Ikan Makan Orang”Indonesia 72: 45-79.
2003 Missions and omissions of the supernatural: Indigenous cosmologies and the legitimisation of ‘religion’ in Indonesia” (“Misi dan penghilangan hal-hal gaib: Kosmologi Pribumi dan legitimasi ‘agama’ di Indonesia”Anthropological Forum 13(2): 131-40.
2003 “Expanding Spiritual Territories: Owners of the Land, Missionization, and Migration in Central Sulawesi” (“Memperluas Wilayah Spiritual: Pemilik Tanah, Misi dan Migrasi di Sulawesi Tengah”) in C.A. Kammerer & N. Tannenbaum, ed. Founders’ Cults in Southeast Asia: Ancestors, Polity, and Identity Monograph 52 (New Haven: Yale Southeast Asian Studies), 113-33.
2005 Mass Media Fragmentation and Narratives of Violent Action in Sulawesi’s Poso Conflict” (“Fragmentasi Media Massa dan Narasi Aksi Kekerasan di Konflik Poso Sulawesi”Indonesia 79: 1-55.
2007 “Elite competition in Central Sulawesi” (“Persaingan elit di Sulawesi Tengah”) in Renegotiating boundaries: local politics in post-Suharto Indonesia, edited by Henk Schulte Nordholt and Gerry Van Klinken (Leiden: KITLV), 39–66.
2008 “Reconsidering displacement and internally displaced persons (IDPs) from Poso” (“Mempertimbangkan kembali pengungsian dan pengungsi internal (IDP) dari Poso”) in Communal conflicts in Indonesia: Causes, dynamics, and displacement, edited by Eva-Lotta Hedman (Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Publications), 173–205.
2013 “Development Strategies, Religious Relations, and Communal Violence in Central Sulawesi, Indonesia: A Cautionary Tale” (“Strategi Pembangunan, Hubungan Keagamaan, dan Kekerasan Komunal di Sulawesi Tengah, Indonesia: Sebuah Kisah Waspada”) in Ascher W., Mirovitskaya N. (eds) Development Strategies, Identities, and Conflict in Asia. Politics, Economics and Inclusive Development. (Palgrave Macmillan, New York).

Strategi pembangunan Indonesia sejak kemerdekaan setelah Perang Dunia II bervariasi di seluruh nusantara, mempengaruhi kerja sama dan konflik antarkelompok lokal secara tidak merata. Bab ini membahas Sulawesi Tengah, sebuah provinsi di salah satu “pulau terluar” besar, di mana kekerasan komunal muncul setelah pengunduran diri Presiden Suharto pada tahun 1998. Meskipun permusuhan di kabupaten Poso memiliki dimensi politik lokal, nasional, dan internasional yang kompleks yang telah dibahas di tempat lain (Aragon 2001, 2005, 2011, 37–54; Sidel 2006; Van Klinken 2007), fokus di sini adalah bagaimana kebijakan pembangunan daerah, khususnya transmigrasi dan tanaman tunggal kakao, berkontribusi pada perubahan dramatis dan memicu kekerasan di demografi, penguasaan lahan, dan dominasi politik dalam Poso. Kasus Sulawesi Tengah memberikan peringatan tentang bagaimana kekerasan, penggusuran, dan teritorialisasi agama dapat terjadi sebagai efek samping yang tidak diinginkan dari kebijakan pembangunan daerah yang ketimpangan strukturalnya bersinggungan secara tragis dengan tekanan transregional; dalam hal ini, krisis fiskal Asia Tenggara, transisi rezim nasional, pergeseran harga ekonomi global, dan ketidakpercayaan Muslim-Kristen transnasional. Bab ini diawali dengan uraian kronologis tiga periode perubahan dan perkembangan agama di Sulawesi Tengah, yang dilanjutkan dengan garis besar dinamika konflik Poso, dan hasil wawancara penulis dengan orang-orang yang mengalami permusuhan di kabupaten Poso.

Atkinson, Jane

1983 “religions in dialogue: the construction of an Indonesian minority religion” (“agama dalam dialog: konstruksi agama minoritas Indonesia”American Ethnologist 10(4): 684–696.

Clifford Geertz (1966) mengusulkan definisi agama yang melampaui pembedaan konvensional antara agama-agama dunia dan agama-agama tradisional. Dia menganggap agama sebagai solusi budaya tertentu untuk masalah makna universal. Namun persoalan pemaknaan hanya dialami oleh pelaku budaya dalam konteks sistem sosial. Dengan demikian, agama sebagai sistem budaya terkesan dengan kondisi kelembagaan konstruksinya. Hal ini ditunjukkan di sini dengan penelaahan terhadap perkembangan kesadaran beragama di kalangan Wana Sulawesi Tengah, Indonesia, sebagai respons terhadap kebijakan keagamaan nasional.

1987 “The Effectiveness of Shamans in an Indonesian Ritual” (“Efektivitas Dukun dalam Ritual Indonesia”American Anthropologist 89(2): 342–355.

Penyembuhan adalah tujuan nyata dari mabolong, upacara perdukunan Wana Sulawesi, Indonesia. Tetapi ritual itu juga melayani tujuan politik dengan menyediakan arena bagi para pemain untuk membangun dan mempertahankan reputasi mereka sebagai dukun. Upaya para dukun untuk menarik dan mempertahankan penonton dapat mengalahkan upaya mereka untuk menyembuhkan. Mengingat dinamika ini, potensi terapeutik ritual bagi pasien hanya dapat dipertimbangkan jika daya tarik simbolis dan dramatisnya bagi seluruh komunitas dipahami. Interaksi simbolisme, drama, dan terapi diperiksa dengan referensi khusus pada teori ritual dan katarsis yang diajukan oleh Lévi-Strauss dan T. J. Scheff.

1989 The art and politics of Wana shamanship (Seni dan politik perdukunan Wana) (Berkeley: University of California Press). Contoh bab buku
1990 “How gender makes a difference in Wana society” (“Bagaimana kelamin membuat perbedaan dalam masyarakat Wana”) in J.M. Atkinson & S. Errington eds. Power and difference: Gender in Island Southeast Asia (Stanford: Stanford University Press).
1996 Monnig Atkinson, Jane. “QUIZZING THE SPHINX Reflections on Mortality in Central Sulawesi“. Fantasizing the Feminine in Indonesia, edited by Laurie J. Sears, (New York, USA: Duke University Press), pp. 163-190. 
2003 “Who appears in the family album: Writing the history of Indonesia’s Revolutionary Struggle” (“Siapa yang muncul di album keluarga: Menulis Sejarah Perjuangan Revolusioner Indonesia”) in Renato Rosaldo ed. Cultural Citizenship in Island Southeast Asia: Nation and Belonging in the Hinterlands (University of California Press), 134-61.

Azca , Muhammad Najib

2011 AFTER JIHAD: A Biographical Approach to Passionate Politics in Indonesia (SETELAH JIHAD: Pendekatan Biografis untuk Politik Bersemangat di Indonesia) (PhD thesis, Faculty Faculty of Social and Behavioural Sciences (FMG), Institute Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR))

Barkmann, Jan

n.d. Dengan Günter Burkard; Heiko Faust; Michael Fremerey; Sebastian Koch; Agus Lanini “Land tenure rights, village institutions, and rainforest conversion in Central Sulawesi, (Indonesia)” (“Hak pemilikan tanah, kelembagaan desa, dan konversi hutan hujan di Sulawesi Tengah, (Indonesia)“). In: Tscharntke T., Leuschner C., Veldkamp E., Faust H., Guhardja E., Bidin A. (eds) Tropical Rainforests and Agroforests under Global Change. Environmental Science and Engineering (Environmental Engineering). (Berlin, Heidelberg: Springer), 141-60 Pertanian skala kecil terus menyumbang bagian yang signifikan dari konversi hutan global, terutama di daerah perbatasan hutan terpencil seperti hutan pegunungan di Sulawesi Tengah. Meskipun banyak informasi tentang kekuatan pendorong terdekat deforestasi dapat diperoleh dari analisis tingkat rumah tangga, analisis fenomena kelembagaan tingkat supra-rumah tangga sangat diperlukan untuk pemahaman yang memadai tentang konversi hutan. Hal ini terutama berlaku untuk interaksi lembaga lokal yang mengatur akses tanah dan hak tenurial. Dalam kontribusi ini, kami mensintesis hasil dari beberapa studi terkait yang dilakukan di sekitar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang menyelidiki hubungan ini. Berlawanan dengan argumen teoretis bahwa kepastian tenurial mendorong konservasi sumber daya, kami menemukan bahwa jaminan tenurial yang tinggi dari sertifikat tanah formal yang semakin banyak tersedia di wilayah tersebut menarik para migran yang merupakan pembeli agresif lahan untuk produksi kakao kapitalis kecil. Pada akhir proses, sebagian besar penduduk asli mendapati dirinya tidak memiliki lahan atau terpaksa menebangi lahan hutan marjinal, seringkali di dalam TNLL. Membatasi kepemilikan tanah pada bentuk-bentuk tradisional hak masyarakat atas tanah menghindari pembentukan kelas penduduk lokal yang baru tidak memiliki tanah, tetapi hal itu menimbulkan kerugian dalam hal diskriminasi sosial dan hilangnya pendapatan pertanian.

Barr, Donald F.

n.d. Dengan and Sharon G. Barr, and C. Salombe Languages of Central Sulawesi: Checklist, Preliminary Classification, Language Maps, Wordlists (Bahasa Sulawesi Tengah: Daftar Periksa, Klasifikasi Awal, Peta Bahasa, Daftar Kata.). (Ujung Pandang: Hasanuddin University).

Bigalke, Terrance W.

1983 “Dynamics of the Torajan slave trade in South Sulawesi” (Dinamika perdagangan budak Toraja di Sulawesi Selatan) in: A. Reid (ed.), Slavery, bondage and dependency in Southeast Asia. (Brisbane: University of Queensland Press).
1984 Government and mission in the Torajan world of Makale-Rantepao” (Pemerintah dan misi di dunia Toraja Makale-RantepaoIndonesia 38: 85–112.
2005 Tana Toraja; A social history of an Indonesian people. (Tana Toraja; Sejarah sosial bangsa Indonesia) (NUS Press.)

Braithwaite, John

2010 Dengan Valerie Braithwaite, Michael Cookson and Leah Dunn Anomie and violence [electronic resource]: non-truth and reconciliation in Indonesian peacebuilding (Anomie dan kekerasan [sumber daya elektronik]: ketidakbenaran dan rekonsiliasi dalam pembangunan perdamaian Indonesia) (Canberra: ANU E Press).

Brown, Graham

2009 Dengan Rachel Diprose “Bare-Chested Politics in Central Sulawesi: The Dynamics of Local Elections in a Post-conflict Region” (“Politik Liar di Sulawesi Tengah: Dinamika Pilkada di Daerah Pasca-Konflik”) In Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders, ed. Maribeth Erb and Priyambudi Sulistiyanto. (Singapore: Institute for Southeast Asian Studies), 352-373. Tulisan ini mengkaji seberapa jauh Pilkada langsung tahun 2005 di Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia – di mana telah terjadi kekerasan etnis-agama yang meluas di masa lalu – merupakan indikasi sebuah langkah menuju perdamaian yang lebih ‘positif’. Menggunakan konseptualisasi perdamaian dua tingkat di tingkat elit dan akar rumput, kami memeriksa berbagai intervensi selama pemilihan dan pola pemungutan suara, untuk melihat sejauh mana perdamaian positif telah dicapai. Perdamaian positif adalah perdamaian yang mempromosikan visi bersama untuk masa depan, identitas sipil, menjembatani perpecahan identitas etno-religius, dan upaya untuk mengatasi beberapa masalah mendasar dari konflik. Hasil pemilu menunjukkan perdamaian negatif yang kuat. Selama pemilu, ada intervensi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya untuk memastikan pemilu berlangsung damai. Di beberapa tetapi tidak semua wilayah di Poso, hasil Pilkada menunjukkan ada gerakan kecil di tingkat elit untuk mempromosikan identitas sipil lokal dan menjembatani perpecahan etnis-agama. Namun, ini tidak diterjemahkan ke dalam pola pemungutan suara akar rumput yang mendukung papan tulis yang mewakili identitas sipil lokal baru dan menjembatani perpecahan etno-religius, yang pada gilirannya dapat mengurangi insentif untuk memobilisasi di sepanjang garis etno-religius. Sebaliknya, pola pemungutan suara menunjukkan bahwa orang-orang kembali ke afiliasi agama ketika memberikan suara mereka untuk melindungi kepentingan mereka. Namun, sejak pemilu, ada bukti yang menunjukkan bahwa proses pembangunan perdamaian kolektif lintas kelompok muncul dari akar rumput melalui kegiatan masyarakat sipil. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan tertahannya reaksi masyarakat untuk tidak melakukan kerusuhan atau bentrokan antarkelompok pada saat eksekusi tiga orang Kristen yang didakwa melakukan kekejaman selama konflik dan pemboman sporadis yang terjadi sebelum dan setelah eksekusi, pembunuhan tiga gadis sekolah, dan insiden serupa lainnya yang terjadi setelah pemilihan.

Budiman, Michaela

2013 Dengan Barbora Štefanová, and Keith Jones. Contemporary Funeral Rituals of Sa’Dan Toraja: from Aluk Todolo to “New” Religions. (Prague: Karolinum)

Buijs, Kees

2007 Powers of Blessing from the Wilderness and from Heaven: Structure and Transformations in the Religion of the Toraja in the Mamasa Area of South Sulawesi (Kuasa Berkat Dari Belantara dan Langit, Struktur dan Transformasi Agama Orang Toraja di Mamasa Sulawesi Barat)(lihat Terjemahan di daftar pustaka Indonesia)(Amsterdam: Brill).

Para wanita berlarian sambil berteriak dari desa mereka di malam hari, meninggalkan semua pakaian mereka—dirasuki oleh roh-roh hutan belantara, mereka memanjat pohon barana. Ini hanyalah salah satu ritual menarik orang Toraja yang dijelaskan dalam penelitian ini. Orang Toraja tinggal di daerah pegunungan Sulawesi Selatan, Indonesia. Agama mereka adalah agama kuno yang mendahului agama Hindu dan Budha yang tiba di Indonesia sekitar 1.500 tahun yang lalu. Hal itu ditandai dengan adanya dualisme unsur laki-laki dan perempuan, ciri khas ritual yang masih dikenang oleh orang-orang tua di wilayah Toraja bagian barat, Mamasa. Tiga ritual, ritual pengayauan, kesuburan, dan memanjat pohon, dibahas secara rinci, sementara dalam pernikahan, persalinan, dan ritual pemakaman menunjukkan pergeseran kepercayaan Toraja. Di mana dulunya dewa bumi dan dewa langit diharapkan memberkati peserta ritual, orang Toraja, yang dipengaruhi oleh perkembangan di lingkungan fisik mereka, kini mencurahkan perhatian mereka pada dewa-dewa langit, sementara dewa-dewa bumi menghilang.

2017 Personal Religion and Magic in Mamasa, West Sulawesi: the Search for Powers of Blessing from the Other World of the Gods. (Leiden: Brill)
2018 Ancient Traditions in Toraja Houses of Mamasa, West Sulawesi: Banua as Centre of Power of Blessing. (Makassar: Penerbit Ininnawa).

Burkard, Günter

2005 Agrarian Change and Alang-Alang in a Rain Forest Margin Community: A Case Study from Central Sulawesi (Perubahan Agraria dan Alang-Alang dalam Komunitas Margin Hutan Hujan: Studi Kasus dari Sulawesi Tengah) STORMA (Stability of Rain Forest Margins) Discussion Paper Series Sub-program A on Social and Economic Dynamics in Rain Forest Margins No. 15 (Universität Göttingen).

Imperata cyclindrica, atau alang-alang seperti yang sering disebut dalam tulisan-tulisan di Asia Tenggara, adalah salah satu gulma dunia yang paling intensif dipelajari. Dalam menyelidiki masalah terkait alang-alang di komunitas petani kecil di sekitar Taman Nasional Lore Lindu di pulau Sulawesi, Indonesia, makalah ini menantang beberapa klaim umum tentang asal-usul, nilai-nilai yang melekat dan perspektif masa depan alang-alang. Sumber infus alang-alang di daerah penelitian tidak terkait dengan tekanan populasi maupun teknik tanam yang tidak memadai dalam budidaya lahan kering. Sebaliknya, alang-alang berkembang sebagai reaksi terhadap perkembangan sektor padi basah yang menyerap sebagian besar waktu dan tenaga petani. Seringkali karena terpaksa meninggalkan lahan tadah hujan mereka untuk mengelola sawah mereka, para petani menciptakan kondisi yang ideal bagi rumput untuk berkembang. Namun, sementara di satu sisi alang-alang mewakili elemen utama “kritis”, plot alang-alang dengan demikian menawarkan peluang penting yang disediakan oleh tanaman lain yang tumbuh secara alami di lokasi alang-alang. Preferensi yang ditentukan secara budaya untuk subsisten beras serta orientasi yang ditujukan untuk mengamankan kelangsungan hidup daripada meningkatkan profitabilitas membuat pengendalian gulma yang efektif menjadi sulit.

2007 Two types of “desa”: Community Representation, Communal Identity and Property Relations in the Kulawi Valley, Central Sulawesi, Indonesia (Dua jenis “desa”: Keterwakilan Masyarakat, Identitas Komunal dan Hubungan Tanah Milik di Lembah Kulawi, Sulawesi Tengah, Indonesia) STORMA (Stability of Rain Forest Margins) Discussion Paper Series Sub-program A on Social and Economic Dynamics in Rain Forest Margins No. 19 (Universität Göttingen).

Makalah ini menganalisis beberapa masalah struktural terkait dengan konstruksi “masyarakat hukum adat” di dalam Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah, Indonesia. Kelembagaan pengelolaan sumber daya di desa Toro umumnya dianggap berkelanjutan secara inheren, cukup memenuhi permintaan Otoritas Taman untuk konservasi hutan. Namun, alih-alih menjadi ciptaan asli para leluhur, institusi dan prinsip Toro didasarkan pada gagasan negara tentang “tanah yang dikuasai masyarakat”, yang keberadaannya disangkal oleh pemerintah daerah dan desa-desa tetangga. Dikendalikan oleh mereka yang memiliki akses ke badan pengetahuan tertentu yang relevan, proses “perwakilan masyarakat” yang memadai dicirikan oleh tingkat eksklusi partisipatif yang tinggi. Sementara para pemimpin desa membenarkan klaim mereka atas “hak ulayat” dalam hal kearifan lokal, masyarakat umum menganggap klaim mereka atas hak milik pribadi sebagai hal yang penting untuk keamanan sosial-ekonomi. Pemahaman yang berbeda tentang “masyarakat” dan representasi yang berbeda dari hubungan properti, yang tertanam dalam wacana politik-hukum dan sejarah daerah yang berbeda, menghambat pembentukan “aliansi desa” dalam penegakan dan pemantauan hukum. Ini, pada gilirannya, merupakan prasyarat yang diperlukan untuk perlindungan sumber daya hutan yang berkelanjutan.

2007 Community Conservation Agreements as Institutions for the Common Pool Resource Forest Margin: Genesis, Performance and Contexts in the Napu Valley (Kesepakatan Konservasi Masyarakat sebagai Institusi untuk Sumber Daya Bersama Margin Hutan: Kejadian, Kinerja dan Konteks di Lembah Napu) STORMA (Stability of Rain Forest Margins) Discussion Paper Series Sub-program A on Social and Economic Dynamics in Rain Forest Margins No. 20 (Universität Göttingen).

Makalah ini mendokumentasikan proses perubahan organisasi di desa Watumaeta yang terletak di lembah Napu, 103 km sebelah selatan ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, Palu. Memiliki citra lama sebagai “kasus terburuk” dalam hal praktik kepemimpinan, disintegrasi sosial dan deforestasi di daerah tersebut, dalam beberapa tahun terakhir Watumaeta telah membuat perbaikan substansial dalam hal organisasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam. Kasus Watumaeta menunjukkan bahwa – jauh dari faktor fasilitasi yang konstan – satu dan “prinsip desain” yang sama mungkin memiliki efek kontradiktif dalam keadaan yang berbeda. Perubahan yang diamati tidak dapat dijelaskan oleh motivasi konservasionis atau masalah kesetaraan, tetapi oleh ancaman yang ditimbulkan oleh ketidakamanan sosial-ekonomi dan kerentanan bersama. Berbeda dengan pendekatan Neo-institusionalis yang didasarkan pada “individualisme metodologis”, studi kasus ini berfokus pada “keterikatan” budaya, sosial-ekonomi dan kelembagaan dari margin hutan sumber daya kumpulan bersama.

2008  Cocoa Boom, Rice Subsistence and the Emergence of Exclusionary Labor Institutions in Central Sulawesi, Indonesia: Some Conclusions from Sintuwu (Booming Kakao, Subsisten Beras dan Munculnya Lembaga Tenaga Kerja Eksklusif di Sulawesi Tengah, Indonesia: Beberapa Kesimpulan dari Sintuwu) STORMA (Stability of Rain Forest Margins) Discussion Paper Series Sub-program A on Social and Economic Dynamics in Rain Forest Margins No. 23 (Universität Göttingen).

Makalah ini menganalisis dampak ledakan kakao Sulawesi Tengah dan pola migrasi yang terkait dengan pasar tenaga kerja pedesaan di desa Sintuwu, lembah Palolo. Dominasi kakao di sektor lahan kering dan selanjutnya konversi lahan sawah menjadi perkebunan kakao menyebabkan perpecahan antara mereka yang memiliki akses relatif stabil terhadap beras dan pekerjaan dan mereka yang hampir tersingkir dari pekerjaan pertanian. Pekerja dengan “akses keluarga” dapat mengandalkan kontrak yang stabil dengan mitra tetap selama bertahun-tahun, yang lain malah harus mencari kontrak minimal dengan banyak mitra. Kelembagaan baru pengaturan kerja ekslusif dalam budidaya padi sawah dibingkai dalam ideologi kekerabatan yang dominan secara lokal. Alih-alih menjadi ciri lokal sejak dahulu kala, bentuk eksklusif dari kemiskinan bersama telah muncul sebagai akibat dari penetrasi kapitalis dan komodifikasi pasar tanah. Di sisi lain, “revolusi kakao” tidak mengarah pada komersialisasi hubungan produksi, baik sektor lahan kering maupun sawah, tetapi telah berkontribusi pada polarisasi sosial yang semakin meningkat di Sintuwu.

2008 “From “Wild West” to “Learning Organization”: Processes of Institutional Change in Watumaeta, Central Sulawesi, Indonesia” (“Dari “Wild West” menjadi “Organisasi Pembelajaran”: Proses Perubahan Kelembagaan di Watumaeta, Sulawesi Tengah, Indonesia”) in Burkard, Günter & Michael Fremerey, Eds. Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia (LIT Verlag Münster).

Makalah ini mendokumentasikan proses perubahan organisasi di desa Watumaeta yang terletak di lembah Napu, 103 km sebelah selatan ibu kota Sulawesi Tengah, Palu. Memiliki citra lama sebagai “kasus terburuk” dalam hal praktik kepemimpinan, disintegrasi sosial dan deforestasi di daerah tersebut, dalam beberapa tahun terakhir Watumaeta telah membuat perbaikan substansial dalam hal organisasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam. Kasus Watumaeta menunjukkan bahwa – jauh dari faktor fasilitasi yang konstan – satu dan “prinsip desain” yang sama mungkin memiliki efek kontradiktif dalam keadaan yang berbeda. Perubahan yang diamati tidak dapat dijelaskan oleh motivasi konservasionis atau masalah kesetaraan, tetapi oleh ancaman yang ditimbulkan oleh ketidakamanan sosial-ekonomi dan kerentanan bersama. Berbeda dengan pendekatan Neo-institusionalis yang didasarkan pada “individualisme metodologis”, studi kasus ini berfokus pada “keterikatan” budaya, sosial-ekonomi dan kelembagaan dari margin hutan sumber daya kumpulan bersama.

2009 Locating Rural Communities and Natural Resources in Indonesian Law: Decentralization and Legal Pluralism in the Lore Lindu Forest Frontier, Central Sulawesi” (“Menempatkan Masyarakat Pedesaan dan Sumber Daya Alam dalam Hukum Indonesia: Desentralisasi dan Pluralisme Hukum di Perbatasan Hutan Lore Lindu, Sulawesi Tengah”) in Development – Organization – Interculturalism. Essays in Honor of Prof. Dr. Michael Fremerey (Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics Supplement No. 91: University of Kassel Press)

Burkard, Günter & Michael Fremerey, Eds.

2008 Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia (Soal Kelangsungan Hidup Bersama: Organisasi Sosial Pengelolaan Hutan di Sulawesi Tengah, Indonesia) (LIT Verlag Münster) Volume ini berisi kumpulan artikel berdasarkan penelitian ilmu sosial empiris pada komunitas pinggiran hutan di sekitar Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah, Indonesia. Ini mengacu pada isu yang mendunia dan khususnya topikal, yaitu menurunnya sumber daya hutan dan peran manusia dalam proses degradasi alam yang teramati. Namun, ia menahan diri dari pendekatan proteksionis yang agak sederhana yang bermuara pada pemisahan antara manusia dan alam untuk menghindari penipisan sumber daya alam. Sebaliknya, pendekatan yang diambil memandang keberadaan atau pengembangan potensi-potensi ko-evolusi, baik di alam maupun masyarakat manusia, sebagai prasyarat terciptanya keseimbangan yang berkelanjutan dalam interaksi antara manusia dan alam.

Caldwell, Ian

Cote, Joost

1996 Colonising Central Sulawesi. The ‘Ethical Policy’ and Imperialist Expansion 1890–1910” (“Menjajah Sulawesi Tengah. ‘Kebijakan Etis’ dan Ekspansi Imperialis 1890–1910”Itinerario Volume 20(3): 87-10.
2007 Colonising Poso: The Diary of Controleur Emile Gobee, June 1909 – May 1910 (“Menjajah Poso: Buku Harian Controleur Emile Gobee, Juni 1909 – Mei 1910”) (Monash University Press: Monash Asia Institute/ Centre of Southeast Asian Studies Working papers) 78 p. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Sulawesi Tengah diserbu oleh tentara kolonial. Itu adalah awal dari satu abad pergolakan dan perubahan. Baru-baru ini, konflik kekerasan komunal kembali mengguncang wilayah Poso. Sudut Indonesia ini telah mengalami banyak ‘momen’ penting dalam sejarah modernnya yang sebagian besar masih belum diteliti. Pemaksaan awal pemerintahan kolonial pada orang-orang Pamona antara tahun 1902 dan 1910, sebagian didokumentasikan dalam publikasi ini, mungkin yang paling penting, dan signifikan dalam hal konsekuensinya. Meskipun apa yang diketahui dari sejarah pedalaman Sulawesi menunjukkan bahwa ‘masyarakat tradisional’ tidak tetap statis pada abad ke-19, kolonialisme pada abad ke-20 membawa perubahan di mana penduduk wilayah tersebut, pada awalnya, memiliki sedikit kendali (Cote 1996) . Namun demikian, masuknya kehadiran kolonial di Poso tidak menekan perlawanan aktif terhadap—atau bahkan perampasan—intervensi kolonial. Seiring waktu, perubahan yang dilakukan oleh intervensi kolonial menjadi naturalisasi dalam lanskap sosial dan budaya (dan alam) wilayah: itu menjadi kenyataan baru. Tetapi pada saat para pemimpin Pamona pertama kali membuat kontrak dengan pemerintah kolonial, dan mengundang misionaris pertama ke desa mereka, perwakilan Pamona tidak dapat membayangkan transformasi akhir yang akan terjadi pada kehidupan mereka. Dokumen yang diperkenalkan di sini memberikan penjelasan tentang intervensi tersebut dan bukti awal dari tanggapan terhadapnya.
2010 Missionary Albert Kruyt and Colonial Modernity in the Dutch East Indies” (“Misionaris Albert Kruyt dan Modernitas Kolonial di Hindia Belanda”Itinerario 34(3): 11-24.
2011 Creating Central Sulawesi. Mission Intervention, Colonialism and ‘Multiculturality’” (“Membangun Sulawesi Tengah. Intervensi Misi, Kolonialisme, dan ‘Multikulturalitas’”BMGN – Low Countries Historical Review 126(2): 2 – 29 . Sulawesi Tengah memberikan contoh bagaimana, di bawah kolonialisme, badan-badan non negara berkontribusi pada penciptaan identitas politik baru di kepulauan Indonesia, dan bagaimana negara Indonesia modern muncul berdasarkan hal tersebut. Diperdebatkan, pada awal abad kedua puluh, wilayah itu siap untuk dimasukkan ke dalam struktur satu atau beberapa entitas politik Sulawesi Tengah dan Selatan yang kuat yang ada. Dengan demikian, sebagai ‘daerah’ lain dalam koloni kepulauan yang luas yang tunduk pada kebijakan kolonial standar, seharusnya sudah siap dimasukkan ke dalam negara Indonesia, meskipun melalui ‘Sulawesi Permesta’. Sebaliknya, dalam upaya untuk menetapkan apa yang digambarkan oleh seorang penulis sebagai ‘volkskerk’ [gereja rakyat], ‘misi Poso’ yang didirikan dengan dukungan kolonial oleh Nederlandsche Zendinggenootschap [Masyarakat Misionaris Belanda] pada tahun 1892, berperan penting dalam mendefinisikan agama, budaya baru, dan batas bahasa. Ini bertindak untuk secara efektif mengisolasi orang Pamona dari komunitas Kristen yang berdekatan yang didirikan oleh upaya misionaris lainnya; dari tetangga Islam mereka dan, bisa dibilang, dari ‘bangsa’. Seperti halnya di tempat lain di Nusantara, proses reintegrasi selanjutnya di kawasan ini telah menjadi bagian dari warisan sulit pascakolonial yang diwarisi oleh bangsa Indonesia.

Coville, Elizabeth

1988 A single word brings to life: The Maro ritual in Tana Toraja (Indonesia) (Satu kata menghidupkan: Upacara Maro di Tana Toraja (Indonesia)) (PhD dissertation: The University of Chicago).
1989 “Centripetal Ritual in a Decentered World: Changing Maro Performances in Tana Toraja.” (Ritual Sentripetal di Dunia yang Tidak Terpusat: Mengubah Pertunjukan Maro di Tana Toraja) In S. Russell and C. Cunningham (Eds) Changing Lives, Changing Rites: Ritual and Social Dynamics in Philippine and Indonesian Uplands (Michigan Studies in South and Southeast Asia, Number 1. Ann Arbor), pp. 103-31.
2002 “Remembering our dead: the care of the ancestors in Tana Toraja” (Mengenang kematian kita: perawatan leluhur di Tana Toraja) in Henri Chambert-Loir, Anthony Reid Ed. The Potent Dead: Ancestors, saints and heroes in contemporary Indonesia (London: Routledge).

Crystal, Eric

1974 Cooking pot politics; A Toraja village study”, (Politik panci masak; Sebuah studi desa TorajaIndonesia 18: 119-151.
1976 ”Ceremonies of the ancestors; Pacific discovery” (Upacara leluhur; Penemuan Pasifik)  California Academy of Sciences 29: 9-19.
1977 “Tourism in Tana Toraja (Sulawesi, Indonesia)” (Wisata di Tana Toraja (Sulawesi, Indonesia)) Dalam Valene E. Smith, ed. Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press), pp. 109-125.
1987 Dengan Shinji Yamashita “Power of gods; Ma’bugi ritual of the Sa’dan Toraja” (Kekuatan dewa; Ritual Ma’bugi dari Sa’dan Toraja) dalam: Rita Smith Kipp and Susan Rodgers (eds), Indonesian religions in transition, (Tucson: University of Arizona Press), pp. 48-70.
1989 Myth, Symbol and Function of the Toraja House” (Mitos, Simbol dan Fungsi Rumah Toraja)  Traditional Dwellings and Settlements Review 1(1): 7-17
1994 “Rape of the Ancestors: Discovery, Display, and Destruction of the Ancestral Statuary of Tana Toraja” (Pemerkosaan Leluhur: Penemuan, Pameran, dan Penghancuran Patung Leluhur Tana Toraja) In Paul Michael Taylor, ed. Fragile Traditions: Indonesian Art in Jeopardy. (Honolulu: University of Hawaii Press), Pp. 29-41.

Davis, Gloria

Downs, Richard E.

1955 “Head-Hunting in Indonesia” (Pengayauan di IndonesiaBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 111(1): 40-70.

Pada penduduk Toraja yang berbahasa Bare’e di Sulawesi Tengah ada adat kebiasaan melakukan pemotongan kepala (mengayau) yang disebut menga’e. Penulis dalam artikel ini memberi uraian mengenai latar belakang dari adat kebiasaan tersebut yang menurut pendapatnya adalah berhubungan dengan kesejahteraan penduduk dan merupakan salah satu inisiasi bagi kaum lelaki di daerah tersebut. Adat ini. menurut penulis, diperkuat eksistensinya oleh mite Tambuya yang diuraikan oleh penulis dengan terjemahannya. Selain daerah Sulawesi Tengah, penulis juga menguraikan contoh-contoh adat pengayauan di daerah-daerah lain di Indonesia seperti di Seram, Timor, Sawu, Sumba, Lampung dan Kalimantan.

1956 The Religion of the Bare’e-Speaking Toradja of Central Celebes. (Agama Toraja yang Berbahasa Bare’e di Sulawesi Tengah) Ph.D. thesis, Rijksuniversiteit Leiden.

Disertasi ini merupakan suatu kritik analisa terhadap tulisan  N. Adriani dan Albert C.Kruyt mengenai penduduk Toradja Bare’s di Sulawesi Tengah. Secara lengkap diuraikan mengenai religi orang Toraja. Disertasi ini terdiri atas 3 bagian; bagian 1, membicarakan mengenai kepercayaan terhadap dewa-dewa, roh-roh, jiwa, terhadap kematian, dan tenung. Bagian 2, menguraikan mengenai individu-individu yang berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan dan alam gaib yakni para dukun dan shaman dan sebagainya. Bagian 3, menguraikan mengenai jenis-jenis upacara yang dilaksanakan penduduk yang dikategorikan atas dua jenis upacara oleh penulis pertama, upacara yang permanen (tetap) dan kedua, upacara yang nonpermanen (tidak tetap) seperti upacara penyembuhan jika ada orang sakit atau upacara Morambulangi, upa- cara pensucian atau penjernihan keadaan sehubungan telah dilanggar- nya suatu pantangan oleh warga penduduk bersangkutan.

Donzelli, Aurora

2003 Diversity in Unity: Multiple Strategies of a Unifying Rhetoric. The Case of Resemanticisation of Toraja Rituals: From ‘Wasteful Pagan Feasts’ into ‘Modern Auctions’” (Keanekaragaman dalam Kesatuan: Berbagai Strategi Retorika Pemersatu. Kasus Resemantisisasi Ritual Toraja: Dari ‘Pesta Pemborosan Pagan’ Menjadi ‘Lelang Modern’Antropologi Indonesia 72: 38-57.

Tulisan ini menggambarkan sebuah eksplorasi etnografis di Tana Toraja pada masa kini, mengenai retorika nasional ‘Bhinneka Tunggal Ika’ (unity in diversity) yang diartikulasi secara lokal melalui ideologi pembangunan. Penulis menunjukkan bahwa di daerah Toraja retorika nasional mengenai pembangunan pada masa setelah penjajahan (poskolonial) berawal dari masa prakemerdekaan dan terkaitkan dengan sejarah penyebaran agama (missionarisasi). Penulis memberikan analisis tentang pemaknaan ulang ritual Toraja sepanjang era penjajahan belanda dan masa setelah penjajahan. Ritual yang pada masa Belanda dianggap salah satu contoh ‘pemborosan kafir’ diubah menjadi ‘lelang moderen’. Praktik penyelenggaraan penggalangan dana melalui lelang dalam upacara/ritual adat yang diperkenalkan oleh Belanda pada awal abad ke-20, memiliki peran yang amat penting dalam proyek penyebaran agama dan, pada masa poskolonial. Hal ini menjadi salah satu strategi untuk memasukkan daerah adat Toraja ke dalam negara Indonesia yang dalam retorika nasional digambarkan sebagai ‘moderen dan bersatu’. Dalam usaha memahami Toraja masa kini, analisis terhadap proses dimana wacana kolonialisme Belanda—dan yang baru-baru ini—ideologi nasionalis, telah memanipulasi praktik, dan makna dari sistem ritual Toraja tidak bisa dilepaskan. Ritus pembagian daging dan ideologi modernis nasional seharusnya dapat dimengerti sebagai kedua-duanya terkaitkan dengan dua bentuk kesadaran sejarah (historical con- sciousness) yang saling bertentangan. Penulis memberi perhatian secara khusus pada isu temporalitas. Menurut penulis, isu ini sering dilupakan dalam studi nasionalisme Indonesia. Sebagian dari efektifitas retoris dari slogan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ tersampaikan karena slogan tersebut sejalan dengan konstruksi antitesis antara ‘modernitas’ dan ‘tradisi’. Dalam sebuah kerangka diskursif yang menyamakan ‘perbedaan’ dengan ‘tradisi’‚ dan ‘modernitas’ dengan ‘kesatuan’‚ tradisi lokal diakui hanya sejauh hal tersebut dikonseptualisasikan sebagai tahap awal dari modernitas yang bersatu.

2007 Words on the lips and meanings in the stomach: Ideologies of unintelligibility and theories of metaphor in Toraja ritual speech” (Kata-kata di bibir dan makna di perut: Ideologi ketidakjelasan dan teori metafora dalam pidato ritual Toraja)  Text & Talk 27(4):533–557
2019 Methods of Desire: Language, Morality, and Affect in Neoliberal Indonesia (Metode Keinginan: Bahasa, Moralitas, dan Emosi dalam Neoliberal Indonesia) (Honolulu: University of Hawaii Press)
2020 Material words: The aesthetic grammar of Toraja textiles, carvings, and ritual language” (Kata-kata material: Tata bahasa estetika tekstil, ukiran, dan bahasa ritual TorajaJournal of Material Culture 25(2): 167-95.

Duli, Akin

2014 Shape and Chronology of Wooden Coffins in Mamasa, West Sulawesi, Indonesia” in TAWARIKH: International Journal for Historical Studies, 5(2): 177-186.
2015 Typology and Chronology of Erong Wooden Coffins in Tana Toraja, South Celebes” Time and Mind: The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture 8:1: 3-20
2018 “The Roles of Liang Sites in the Settlement System of the Torajan Community.” In: Abdul Wahab M., Ahmad Zakaria R., Hadrawi M., Ramli Z. (eds) Selected Topics on Archaeology, History and Culture in the Malay World. (Springer, Singapore)

Errington, Sherry

1983 “Embodied Sumange’ in Luwu” Journal of Asian Studies 42: 545-570.
1983 “The Place of Regalia in Luwu”, (Tempat Gaukang di Luwu) in: L. Gesick (ed.), Symbols and Hierarchies; Essays on the Classical States of Southeast Asia, (New Haven: Yale University.) [Southeast Asia Studies Monograph Series 26.], pp. 194-241
1987 Incestuous twins and the house societies of insular Southeast Asia” Cultural Anthropology 2: 403-44
1989 Meaning and Power in a Southeast Asian Realm, (Makna dan Kekuatan dalam sesuatu Kerajaan Asia Tenggara) (Princeton: Princeton University Press). Contoh bab buku

Gable, Eric

2014 The anthropology of guilt and rapport: Moral mutuality in ethnographic fieldwork” (“Antropologi rasa bersalah dan kesesuaian: mutualitas moral dalam kerja lapangan etnografi”Hau: Journal of Ethnographic Theory 4(1): 237-258

Dalam artikel ini saya menggunakan pembelaan tegas Clifford Geertz terhadap kemunafikan emosional Malinowski—ketidaksukaannya terhadap penduduk asli yang sudut pandangnya ingin ia pahami—untuk menyatakan bahwa meskipun empati atau setidaknya simpati merupakan komponen integral dari keintiman kerja lapangan, mereka juga katalis untuk emosi yang lebih gelap dan biasanya jauh lebih tidak terbuka yang terkait dengan perasaan ini—rasa bersalah, marah, dan jijik—yang juga berperan dalam pertemuan kerja lapangan. Memang, sentimen-sentimen ini, yang pasti intersubjektif dalam asal usul dan ekspresinya, adalah intrinsik dari jenis pengetahuan yang kita hasilkan sebagai etnografer. Saya mengeksplorasi bagaimana emosi ini muncul dari atau membentuk percakapan di lapangan dan kemudian mempengaruhi analisis selanjutnya. Saya meninjau pertemuan yang saya alami dengan lauje dari Sulawesi, Indonesia, dan Manjaco dari Guinea-Bissau, dan profesional museum di Monticello di mana teman bicara saya berusaha untuk membimbing penelitian saya dengan meminta simpati saya untuk kondisi mereka, dan bagaimana upaya tersebut untuk menciptakan bidang moral mutualitas mempengaruhi pemahaman saya tentang kehidupan sosial di tempat-tempat itu dengan cara yang sering tidak terduga. Fokus saya adalah bagaimana emosi penuh rasa bersalah muncul dari dan membentuk pengalaman mutualitas moral dalam pertemuan etnografis.

George, Kenneth M.

1990 Felling a Song with a New Axe: Writing and the Reshaping of Ritual Song Performance in Upland Sulawesi.” (“Memotong Lagu dengan Kapak Baru: Menulis dan Membentuk Kembali Pertunjukan Lagu Ritual di Sulawesi Dataran Tinggi.”Journal of American Folklore 103(407):1 23.

Studi terbaru tentang interaksi teks tertulis dan kinerja lisan telah bergeser dari model literasi dan kelisanan “intrinsik” ke pendekatan yang menekankan karakter ideologis, sosial, dan historis dari praktik lisan dan literasi. Sesuai dengan kecenderungan ini, saya membahas bagaimana dan mengapa komunitas agama minoritas di Sulawesi (Indonesia) memasukkan tulisan dan praktik tekstual terkait ke dalam tradisi pertunjukan lagu ritualnya.

1991 “Headhunting, History, and Exchange in Upland Sulawesi” (“Pengayauan, Sejarah, dan Pertukaran di Dataran Tinggi Sulawesi”The Journal of Asian Studies 50(3): 536 – 564.

Beberapa minggu setelah panen padi 1985, gendang, nyanyian, dan tangisan nyaring menggema di hulu Salu Mambi, merayakan penyergapan tujuh korban di wilayah hilir. Beberapa gerombolan pengayau telah kembali dengan piala tak berdarah untuk memperbarui kesuburan sawah mereka dan kemakmuran rumah tangga mereka. Jika serangan-serangan seperti itu tampaknya merupakan anakronisme yang meresahkan di masa Orde Baru yang menua di Indonesia, mereka juga menunjukkan kegigihan yang mengejutkan dari realitas-realitas mistis yang membentuk sejarah lokal. Apa yang membuat pengayau tahunan ini begitu tidak biasa dan sangat instruktif adalah tidak adanya kekerasan nyata: tidak ada musuh yang benar-benar terbunuh, tidak ada kepala manusia yang diambil. Sebagai gantinya, sebuah desa mengirimkan gerombolan pengayau tanpa senjata untuk mendapatkan kepala pengganti; biasanya kelapa yang dibeli di kota pasar terdekat. Setelah gerombolan kembali, komunitas melakasanakan upacara musik, pesta, dan pidato selama seminggu untuk menghormati para pemburu kepala dan untuk memuliakan desa. Namun upacara itu juga memperingati masa lalu, terutama dengan lagu dan nyanyian liturgi yang menggambarkan adegan dari pengayauan ritual di era sebelumnya. Singkatnya, yang terjadi bukanlah pengayauan, tetapi sesuatu yang dipentaskan agar terlihat seperti itu.

1993 “Lyric, History, and Allegory, or the End of Headhunting Ritual in Highland Sulawesi.” (“Lirik, Sejarah, dan Alegori, atau Akhir Ritual Pengayauan di Dataran Tinggi Sulawesi.”American Ethnologist 20(4):697-717.

Artikel ini menyelidiki bagaimana komunitas agama minoritas di dataran tinggi Sulawesi, Indonesia, menciptakan makna, sejarah, dan politik melalui wacana lirik upacara pengayauan. Diskusi menunjukkan bagaimana interpretasi yang berbeda dari satu lagu bekerja sebagai mode pemahaman taktis, sebagai cara untuk “menafsirkan dengan pemerintahan.” Dalam satu kasus, seorang penduduk desa membaca lirik sedemikian rupa untuk menghubungkan upacara pengayauan dengan ketegangan antarbudaya di masa lalu. Namun, dalam kasus lain, seorang penduduk desa menemukan dalam lirik sebuah alegori politik seksual lokal. Kedua pendekatan tersebut menghubungkan kekerasan ritual (ritual violence) dengan pembentukan komunitas.

1993 Music-making, Ritual, and Gender in a Southeast Asian Hill Society.” (“Pembuatan Musik, Ritual, dan Kelamin dalam Masyarakat Dataran Tinggi Asia Tenggara.”Ethnomusicology 37(1):1-27.

This article will explore the ways in which music-making and gender differences mutually shape one another in a hill society in island Southeast Asia. The questions raised have to do with the role music-making plays in producing or subverting gender-based hierarchies of prestige and authority: Does music support or threaten predominant ideas about gender? How does it shape the way in which women and men experience sexual hierarchy? Can music-making itself be a form of sexual politics?These issues are especially intriguing in light of our understanding of music and gender in the island region. AsJane Atkinson and Shelly Errington note, gender has not stood out as a dominant theme or problem in the Southeast Asian archipelago, a place where social hierarchy usually rests on principles of seniority and spiritual potency and where sexual antagonism appears muted (1990). As for music, the dominant traditions in the region-and particularly those of the hill societies-are often traditions of sacred music performed in the context of ritual. A look at case materials from Southeast Asian hill communities should shed fresh light on music-making, ritual, social hierarchy, and gender ideology in small-scale societies known for their relative egalitarian outlook and their nonstratified (or minimally stratified) social order (cf. Feld 1984, Roseman 1984).

1993 Dark trembling: Ethnographic notes on secrecy and concealment in highland Sulawesi.” (“Gemetar gelap: Catatan etnografi tentang kerahasiaan dan penyembunyian di dataran tinggi Sulawesi.”Anthropological Quarterly 66(4): 230-40.

This ethnographic commentary explores the role of secrecy and concealment in a minority religious community in highland Sulawesi (Indonesia), and their place in the construction of ethnographic discourse. Discussion shows how a “culture of concealment” has emerged as a practical and realistic response to encroaching ideologies and social formations since the pre-colonial era. At the same time, the political use of secrecy takes its idioms from ritual practice, a site in which concealment may have “ontological” signficance. These dimensions of secrecy shaped the ethnographic dialogue between researcher and hosts, and highlight the need for a critical and reflexive anthropology to ground itself in the socio-historical concerns of those whom ethnographers study.

1995 “Violence, Solace, and Ritual: A Case Study from Island Southeast Asia” (“Kekerasan, Penghiburan, dan Ritual: Studi Kasus dari Pulau Asia Tenggara”Culture, Medicine and Psychiatry 19(2): 225-60.

Most headhunting traditions in island Southeast Asia link ritual violence to grief and mourning. Some of the more persuasive analyses of these practices pivot on notions of rage and catharsis, arguing that turbulent emotions motivate persons to take up cleansing acts of violence. This paper seeks a more complex understanding of how ritual may connect bereavement and violence through a look at case materials from highland Sulawesi (Indonesia). Ritual practices there suggestthat the resolution of communal mourning is more significant than personal catharsis in motivating violence; that individual affect is refigured collectively as “political affect;” and that varied discursive forms, such as vows, songs, and noise mediate the ways in which people put grief behind them and resume their lives. Indeed, such discursive forms appear to be generative sites for violence and solace.

1996 Showing Signs of Violence: The Cultural Politics of a Twentieth-Century Headhunting Ritual. (Menunjukkan Tanda-Tanda Kekerasan: Politik Budaya Ritual Pengayauan Abad Kedua Puluh) (Berkeley: University of California Press).

Grumblies, Anna-Teresa

2013 “Being Wana, Becoming an “Indigenous People”. Experimenting with Indigeneity in Central Sulawesi” (“Menjadi Wana, Menjadi “Masyarakat Adat”. Bereksperimen dengan Pribumi di Sulawesi Tengah”) in Brigitta Hauser-Schäublin edited, Adat and Indigeny in Indonesia. Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription, (Göttingen Studies in Cultural Property, Vol. 7, Göttingen: Göttingen University) 81-98.
2016 The Construction of Marginality among Upland Groups in Indonesia: The Case of the Wana of Central Sulawesi (Konstruksi Marjinalitas Kelompok Dataran Tinggi di Indonesia: Kasus Wana Sulawesi Tengah) (PhD dissertation, Universität zu Köln).
2017 “Conceptualizing Marginality in Indonesia” (“Membayangkan Marginalitas di Indonesia”) in Michaela Haug, Martin Rössler, Anna-Teresa Grumblies eds. Rethinking Power Relations in Indonesia: Transforming the Margins (New York: Routledge), 43-61.

Daratan Indonesia yang luas menawarkan berbagai daerah dan masyarakat yang terpinggirkan. Proses pembangunan bangsa kolonial dan pascakolonial telah menghasilkan berbagai konstelasi marginalisasi, inklusi dan eksklusi, akses terhadap hak dan sumber daya yang mengakibatkan ketergantungan pusat-pinggiran yang ketat. Jatuhnya Suharto pada tahun 1998 mengakhiri hegemoni inti negara, Jawa, dan menyelaraskan kembali kekuasaan ke pinggiran negara. Hasil dari desentralisasi adalah sistem kompleks yang menghasilkan konstelasi ketergantungan baru di Pulau-Pulau Terluar Indonesia (lih. Pengantar buku ini). Dengan latar belakang ini, marjinalitas tetap menjadi alat teoretis yang kuat untuk mengeksplorasi hubungan kekuasaan yang berubah serta politik eksklusi dan kontestasi. Bab ini membahas pemaknaan marginalitas dalam wacana antropologis dan penggunaannya untuk mengelaborasi lebih dalam pemahaman tentang outer batas luar dan pinggiran di Indonesia. Bab ini membahas konsep marginalitas secara umum, menunjukkan bagaimana hal itu didefinisikan dalam antropologi, dan bagaimana konsep pinggiran dan marginalitas telah diterapkan dalam konteks Indonesia. Namun representasi ‘teori marjinalitas’, yang tidak terdefinisikan di lapangan, paling-paling bisa parsial. Untuk pemahaman yang lebih dalam tentang pengertian pulau-pulau terluar Indonesia, bab ini berkonsentrasi pada makna marginalitas dengan fokus khusus pada dataran tinggi Indonesia, wilayah yang secara historis digambarkan sebagai wilayah marginal dan dengan demikian menawarkan wawasan berharga untuk transformasi konstelasi kekuatan di Indonesia.

Harvey, Barbara S.

1977 Permesta: Half a Rebellion. (Permesta: Setengah Pemberontakan) (Ithaca, N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series No. 57.)

Henley David E.F.

1989 The Idea of Celebes in History (Ide Celebes dalam Sejarah) (Clayton, Vic.: Monash University Press, 1989), 64 p.
2005 Population and the means of subsistence: explaining the historical demography of island southeast asia, with particular reference to Sulawesi” (“Penduduk dan sarana penghidupan: menjelaskan sejarah demografi pulau asia tenggara, dengan referensi khusus ke Sulawesi”Journal of Southeast Asian Studies 36(3) 337-72.

The phenomenon of low population growth in pre-colonial Southeast Asia is often interpreted in terms of epidemic disease, internecine warfare or cultural idiosyncracies affecting the birth rate. The modern population boom, in these analyses, results from medical and public health improvements, military pacification or foreign cultural influences. This article, by contrast, argues that in Indonesia and the Philippines population growth has typically been a result of economic growth, and that the general sparsity of the population in early historical times reflected the low ‘carrying capacity’ of the environments in question under the prevailing economic conditions.

2004 Conflict, Justice, and the Stranger-King: Indigenous Roots of Colonial Rule in Indonesia and Elsewhere” (“Konflik, Keadilan, dan Raja Asing: Akar Pribumi Pemerintahan Kolonial di Indonesia dan Di Tempat Lain”Modern Asian Studies 38(1): 85–144
2005 Fertility, Food and Fever: Population, economy and environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930 (Fertilitas, Pangan dan Demam: Penduduk, Ekonomi dan Lingkungan di Sulawesi Utara dan Tengah, 1600-1930) (Leiden: KITLV Press).
2006 From low to high fertility in Sulawesi (Indonesia) during the colonial period: Explaining the ‘first fertility transition’” (“Dari kesuburan rendah ke tinggi di Sulawesi (Indonesia) selama masa kolonial: Menjelaskan ‘transisi kesuburan pertama’”Population Studies 60(3): 309-27.
2011 Swidden Farming as an Agent of Environmental Change: Ecological Myth and Historical Reality in Indonesia” (“Perladangan berpindah sebagai Agen Perubahan Lingkungan: Mitos Ekologis dan Realitas Sejarah di Indonesia”Environment and History 17(4): 525-554.

Perladangan berpindah, yang pernah dikutuk sebagai penyebab utama deforestasi, semakin dilihat sebagai bentuk pengelolaan hutan dan bahkan konservasi. Dalam kondisi tradisional, sekarang diasumsikan, perladangan adalah praktik yang berkelanjutan dan siklus budidaya cukup lama untuk memungkinkan hutan beregenerasi selama interval tidak digarap. Artikel ini menguji asumsi tersebut terhadap bukti sejarah dari Sulawesi (Indonesia) pada periode 1820-1950. Data menunjukkan bahwa sistem perladangan semak belukar intensif, dengan periode bera hanya lima sampai enam tahun, sudah menjadi norma di awal abad kesembilan belas, ketika kepadatan penduduk rata-rata masih rendah dan produksi untuk perdagangan terbatas. Dalam kebanyakan kasus, sistem tidak digarap pendek tradisional ini berkelanjutan, dalam arti tidak melibatkan deforestasi progresif di luar kompleks perladangan-sistem tidak digarap yang sudah mapan. Namun di dalam kompleks itu, hutan alam secara permanen digantikan oleh vegetasi antropogenik yang jauh lebih sedikit dan beragam. Selain itu, di beberapa daerah, perladangan berpindah mengambil bentuk keliling yang tidak berkelanjutan yang melibatkan penciptaan padang rumput klimaks api. Ini juga tampaknya merupakan pola tradisional; tidak ada bukti bahwa hal itu diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, atau dari pengaruh eksternal seperti migrasi atau perdagangan. Pandangan tentang perladangan berpindah tradisional sebagai praktik yang ramah lingkungan adalah pandangan yang ideal, dan tidak boleh dibiarkan mengaburkan ketidaksesuaian mendasar antara pertanian dengan konservasi alam.

Henley David E.F. & Caldwell I.

2008 Kings and covenants: stranger-kings and social contract in Sulawesi” (“Raja dan Perjanjian: Orang Asing sebagai raja dan contra sosial di Sulawesi”Indonesia and the Malay World 36(105): 269-291.

Tulisan ini mengeksplorasi hubungan antara raja asing dan otoritas kontraktual dalam sejarah pulau Sulawesi (Indonesia). Di sebagian besar wilayah Sulawesi, stratifikasi sosial dan politik selalu menonjol. Pada saat yang sama kekuasaan raja dan kepala suku dibatasi oleh kontrak sosial yang kurang lebih eksplisit yang mendefinisikan hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan komunitas politik secara keseluruhan, biasanya terdiri dari oligarki bangsawan lokal. Kontrak-kontrak ini, yang dinyatakan selama upacara pelantikan dan pada acara-acara ritual lainnya, didukung oleh ancaman kekerasan yang realistis terhadap penguasa, serta sanksi supernatural. Selain karakter kontraktualnya, ciri khas lain dari kerajaan Sulawesi adalah bahwa para penguasa dianggap sebagai orang luar bagi masyarakat – biasanya karena asal usul asing dan/atau ilahi, kadang-kadang mungkin juga sebagai akibat dari penyakit atau kelainan fisik. Orang asing-raja meningkatkan efektivitas kontrak sosial dengan membuat penguasa lebih mudah bagi rakyatnya untuk mendisiplinkan atau menggulingkan jika perlu, dan lebih sulit bagi mereka untuk iri atau benci, serta lebih objektif dan tidak memihak dalam berurusan sendiri dengan mereka. Poin-poin ini diilustrasikan dengan menggunakan data sejarah dan antropologis dari berbagai bagian Sulawesi, khususnya kerajaan Bugis di semenanjung barat daya, kesultanan pulau Buton dan Banggai di lepas pantai timur, dan kepala suku Gorontalo dan Buol di utara.

Himmelmann, Nikolaus P

2010 Language Endangerment Scenarios: A Case Study from Northern Central Sulawesi” (“Skenario Kepunahan Bahasa: Studi Kasus dari Sulawesi Tengah Bagian Utara”) in Margaret Florey ed. Endangered Languages of Austronesia (Oxford: Oxford University Press), 45-72.

Himmi, S. Khoirul

2014 Dengan M. Alie Humaedi, Sri Astutik “Ethnobiological study of the plants used in the healing practices of an indigenous people Tau Taa Wana in Central Sulawesi, Indonesia” Procedia Environmental Sciences 20: 841 – 846.

Hirosue, M.

1981 “The Transformation of the Eastern Toraja Society in Central Sulawesi and it’s Religion.” (“Transformasi Masyarakat Toraja Timur di Sulawesi Tengah dan Agamanya.”Southeast Asia: History and Culture 10: 142-73. Bahasa Jepang.

Pada akhir abad ke-19, ekonomi swasembada Masyarakat Toraja Timur hancur di bawah pengaruh perdagangan komersial di Teluk Tomini. Stratifikasi sosial di antara warga desa terjadi dan banyak yang terjerat hutang. Dalam situasi ini, kepala desa harus menebus hutang penduduk desa dan pada saat yang sama menjaga hukum dan ketertiban di desa meskipun sering berhubungan dengan dunia luar. Pada periode inilah para misionaris Kristen mulai bekerja. Untuk menanggapi masalah tersebut di atas, para kepala suku mendekati misionaris yang dikirim dari Lembaga Misionaris Belanda dan berhubungan dekat dengan seorang pedagang Cina di Poso. Pada waktunya, sekolah misionaris dibuka di desa-desa seperti Panta, Tomasa, Buyumbayo, dan lain-lain. Para kepala desa mengharapkan sekolah-sekolah itu membangun kembali tatanan sosial. Pada tahun 1901, pemerintah Belanda meninggalkan kebijakan non-intervensi dan setelah tahun 1905-1907, Toraja Timur berada di bawah kekuasaan langsungnya. Berbagai kebijakan seperti pajak kepala, budidaya padi sawah dan pindah ke dataran rendah diperkenalkan melalui kepala suku. Para kepala desa inilah yang mendukung pemerintahan Belanda. Soal pekerjaan misionaris, gereja sebagai akibatnya, tidak berani menentang para pemimpin. Pada awalnya, para misionaris tidak melarang poligami kepala suku dan kebiasaan sosial lainnya kecuali pengayauan. Terlebih lagi, dalam situasi-situasi tadu atau nabi-nabi ini menarik banyak orang yang tidak puas dengan keadaan yang ada. Kemudian pada tahun 1902 dan 1908, muncul gerakan keagamaan besar yang disebut mevapi. Para peserta gerakan berusaha melarikan diri dari keadaan yang ada dengan berkonsentrasi pada pelepasan surgawi. Ketika gerakan-gerakan keagamaan ini muncul, generasi muda yang telah lulus sekolah berusaha untuk berpartisipasi dalam perdagangan komersial dan menanam kopi atau kelapa. Di bawah dukungan mereka yang sedang bangkit, gereja berhak menerima otoritas independen. Akhirnya, pada tahun 1910 gereja menyerang adat istiadat yang bertentangan dengan agama Kristen dan melarang orang Kristen Toraja dari mowurake, molobo dan motengke. Tetapi ketika orde baru berdiri, pemerintah Belanda mengembalikan kekuasaan yang diambil dari kepala daerah selama beberapa tahun pertama ke tangan yang aktif. Akibatnya, sulit bagi gereja untuk mendapatkan kemerdekaan atas para kepala desa.

Hollan, Douglas

1988 Staying “Cool” in Toraja: Informal Strategies for the Management of Anger and Hostility in a Nonviolent Society” (Tetap “Tenang” di Toraja: Strategi Informal untuk Mengelola Kemarahan dan Permusuhan dalam Masyarakat Tanpa Kekerasan)  Ethos 16(1): 52-72
1988 Pockets Full of Mistakes: The Personal Consequences of Religious Change in A Toraja Village” (Kantong Penuh Kesalahan: Konsekuensi Pribadi Perubahan Agama di Desa TorajaOceania 58(4): 275-289
1989 The Personal Use of Dream Beliefs in the Toraja Highlands” (Penggunaan Pribadi Keyakinan Mimpi di Dataran Tinggi TorajaEthos 17(2): 166-186
1990 Indignant suicide in the Pacific: an example from the Toraja highlands of Indonesia” (Bunuh diri yang geram di Pasifik: contoh dari dataran tinggi Toraja di Indonesia)  Culture, Medicine and Psychiatry 14: 365–379
1992 Emotion Work and the Value of Emotional Equanimity among the Toraja” (Kerja Emosi dan Nilai Keseimbangan Emosi di kalangan Toraja)  Ethnology 31(1): 45-56
1993 With Jane Wellencamp Contentment and Suffering: Culture and Experience in Toraja. (Kepuasan dan Penderitaan: Budaya dan Pengalaman di Toraja) (New York: Columbia University Press)
1994 Suffering and the Work of Culture: A Case of Magical Poisoning in Toraja” (Penderitaan dan Karya Budaya: Kasus Keracunan Gaib di TorajaAmerican Ethnologist 21(1): 74-87
1995 To the Afterworld and Back: Mourning and Dreams of the Dead among the Toraja” (Ke Akhirat dan Kembali: Dukacita dan Mimpi Orang Mati di antara Orang Toraja)  Ethos 23(4): 424- 436
1996 With Jane Wellencamp, The Thread of Life: Toraja Reflections on the Life Cycle (Benang Kehidupan: Refleksi Toraja tentang Siklus Hidup) (Honolulu: University of Hawaii Press).
2000 Culture and Dissociation in Toraja“ (Budaya dan Disosiasi di Toraja)  Transcultural Psychiatry 37(4): 545–559.
2009 The Influence of Culture on the Experience and Interpretation of Disturbing Dreams” (Pengaruh Budaya Terhadap Pengalaman dan Penafsiran Mimpi yang MenggangguCult Med Psychiatry 33: 313–322
2014 From Ghosts to Ancestors (and Back Again): On the Cultural and Psychodynamic Mediation of Selfscapes” (Dari Hantu ke Leluhur (dan Kembali Lagi): Tentang Mediasi Budaya dan Psikodinamik dari Pemandangan diriEthos 42(2): 175-97

Holt, Claire

1939 Dance quest in Celebes (Penyelidikan tari-tarian di Sulawesi) (Paris, 1939, L.A.I.D., 126 hlm. berilustrasi foto-foto serta dilengkapi sebuah peta dan sketsa choreography).

Buku ini membicarakan ragam-ragam tarian dari Sulawesi yakni dari daerah-daerah Bugis, Makasar dan Toraja Sa’dan sebagai hasil kunjungan langsung ke daerah-daerah tersebut. Penulis memasukkan tari-tarian tersebut dalam 2 kategori. Pertama ialah tarian hiburan dan kedua ialah tarian keagamaan. Menurut penulis, hampir seluruh tarian dari daerah Toraja Sa’dan seperti tarian Ma’gellu, Ma’badong dan lain-lain masuk kategori tarian keagamaan. Sedang mengenai tarian hiburan penulis mengambil contohnya dari Makasar.

Howell, Signe

2015 “Politics of appearances: Some reasons why the UN-REDD project in Central Sulawesi failed to unite the various stakeholders” (“Politik Penampilan: Beberapa Alasan Proyek UN-REDD Sulawesi Tengah Gagal Menyatukan Berbagai Pemangku Kepentingan”Asia Pacific Viewpoint 56(1): 37–47.

REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) dimulai sebagai proyek global yang bertujuan mengurangi emisi CO2 dengan melindungi hutan tropis. Pada saat yang sama, beberapa yang disebut manfaat tambahan tercantum dalam dokumen asli, seperti keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan lainnya, pengurangan kemiskinan dan penghidupan berkelanjutan, dan tata kelola yang baik. Saya berpendapat bahwa REDD+ dengan cepat menjadi sebuah proyek di mana manfaat tambahan ini telah menjadi perhatian utama dan bahwa hak-hak penduduk hutan yang terkena dampak saat ini mendominasi sebagian besar wacana REDD+. Salah satu alasan pengalihan fokus REDD+ dapat dikaitkan dengan kegiatan organisasi lingkungan dan hak asasi manusia internasional dan nasional. Meskipun hal ini bisa dibilang berkontribusi pada proses demokratisasi di Indonesia, hal ini juga memperlambat pelaksanaan proyek kesiapan. Mengambil contoh dari inisiatif UN-REDD di Sulawesi Tengah, saya meneliti beberapa alasan mengapa sulit untuk menetapkan lima lokasi REDD yang diusulkan di provinsi tersebut.

Hudayana, Bambang

2020 Dengan  Suharko, AB. Widyanta, “Communal violence as a strategy for negotiation: Community responses to nickel mining industry in Central Sulawesi, Indonesia”. (Kekerasan komunal sebagai strategi negosiasi: Respon masyarakat terhadap industri pertambangan nikel di Sulawesi Tengah, IndonesiaThe Extractive Industries and Society, 7(4): 1547-1556.

Human Rights Watch

2002 Breakdown: Four Years of Communal Violence in Central Sulawesi” (Rincian: Empat Tahun Kekerasan Komunal di Sulawesi TengahHuman Rights Watch Indonesia 14(9): 1-49.

Jacobsson, Bengt

1991 “Heads, Buffaloes and Marriage among the To Pamona of Central Sulawesi (Indonesia).” (“Kepala, Kerbau dan Perkawinan antar To Pamona Sulawesi Tengah (Indonesia).”) In A Conciliation of Powers: The Force of Religion in Society. Goran Aijmer, ed., 34-50. (Goteborg: Institute for Advanced Studies in Social Anthropology at the University of Gothenburg).

Jong, Edwin de

2013 Making a Living between Crises and Ceremonies in Tana Toraja: The Practice of Everyday Life of a South Sulawesi Highland Community in Indonesia (Menghidupi Antara Krisis dan Upacara di Tana Toraja: Praktik Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Dataran Tinggi Sulawesi Selatan di IndonesiaVerhandelingen KITLV 284 (Martinus Nijhoff, Den Haag)

Kabubu, R.D.

2018 Dengan Abdurakhman “Toraja people’s involvement in Qahhar Mudzakkar’s DI/TII movement” Budianta et al. (Eds) Cultural Dynamics in a Globalized World (London: Routledge).

Kaudern, Walter

1925a Structures and Settlements in Central Celebes. (Struktur dan bangunan tempat tinggal di Sulawesi Tengah) (Goteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag)

Penulis mengkategorikan bangunan-bangunan pada orang Toraja Sulawesi Tengah atas 3 bentuk, pertama, Balai sakral (lobo) yang meliputi 7 tipe yakni tipe-tipe: Kulawi, Pipikoro, Mopahi, Lindu, Towulu, Benda-Besoa, Boku. Kedua, bangunan rumah tinggal yang meliputi 3 buah tipe, yakni tipe rumah Kulawi, tipe rumah Napu-Besoa-Koro dan tipe rumah Kaili-Sigi. Ketiga, Lumbung yang meli- puti 2 tipe, yakni tipe gampiri, dan tipe paningku. Penulis menyebutkan bahwa perbedaan di antara ketiga bentuk bangunan tempat tinggal disebabkan oleh struktur bagian bawah rumah yang mem- pengaruhi bentuk bangunan atasnya.

1925b Migrations of the Toradja in Central Celebes. (Migrasi Toraja di Sulawesi Tengah) (Gotenborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag)
1927 Musical instruments in Celebes. (Alat musik di Celebes) (Gotenborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag). Jilid 3 berisi uraian mengenai pelbagai alat musik yang dipergunakan penduduk Sulawesi termasuk penduduk Toraja Sulawesi Tengah.
1929 Games and dances in Celebes  (Permainan dan tarian di Sulawesi) (Gotenborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag).

Dalam bukunya ini penulis menguraikan pelbagai permainan rakyat di Indonesia umumnya dan di Sulawesi khususnya. Baik mengenai fungsinya, asalnya, persebarannya dan deskripsi permainan maupun cara bermainnya. Buku ini dilengkapi dengan sejumlah peta distribusi berbagai jenis permainan yang ada. Daerah Sulawesi Tengah dengan jenis-jenis permainannya yang dikenal penduduk dapat dilihat dalam peta 30, peta 1, peta 3, peta 5, peta 6, peta 12, yang meliputi permainan-permainan sepak kaki, berjalan di atas bambu atau batok kelapa, ayunan, badminton gangsing dan lain sebagainya. Mengenai permainan sabung ayam menurut penulis khusus terdapat di kalangan penduduk Sulawesi Selatan (Bugis) saja.Pada bagian kedua dari buku tersebut yakni bagian Tarian. hlm. 381-498, oleh penulis disebut bahwa berdasar klasifikasinya di bidang seni tari penduduk Toraja, Palu, Poso, Koro dan Sa’dan hanya mengenai I jenis tari saja. Pertama ialah jenis tari lingkaran contohnya adalah Raego. Kedua ialah jenis tarian keagamaan contohnya adalah tarian yang dilakukan oleh balia dan burake (priesteress) dalam rangka tugas- tugas mereka. Sedang jenis tarian profesi untuk daerah ini tidak cara kematian.

1935 Notes on plaited anklets in Central Celebes (Catatan mengenai gelang kaki yang dianyam di Sulawesi Tengah) (Gotheborg, 1935, 25 hlm., dilengkapi sebuah peta, berilustrasi gambar dan foto-foto).

Penulis menguraikan gelang kaki dari anyaman rotan atau dari sejenis ilalang yang biasa dipakai oleh gadis-gadis di bahagian barat laut Sulawesi Tengah. Gelang itu dimaksud untuk memperindah bentuk pergelangan kaki dan harus ditanggalkan ketika kawin.

1938 Megalithic finds in Central Celebes.  (Penemuan Megalitik di Sulawesi Tengah) (Gotenborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag)
1944  Art in Central Celebes (Seni di Sulawesi Tengah). Kedua jilid ini berisi uraian mengenai kerajinan penduduk Toraja Sulawesi Tengah. Jilid VI berisi uraian tentang seni hias dan menyulam pakaian kulit kayu (fuya) sedangkan jilid VII berisi uraian mengenai seni ukir kayu, seni menganyam dan seni pandai besi dan logam.
1940 “The Noble Families or Maradika of Koelawi, Central Celebes” (Keluarga Bangsawan atau Maradika Kulawi, Sulawesi TengahEthnologiske Studier 11: 31-124

Kambo, Gustiana

2021 Dengan Andi Ahmad Yani “Political Identity and Religious Prejudice in a Post-Conflict Society: A case study of Poso, Indonesia” (Identitas Politik dan Prasangka Keagamaan dalam Masyarakat Pasca-Konflik: Studi Kasus Poso, IndonesiaJournal of Southwest Jiaotong University 56(3): 519-27.

Kis-Jovak, Jowa Imre

1988 Banua Toraja: Changing patterns in architecture and symbolism among the Sa’dan Toraja, Sulawesi, Indonesia. (Banua Toraja: Perubahan pola arsitektur dan simbolisme di antara Sa’dan Toraja, Sulawesi, Indonesia) (Amsterdam: Royal Tropical Institute Press.)

Klenke, K.

2013 Whose adat is it? Adat, indigeneity and social stratification in Tana Toraja.” (Adat siapa? Adat, Pribumi dan Stratifikasi Sosial di Tana Toraja) In Hauser-Schäublin, B. (Ed.), Adat and indigeneity in Indonesia: Culture and entitlements between heteronomy and self-ascription (Göttingen, Germany: Universitätsverlag Göttingen.), pp. 149-165.

Kotilainen, Eija-Maija

1990 “Cultural history of the Pacific and the bark cloth making in Central Sulawesi” (Sejarah budaya Pasifik dan pembuatan kain kulit kayu di Sulawesi TengahIn Culture and History in the Pacific, edited by J. Siikala, pp. 202-216. Helsinki: Finnish Anthropological Society.
1992 “When the Bones are Left”: A Study of the Material Culture of Central Sulawesi (“Ketika Tulang Ditinggalkan”: Kajian Budaya Material Sulawesi Tengah) (Helsinki: Finnish Anthropological Society, Transactions No. 31).
1997 “A nobleman from Central Sulawesi or a leader of agricultural rituals from North Sulawesi: does it make any difference?” (Seorang bangsawan dari Sulawesi Tengah atau pemimpin ritual pertanian dari Sulawesi Utara: apakah ada bedanya?Suomen antropologi 22(4).

Kruyt, Albert C.

1920 The To Rongkong in Central Celebes” (Suku To Rongkong di Sulawesi Tengah) translated by Leonardus Geerlings, “De To Rongkong in Midden Celebes.” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 76:366–397
1929 Riddles of the Dead (Teka-teki Orang Mati) translated by Greg Acciaioli, “Raadsels en de dooden.” Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen bij gelegenheid van zijn 150-jarig bestaan 1778–1928, volume 1, 383–392.
1929b “The Influence of Western Civilization on the Inhabitants of Poso (Central Celebes)” (Pengaruh Peradaban Barat Terhadap Penduduk Poso (Sulawesi Tengah)) in B. Schrieke ed. The Effects of Western Influence on the Native civilizations in the Malay Archipelago (Batavia, G. Kolff & Co.), 1-10.
1933 Cloth Money on Celebes” (Uang Kain di Celebes) translated by David Mead, “Lapjesgeld op Celebes”. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 73:172-183.

Kruyt, Jan

1924 “Community and Individual in Central Celebes.” (Komunitas dan Individu di Sulawesi Tengah.)  IRM 28: 231-9.

Lahadji, Jabar

1999 “Morowali nature reserve and the Wana people”, (Cagar alam Morowali dan masyarakat Wana) in Marcus Colchester and Christian Erni ed., Indigenous Peoples and Protected Areas in South and Southeast Asia: From Principles to Practice. (Amsterdam: Aksant Academic Publ.), 228-249.

Li, Tania Murray

1991 Culture, ecology and livelihood in the Tinombo Region of Central Sulawesi” (Budaya, ekologi dan mata pencaharian di Wilayah Tinombo Sulawesi Tengah)  Environmental Management Development in Indonesia Project (EDMI)

Studi ini berhubungan dengan masalah jaminan matapencaharian dalam konteks perubahan soal- soal yang berhubungan dengan pertanian dataran tinggi di Sulawesi Tengah, Indonesia. Tujuan praktisnya adalah menguraikan cara mendapatkan matapencaharian, serta mengidentifikasi kendala- kendala ekologi, ekonomi dan politik/hukum terhadap usaha-usaha dari penduduk di dataran tinggi tersebut untuk mengubah matapencaharian mereka menjadi lebih baik di lebih lerjamin. Studi ini menganalisis sistem yang tradisional dan sistem yang berubah-ubah dari produksi pertanian, dan memperhatikan implikasi-implikasi dari bentuk-bentuk baru dari produksi, seperti usaha-tani tunai yang didasarkan pada pohohn-pohohn yang diusahakan, yang secara radikal mengubah hubungan antara populasi dan lingkungan dengan mendefmisi uland hubungan-hubungan sosial dari akses terhadaplahandantenagakerja. Berdasarkan penelitian-penelitian lapangan secara lokal dan terinci, studi ini mengamati masalah-masalah yang berhubungan dengan daerah dataran tinggi lainnya di Indonesia, dan di daerah Sulawesi. Bagain pertama menguraikan pola-pola sejarah dan kontemporer dari matapencaharian dalam tiga daerah agroekologi yang berbeda; daerah pantai, daerah pegunungan bagian tengah dan daerah pegunungan bagian dalam. Dalam tiap daerah tersebut, kecenderungan-kecenderungan masa kini yang ada diamati dari potensi perspektipnya untuk mempertinggi atau mengurangi jaminan matapencaharian mereka. Bagian kedua menyelidiki aspek-aspek budaya, politik dan ekonomi dari hubungan di antara ketiga daerah tersebut, dalam konteks keadaan dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini mencakup persepsi resmi dari para pemukin dataran tinggi, sistem permerintah daerah, program-program pembangunan yang direncanakan, dan hubungan perdagangan antara daerah pegunungandandenganekonomidaerahmaupundunia. Bagianketigamenyajikanbeberapa rekomendasi-rekomendasi untuk bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah. Lampiran- lampirannya menganalisis survei rum^tangga dan data dari beberapa studi kasus dari masing- masing daerah, yang menunjukkan adanya keragaman dari strategi-strategi matapencaharian yang dijalankan di daerah tersebut.

1993 Rapid appraisal and baseline data for refined target group identification : Desas E’Eya, Ulatan and Palasa Tengah, Kecamatan Tomini, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah” (Penilaian cepat dan data dasar untuk identifikasi kelompok sasaran yang disempurnakan: Desas E’Eya, Ulatan dan Palasa Tengah, Kecamatan Tomini, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah) Sulawesi Regional Development Project Discussion Series: Discussion Paper #2 (University of Guelph and Directorate General of Regional Development (Bangda) Department of Home Affairs, Indonesia. In cooperation with The Canadian International Development Agency (CIDA)).
1993 Tenure issues in rural development planning : a case study from central Sulawesi” (Isu Has Tanah dalam perencanaan pembangunan pedesaan : studi kasus dari Sulawesi Tengah) Sulawesi Regional Development Project Discussion Series Discussion Paper #3 (University of Guelph and Directorate General of Regional Development (Bangda) Department of Home Affairs, Indonesia.

In cooperation with The Canadian International Development Agency (CIDA)). The paper provides background information on access to natural resources in the TTM Sustainable Development Site. The area is the homeland of the Lauje people,who live and farm predominantly in the hills since the coastal plain is very narrow. Part One discusses the traditional system of access to agricultural land, which is subject to strong individual rights. Other natural resources such as fiielwood, rattan and bamboo are collected from reserve areas which are managed by the local neighbourhood group. A transition in resource use and access is taking place in response to population pressure and the opportunity to intensify agriculture through planting commercial tree crops. Rights to land are becoming even more strongly individualized, and borrowing land from kin and neighbours for food production is becoming more difficult. People with few inherited land resources and women could be adversely affected by these changes. Part Two discusses the impact of government programs such as commercial tree planting, agroforestry, garden development schemes, new roads and property taxation on the tenure situation. The views of local officials towards traditional tenure rights are described. It is argued that government initiatives entail risks as well as benefits for the traditional land users. Part Three provides initial recommendations of alternative legal frameworks which could increase the tenure security of the traditional land users while encouraging sustainable economic development. It also discusses practical approaches to incorporating tenure concerns in the design of agroforestry, garden development and road projects. Addressing tenure issues in project design maximizes the potential benefits to the local population, and minimizes the risk that they will be displaced from land and resources upon which they depend.

1996 “Household formation, private property, and the state” (Pembentukan rumah tangga, milik pribadi, dan negaraSojourn11(2): 259-87.

Assuming that households are not “natural” units, it is important to explore the processes through which the exterior boundaries and internal dynamics of households are formed and transformed in particular agrarian contexts. This paper examines the impact of two such processes: the privatization of agricultural land, which encloses individuals within households and restricts the range of relationships through which they can access resources; and interventions by the state, both ideological and administrative in nature, which aim to reform households as units of ownership and control. These processes are explored through a review of literature from Europe, Africa, and Southeast Asia, then examined in detail in a case-study from the Tinombo hills of Central Sulawesi. Rejecting the notion that there is a pre-determined trajectory of household development or agrarian change, emphasis is given to the creative, generative dimension of cultural practice which produces particular (partial) resolutions.

1996 Images of Community: Discourse and Strategy in Property Relations” (Citra Komunitas: Wacana dan Strategi dalam Hubungan PropertiDevelopment and Change 27: 501-527.
1998 Working Separately but Eating Together: Personhood, Property, and Power in Conjugal Relations” (Bekerja Secara Terpisah tetapi Makan Bersama: Kepribadian, Harta, dan Kekuasaan dalam Hubungan Suami IstriAmerican Ethnologist 25(4): 675-694.

This article argues that divergent images of community result not from inadequate knowledge or confusion of purpose, but from the location of discourse and action in the context of specific struggles and dilemmas. It supports the view that ‘struggles over resources’ are also ‘struggles over meaning’. It demonstrates the ways in which contests over the distribution of property are articulated in terms of competing representations of community at a range of levelsand sites. It suggeststhat, through the exerciseof ‘practical political economy’, particular representations of community can be used strategically to strengthen the property claims of potentially disadvantaged groups. In the policy arena, advocates for ‘community based resource management’ have represented communities as sites of consensus and sustainability. Though idealized, such representations have provided a vocabulary with which to defend the rights of communities vis-u-vis states. Poor farmers, development planners, consultants and academics can also use representations of community strategically to achieve positive effects, or at least to mitigate negative ones. Most, but not all, of the illustrations in this article are drawn from Indonesia, with special reference to Central Sulawesi.

1999 “Compromising Power: Development, culture & rule in Indonesia” (Kekuatan yang berkompromi: Pembangunan, budaya & aturan di IndonesiaCultural Anthropology 14(3): 295-322
2000 Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot” (Mengartikulasikan Identitas Pribumi di Indonesia: Politik Sumber Daya dan Golongan SukuComparative Studies in Society and History 42(1): 149-79.
2001 “Agrarian Differentiation and the Limits of Natural Resource Management in Upland Southeast Asia” (Diferensiasi Agraria dan Batasan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Dataran Tinggi Asia TenggaraIDS Bulletin 32(4): 88-94.

Drawing upon research in the Southeast Asian uplands, especially Sulawesi, this article argues that excessive attention to managerial goals, such as the design of improved institutions, has occluded understandings of agrarian processes that radically reconfigure communities and the relations between people and land. Managerial interventions play a limited role in directing processes of agrarian differentiation, although they do set some of the conditions, often unwittingly. The limits of managerialism notwithstanding, the effort to understand political‐economic processes affecting resource use and allocation is still worthwhile, for there are several possible uses for this kind of knowledge.

2001 Masyarakat Adat, Difference, and the Limits of Recognition in Indonesia’s Forest Zone” (Masyarakat Adat, Perbedaan, dan Batasan Pengakuan di Kawasan Hutan IndonesiaModern Asian Studies 35(3): 645-676.
2001 Relational Histories and the Production of Difference on Sulawesi’s Upland Frontier” (Sejarah Relasional dan Perbedaan Produksi di Perbatasan Dataran Tinggi Sulawesi)  Journal of Asian Studies 60(1): 41-66.
2001 “Boundary Work: Community, Market, and State Reconsidered” (Pekerjaan Perbatasan: Komunitas, Pasar, dan Negara Ditinjau Kembali) edited by Arun Agrawal, Clark C. Gibson Communities and the Environment: Ethnicity, Gender and the State in Community-based Conservation (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press), 157-79.
2002 “Local Histories, Global Markets: Cocoa and Class in Upland Sulawesi” (Sejarah Lokal, Pasar Global: Kakao dan Kelas di Sulawesi Dataran Tinggi)  Development & Change 33(3): 415–437.

Research and policy concerning the Southeast Asian uplands have generally focused on issues of cultural diversity, conservation and community resource management. This article argues for a reorientation of analysis to highlight the increasingly uneven access to land, labour and capital stemming from processes of agrarian differentiation in upland settings. It draws upon contrasting case studies from two areas of Central Sulawesi to explore the processes through which differentiation occurs, and the role of local histories of agriculture and settlement in shaping farmers’ responses to new market opportunities. Smallholders have enthusiastically abandoned their diversified farming systems to invest their land and labour in a new global crop, cocoa, thereby stimulating a set of changes in resource access and social relations that they did not anticipate. The concept of agency drawn from a culturally oriented political economy guides the analysis of struggles over livelihoods, land entitlements, and the reconfiguration of community, as well as the grounds on which new collective visions emerge.

2007 Adat in Central Sulawesi: Contemporary deployments” (Adat di Sulawesi Tengah: Penerapan kontemporer) in Jamie S. Davidson & David Henley eds. The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat From Colonialism to Indigenism (Routledge, London) 337-370.
2007 Introduction” to The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics (Kemauan untuk Meningkatkan: Pemerintahan, Pembangunan, dan Praktik Politik) (Durham and London: Duke University Press), 1-30.

The Will to Improve is a remarkable account of development in action. Focusing on attempts to improve landscapes and livelihoods in Indonesia, Tania Murray Li carefully exposes the practices that enable experts to diagnose problems and devise interventions, and the agency of people whose conduct is targeted for reform. Deftly integrating theory, ethnography, and history, she illuminates the work of colonial officials and missionaries; specialists in agriculture, hygiene, and credit; and political activists with their own schemes for guiding villagers toward better ways of life. She examines donor-funded initiatives that seek to integrate conservation with development through the participation of communities, and a one-billion-dollar program designed by the World Bank to optimize the social capital of villagers, inculcate new habits of competition and choice, and remake society from the bottom up. Demonstrating that the “will to improve” has a long and troubled history, Li identifies enduring continuities from the colonial period to the present. She explores the tools experts have used to set the conditions for reform—tools that combine the reshaping of desires with applications of force. Attending in detail to the highlands of Sulawesi, she shows how a series of interventions entangled with one another and tracks their results, ranging from wealth to famine, from compliance to political mobilization, and from new solidarities to oppositional identities and violent attack. The Will to Improve is an engaging read—conceptually innovative, empirically rich, and alive with the actions and reflections of the targets of improvement, people with their own critical analyses of the problems that beset them.

2008 “Social Reproduction, situated politics, and The Will to Improve”(Reproduksi Sosial, politik situasional, dan Kemauan untuk Meningkatkan)  Focaal 52: 111-118.

In this essay I briefly explore three themes I find important for an engaged anthropology of development. First, social reproduction: Anthropologists have a long track record of examining processes of social reproduction—how it is that particular patterns of inequality are actively sustained through practices and relations at multiple scales (Smith 1999).

2008 Contested Commodifications: Struggles over Nature in a National Park” (Komodifikasi yang Diperebutkan: Perebutan Alam di Taman Nasional) In Joseph Nevins and Nancy Peluso (Eds.) Taking Southeast Asia to Market: Commodities, Nature, and People in the Neoliberal Age, (Ithaca: Cornell University Press), 124-139.

A national park is supposed to be pristine nature, a place where flora and fauna are left to thrive without disturbance. For many advocates of conservation, the wildness of this kind of nature imbues it with a particular kind of value—an intrinsic value, the value of global heritage, a priceless treasure. For them, a park is the ultimate non commodity. If they discuss the commodity value of the services nature provides, it is not to assert the commodity status of nature itself, but as a tactic to promote the survival of parks in a world dominated by commodity thinking. Further, despite the structural similarity between the enclosure of a park and the enclosure of a plantation—a similarity especially visible for the victims of such an enclosure of a plantation—a similarity especially visible for the victims of such an enclosure—conservationists do not see their projects in these terms. As Peluso and Nevins point out in their introduction, conservationists see their effort as part of what Karl Polanyi (2001, 141) called a countermovement—the endeavor to protect the non commodity status of the elements essential to the maintenance of life. Yet the projects establishing both wildness and the non commodity status of a park are best understood as just that—as projects, not as established facts. They are seriously unconvincing to the people most affected by these renderings of nature, namely, people living in the vicinity of parks who pay a tangible price for the conservation when they are excluded from he use of park resources. In this chapter I explore contestations around the wildness and the non commodity status of protected nature, drawing on a case study of Sulawesi’s Lore Lindu National Park.

2009 Reflections on Indonesian violence: two tales and three silences” (Refleksi kekerasan Indonesia: dua cerita dan tiga keheningan) Theme issue, “Violence today,” Socialist Register 45:163-180.

The three major rounds of violence in Sulawesi from 1998-2001 were, sadly, not unique cases in Indonesia during this period: violence and mass evictions along ethnic or religious lines broke out in five provinces following President Suharto’s ouster in 1998, after 32 years of military-inflected rule. How can such violence be explained? I would argue, accounts of violence need political economy to counter the simplifying culturalism of so much popular analysis. An emphasis on culture and meaning, on the other hand, is needed to counter the crude materialism of neo-Malthusian accounts, both popular and academic, that attribute conflict to the pressure of people on resources, radically under-specifying the diverse forms and mechanisms of this ‘pressure’, and failing to account for populations under extreme economic stress who nevertheless establish conditions of tolerance and peace. While polemical encounters sometimes require a simplifying emphasis on the cultural or the material, the risk of such polemics is to re-establish a dichotomy that scholars building on the legacy of cultural Marxism have worked hard to dissolve. In a conflict zone such as highland Sulawesi, a form of analysis which attempts to grasp the materiality of cultural understandings, and the simultaneity of material and symbolic struggles seems especially important. The causes of violence are unlikely to be reducible to either material or cultural, and much is obscured by a crude binary framing. To delve deeper, we need to break three silences which cloud popular understandings of violence: a silence about history, about geography, and about agency.

2010 Agrarian Class Formation in Upland Sulawesi, 1990-2010” (“Pembentukan Kelas Agraria di Dataran Tinggi Sulawesi, 1990-2010”ChATSEA Working Papers No 9 (Canada Research Chair in Asian Studies – Université de Montréal).

Sejak zaman kolonial, ada laporan tentang pembentukan kelas yang cepat di perbatasan hutan Asia Tenggara, ketika orang mulai menanam tanaman komersial dan menjadi berhutang budi kepada warga desa dan pedagang. Para pejabat kolonial sering khawatir dengan semangat penduduk dataran tinggi untuk panen boom terbaru, dan pengabaian mereka terhadap produksi pangan. Campuran yang stabil antara produksi pangan dan tanaman komersial memang muncul di beberapa daerah, terutama di mana tanahnya melimpah, tetapi di mana tanahnya langka, diferensiasi kelas bisa curam dan cepat. Makalah ini memberikan gambaran etnografis tentang pembentukan kelas, yang dilacak selama dua puluh tahun di salah satu sudut dataran tinggi Sulawesi. Pada tahun 1990, penduduk asli dataran tinggi semua memiliki akses ke tanah leluhur di mana mereka menanam padi dan jagung sebagai makanan, bersama dengan tembakau atau bawang merah untuk mendapatkan uang. Pada tahun 2009, tanah itu ditutupi oleh pohon kakao dan cengkeh, dan hanya sedikit orang yang menanam makanan sama sekali. Beberapa petani telah mengumpulkan lahan yang luas, sementara banyak tetangga dan kerabat mereka menjadi tidak bertanah dan juga menganggur, karena hanya ada sedikit permintaan akan tenaga kerja mereka. Berbeda dengan daerah dataran rendah di mana pembagian berbasis kelas mengakar, dataran tinggi tidak memiliki pengalaman sebelumnya dengan diferensiasi agraria. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki mekanisme untuk mencegah penumpukan tanah di beberapa tangan, mengklaim hak untuk bekerja, atau menyebarkan keuntungan.
Makalah ini menjelaskan mengapa transisi terjadi begitu cepat, dan bagaimana penduduk dataran tinggi menangani dunia sosial yang semakin tidak setara yang diciptakan oleh tindakan mereka. Hal ini juga mempertimbangkan konsekuensi dari tidak memiliki lahan pada saat perbatasan hutan telah ditutup, dan tidak ada pembangunan industri untuk menghasilkan pekerjaan baru. Transisi agraria yang terpotong di mana keluar dari pertanian tidak diikuti dengan masuk ke pekerjaan berupah, membuat mata pencaharian sangat tidak aman.

2012 Why so fast? Rapid Class Differentiation in Upland Sulawesi” (“Mengapa begitu cepat? Diferensiasi Kelas Cepat di Dataran Tinggi Sulawesi”) In Jonathan Rigg and Peter Vandergeest (Eds) Revisiting Rural Places: Pathways to Poverty and Prosperity in Southeast Asia. (National University of Singapore Press/University of Hawaii Press), 193-210.
2014 Introduction” to Lands End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier (Kisah Dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis Di Wilayah Adat) (Durham and London: Duke University Press), 1-29.

Peraih American Ethnological Society Senior Book Prize 2016 dan George T. McKahin Prize 2016 Bersumber dari pengalaman dua puluh tahun melakukan riset etnografis di Sulawesi, Tania Murray Li menyuguhkan gambaran intim mengenai kemunculan hubungan-hubungan kapitalis di antara penduduk adat di perbukitan yang memprivatisasi lahan bersama mereka demi menanam primadona tanaman komoditas: kakao. Didorong oleh harapan untuk lepas dari kemiskinan dan keterpencilan, sebagian petani adat bertambah makmur sementara sebagian besar lainnya kehilangan lahan dan tak mampu lagi menghidupi keluarga. Tania Li menghadapkan pembaca pada dilema penduduk adat di tengah meningkatnya ketimpangan di antara mereka. Buku ini membantah narasi modernisasi yang digencarkan oleh badan-badan pembangunan bahwa petani yang kalah dalam persaingan tanaman ekspor bisa berganti kerja ke bidang dan tempat lain. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedikit membuka lapangan kerja hanya membawa para petani tak bertanah ini ke jalan buntu: habisnya kebun. Buku ini juga menggugat para aktivis gerakan sosial yang jarang memberi perhatian pada proses privatisasi kebun yang dilakukan oleh petani sendiri, dan bukan dipaksakan oleh agribisnis besar atau negara.

Luke, Joice Yulinda

2015 “The Use of Code-Mixing among Pamonanese in Parata Ndaya Closed-Group Facebook” (“Penggunaan Campur Kode di Kalangan Pamona di Facebook Grup Tertutup Parata Ndaya”Lingua Cultura 9(1): 40-46.

Martens, Michael P.

1989 “The Badaic Languages of Central Sulawesi” (“Bahasa-bahasa jenis Bada Sulawesi Tengah”Studies in Sulawesi linguistics, part I, ed. by James N. Sneddon (Linguistic Studies of Indonesian and Other Languages in Indonesia 31, Jakarta: Badan Penyelenggara Seri NUSA, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

McRae, Dave

2007 “Criminal justice and communal conflict: A case study of the trial of Fabianus Tibo, Dominggus da Silva and Marinus Riwu”(“Peradilan Pidana dan Konflik Komunal: Studi Kasus Pengadilan Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu”Indonesia 83: 79–117.

Mashuri, Muhammad Fath

2019 Tongkonan Social Identity: Families Harmonization on Interfaith Marriage in Toraja”. Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia, 4 (2): 115-126.

Morrell, Elizabeth

2005 Securing a Place: Small-scale Artisans in Modern Indonesia (Ithaca, NY: SEAP Publications).

Nasrum, Muhammad

2008 “Can We Make Peace Through The Media? Some Lessons From The Roles of Media on Peace Building Programme In Poso Central Sulawesi Indonesia” (Bisakah Kita Berdamai Melalui Media? Beberapa Pelajaran Dari Peran Media Dalam Program Pembangunan Perdamaian Di Poso Sulawesi Tengah IndonesiaJurnal Perdamaian 2: 55-73
2016 From communal conflicts to terrorism in Poso, Central Sulawesi, Indonesia: A shifting terrain” (Dari konflik komunal hingga terorisme di Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia: Medan yang berubah)  Journal of Peacebuilding & Development 11(2): 83-88

Noorduyn, Jacobus

1991 A Critical Survey of Studies on the Languages of Sulawesi. (Sebuah Survei Kritis Studi tentang Bahasa-Bahasa Sulawesi.) Leiden, KITLV Press.

Nooy-Palm, Hetty

1975 Introduction to the Sa’dan Toraja people and their country” (Pengenalan orang Sa’dan Toraja dan negaranyaArchipel 10: 53-92
1978 Survey of Studies on the Anthropology of Tana Toraja, Sulawesi” (Survei Kajian Antropologi Tana Toraja, SulawesiArchipel 15: 163-192
1979 The Sa’dan-Toradja: A study of their social life and religion volume 1 (Organization, Symbols and Beliefs) (Sa’dan-Toradja: Kajian Kehidupan Sosial dan Agama mereka jilid 1 (Organisasi, Simbol dan Keyakinan)Verhandelingen KITLV 97 (Martinus Nijhoff, Den Haag)
1980 “Man en Vrouw in Enkele Rituelen van de Sa’dan-Toraja” (Pria dan Wanita dalam Beberapa Ritual Sa’dan-Toraja) Dalam R. Schefold, J.W. Schoorl dan J. Tennekes (Ed.), Man, Meaning and History: Essays in Honour of H.G. Schulte Nordholt. (KITLV, Verhanddelingen, 89. The Hague: Martinus Nijhoff).
1986 The Sa’dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion II: Rituals of the East and West (Sa’dan-Toraja: Kajian Kehidupan Sosial dan Agama Mereka II: Ritual Timur dan BaratVerhandelingen KITLV 118 (Martinus Nijhoff, Den Haag).
1988 “From Rice and Gold to the House Without Smoke” (Dari Beras dan Emas ke Rumah Tanpa Asap) dalam: J.I. Kis-Jovak, H. Nooy-Palm, R. Schefold, U. Schulz-Dornburg, Banua Toraja; Changing Patterns in Architecture and Symbolism among the Sa’dan Toraja, Sulawesi, Indonesia, (Amsterdam: Royal Tropical Institute.), pp. 44-65.

Nourse, Jennifer

1994 “Making monotheism: global Islam in local practice among the Laujé of Indonesia” (“Menjadikan tauhid: Islam global dalam praktik lokal di kalangan Laujé Indonesia”Journal of ritual studies 8(2): 1-18.

Makalah ini mengeksplorasi interaksi kompleks antara Islam yang direstui negara dan praktik keagamaan lokal di pinggiran Indonesia. Pada tahun 1982 di kabupaten Tinombo, Sulawesi Tengah, imigran Muslim Reformis meyakinkan npemerintah daerah untuk melarang upacara adat kemasukan roh yang dilakukan oleh penduduk asli Laujé. Reformis mengklaim bahwa dukun Laujé dirasuki oleh roh-roh setan. Terhina oleh klaim Reformis bahwa adat Laujé adalah animis dan mereka sendiri bukan Muslim, Laujé yang terkemuka pergi ke pejabat di pemerintah meminta untuk membatalkan larangan tersebut. Dalam argumennya, Laujé meminjam retorika Islam Reformis. Larangan itu dicabut pada tahun 1984. Setelah adat itu dilakukan lagi pada tahun 1985, para peserta Laujé terus menggunakan kategori Reformis untuk mendefinisikan ritus mereka. Makalah ini mengkaji mengapa dan bagaimana Laujé, dukun perempuan dan penafsir laki-laki, meminjam retorika Islam Reformis. Para peserta dalam adat kerasukan roh, masing-masing dengan caranya sendiri, menggunakan retorika Islam global bukan sebagai versi Tradisi Agung yang “dipermudah”, tetapi sebagai kendaraan untuk secara halus menumbangkan premis-premis yang menjadi dasar retorika itu.

1994 “Official rhetoric, popular response: dialogue and resistance in Indonesia and the Philippines” (“Retorika resmi, tanggapan populer: dialog dan perlawanan di Indonesia dan Filipina”Social Analysis 35: 3-10.
1994 Textbook heroes and local memory: writing the right history in central Sulawesi” (“Pahlawan buku teks dan Ingatan lokal: menulis sejarah yang benar di Sulawesi Tengah”Social analysis 35: 102-21.
1996 “Casting out the foreigners: interpretation of a curing rite in central Sulawesi, Indonesia” (“Mengusir Orang Asing: Penafsiran upacara penyembuhan di Sulawesi Tengah, Indonesia”Anthropology and humanism 21(1): 41-54

Ketika saya memulai kerja lapangan di antara Laujé Sulawesi Tengah, Indonesia, satu orang, Sumpitan, menjadi informan kunci dan teman saya. Sumpitan menjelaskan pandangan dunia Laujé sedemikian rupa sehingga menghubungkan dunia roh dengan dunia sosial. Dia percaya bahwa roh adalah representasi metaforis dari aktor baik dan jahat dalam kehidupan Laujé sehari-hari. Karena pandangan metaforis Sumpitan menggambarkan dengan begitu fasih gejolak sosial, ekonomi, dan politik kehidupan Laujé, saya mengadopsi pandangan dunianya. Namun, ketika Sumpitan meninggal pada tahun 1985, saya menemukan bahwa tidak semua Laujé menganggap roh sebagai metafora. Banyak orang di komunitas itu percaya bahwa mendefinisikan arwah dalam konteks dunia sosial adalah perbuatan asusila. Interpretasi mereka yang agak mistis dan tidak berorientasi pada makna membuat saya mengkarakterisasi pandangan dunia Laujé sebagai dua: satu bagian metaforis dan bagian lainnya mistis. Namun, dalam kesimpulan makalah ini, saya membahas perangkap menggunakan suara informan kunci untuk membuat pernyataan yang jelas, konsisten, dan homogen tentang pandangan dunia. Saya menyimpulkan bahwa interpretasi orang tentang dunia ritual sulit dicirikan dalam istilah yang sesuai dengan tulisan antropologis.

1996 “The voice of the winds versus the masters of cure: contested notions of spirit possession among the Laujé of Sulawesi” (“Suara angin versus ahli penyembuhan: gagasan tentang kemasukan roh yang diperdebatkan di antara Laujé Sulawesi”Journal of the Royal Anthropological Institute (New Series) 2(3): 425-42.

Kemasukan roh sering diperlakukan sebagai respons kompensasi terhadap ketidakberdayaan. Para professor antropolog, medium sadar bahwa mereka menggunakanroh sebagai proxy rahasia untuk keinginan mereka sendiri yang tidak terpuaskan. Tetapi tidak semua kerasukan roh dapat dianalisis dengan cara ini. Di kalangan Lauje Indonesia, arti penting makhluk halus yang berbicara melalui dukun diperebutkan secara panas. Dukun, terutama wanita, percaya bahwa kepemilikan mereka mencontohkanmodel kehidupan penyerahan pasif pada kekuatan spiritual. Penerjemah-penyembuh, yang menerjemahkan ucapan roh dan kebanyakan laki-laki, berpendapat bahwa beberapa medium memalsukan kerasukan. Mereka mengklaim bahwa hanya mereka yang dapat mengidentifikasi roh nyata dan dengan demikian menyebabkan roh `baik’ sembuh. Di makalah ini, yang diskusidan adalah gagasan Lauje tentang roh dan agensi yang diperdebatkan ini sebagai landasan untuk mempertanyakan beberapa asumsi yang lebih umum dibuat oleh para antropolog tentang makna kepemilikan.

1998 “Sawerigading in Strange Places: The I La Galigo Myth in Central Sulawesi.” (“Sawerigading di Tempat Aneh: Mitos I La Galigo di Sulawesi Tengah”) In Living through Histories: Culture, History and Social Life in South Sulawesi, edited by Kathryn Robinson and Mukhlis Paeni (Canberra: Department of Anthropology, Research School of Pacific and Asia Studies, Australia National University, in Association with the National Archives of Indonesia), 134-50. 

Artikel ini menyajikan hasil penelitian tentang penyebaran dan pengaruh mitologi Bugis di kerajaan pantai Sulawesi Tengah yang terletak jauh dari pusat orang Bugis di Sulawesi Selatan. Tulisan ini secara khusus menjelaskan adat istiadat dan cerita-cerita yang selama ini dirahasiakan tentang tokoh Sawerigading, yang terkenal dalam mitologi Bugis sebagai bapaknya I La Galigo. Yang dimeneliti bagaimanakah cerita- cerita dan adat-istiadat yang berasal dari daerah orang Bugis ini memperpengaruhi adat-istiadat di daerah Sulawesi Tengah, dalam lingkup kerajaan Motoung. Penduduk yang kini menetap di daerah yang semula bernama Kerajaan Moutoung, menyatakan bahwa mereka adalah penduduk asli, dan bukan berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka menyatakan bahwa Sawerigading sebenarnya pahlawan asli, pahlawan etnis Lauje, bukan etnis Bugis, Mandar atau Makassar. Di antara warga kelompok etnis yang tinggal di Kecamatan Tinombo, terdapat banyak penduduk yang memiliki nenek-moyang berasal dari Sulawesi Selatan. Ada keturunan yang menganggap dirinya orang Bugis, dan ada juga yang menganggap dirinya orang asli Lauje. Sebagian besar penduduk berpendapat bahwa Kerajaan Moutoung dipaksa tunduk di bawah penjajahan Belanda. Pada waktu penjajahan ini, orang Belanda memilih penduduk Mandar dan Bugis sebagai Raja-Raja. Orang asli Lauje tidak boleh dilantik sebegai raja di daerahnya sendiri. Karena Mandar dan Bugis kemudian menjadi dominan di daerah Lauje, ada sebagian penduduk yang kini percaya bahwa adat-istiadatnya dan cerita-cerita tentang Sawerigading berasal dari etnis Bugis dan Mandar. Tetapi, ada juga penduduk Lauje yang percaya bahwa adat-istiadatnya dan cerita-cerita tentang Sawerigading berasal dari tanah-air Lauje itu sendiri.Artikel ini menunjukkan bahwa tanggapan orang Lauje tentang Sawerigading ternyata dapat dikaitkan dengan pendapat tentang identitas mereka mengenai sejarah kolonial. Empat masalah akan dibahas dalam karangan ini: (1) cerita-cerita dan adat- istiadat tentang Sawerigading yang dimiliki dan dilaksanakan penduduk di tanah Lauje (yang semula termasuk Kerajaan Moutoung); (2) pembahasan tentang adat-istiadat Sawerigading: apakah hanya berasal dari raja-raja yang datang selama jaman Belanda, ataukah sebenarnya merupakan adat istiadat asli daerah ini sebelum jaman Belanda; (3) bagaimana dan mengapa penduduk asli yang bernama orang Lauje mengklaim bahwa Sawerigading sebenarnya ‘anak asli orang Lauje’; dan (4) apakah cerita-cerita dan adat- istiadat Sawerigading sebenarnya memperlihatkan bahwa orang Bugis kini mempunyai pengaruh besar di daerah Sulawesi Tengah? Karangan ini menyimpulkan bahwa orang Bugis dan orang Sulawesi Tengah ternyata memiliki hubungan sejarah yang lebih dekat daripada yang selama ini dinyatakan dalam tulisan-tulisan ilmiah.

1999 Conceiving Spirits: Birth Rituals and Contested Identities among Lauje of Indonesia (Roh Konsepsi: Ritual Kelahiran dan Perebutan Identitas di antara Lauje Indonesia) (Smithsonian Institution Press; Washington)
2002 “Who’s exploiting whom?: agency, fieldwork, and representation among Lauje of Indonesia” (“Siapa yang mengeksploitasi siapa?: agensi, kerja lapangan, dan perwakilan di antara Lauje Indonesia”Conflict at the center of ethnography 27(1): 27-42.

Artikel ini berfokus pada dua peristiwa; konfrontasi saya tahun 1985 dengan seorang pencuri yang mencuri sepatu saya dan sepatu suami saya serta beberapa pakaiannya, dan tanggapan publik. Berikutnya terhadap tuduhan tersebut. Melihat kembali peristiwa 17 tahun kemudian, saya sekarang merenungkan keterlibatan saya sendiri dalam menciptakan konflik, motivasi orang lain untuk bergosip tentang pencuri di tempat pertama, dan motivasi pencuri dan teman-temannya untuk berteriak, “Orang Amerika, pulang!” Awalnya saya menempatkan diri saya dan aktor-aktor lain—pencuri, anggota protes, dan gosip di luar konflik. Namun, dalam makalah ini, saya menganalis apa yang terjadi dalam konteks politik dan ekonomi nasional pada tahun 1985 di mana konflik itu terjadi.  Yang menjadi pertimbangan sekarang adalah apakah mungkin untuk menggambarkan niat berbagai aktor berdasarkan isu-isu nasional atau tidak.  Saya mempertanyakan asumsi ilmiah (terinspirasi oleh Orientalisme Said [1978]) yang tampaknya menggambarkan kerja lapangan sebagai upaya sepihak di mana agen / etnografer Barat salah merepresentasikan orang lain non-Barat, bahkan bertindak sebagai agen dominan, sementara penduduk setempat adalah korban pasif, tanpa kekuasaan dan agensi mereka sendiri. Dengan menggunakan teori agensi feminis nonreduktif, saya mempertimbangkan cara-cara di mana para partisipan dan gosip di belakang layar menggunakan suatu bentuk agensi untuk mengimplementasikan keinginan mereka sementara secara bersamaan dibatasi oleh posisi ketidakberdayaan mereka.  Kesimpulan saya berakhir dengan pertanyaan yang berlarut-larut tentang apakah mungkin untuk “benar-benar” menafsirkan motivasi orang lain. Saya mengusulkan bahwa kesadaran refleksif tentang kekuatan dan hak pilihan saya sendiri dan orang lain dapat membantu memperbaiki kesalahan penyajian, meskipun tidak pernah menyelesaikannya.

2005 “Sawerigading Di Tanah Asing: Mitos I La Galigo di Sulawesi Tengah” In Tapak-Tapak Waktu, 215-41. Makassar: Ininnawa.

Sawerigading adalah Odysseusnya orang Bugis. Pengembaraan epik Sawerigading tergambar dalam karya yang termashyur sebagai ‘salah satu karya sastra paling terkemuka di Indonesia’, epos I La Galigo (Abidin dan Macknight 1974: 161). Kisah-kisah tentang Sawerigading, yang selalu menawan di manapun ia ditemui dan dalam bahasa apapun ia disebut, pun telah mengembara sebagaimana sang tokoh Bugis, Sawerigading. Di seluruh wilayah Sulawesi dan sekitamya, Sawerigading telah diamini sebagai tokoh dan pahlawan agung dari tanah Bugis.

2008 “Rogue King and Divine Queens in Central Sulawesi and Guinea-Bissau” (“Raja Penipu dan Ratu Ilahi di Sulawesi Tengah dan Guinea-Bissau”Indonesia and the Malay World 36(105): 235-25.

Narasi retrospektif tentang raja-raja asing yang diperoleh dari penelitian lapangan di antara suku Lauje di Sulawesi, Indonesia, dan Manjaco di Guinea-Bissau, Afrika, diuji dengan catatan sejarah untuk mempertanyakan tingkat kekerasan dalam masyarakat di mana raja-raja asing memerintah. Dikatakan bahwa informasi yang digunakan oleh para sarjana sebelumnya adalah perspektif daripada faktual karena mendalami retorika ‘politik perbedaan’. Retorika biner ini digunakan untuk meyakinkan penonton bahwa raja asing itu baik atau buruk, tergantung sudut pandang narator. Kisah-kisah semacam itu gagal mencerminkan peran-peran bernuansa yang dimainkan raja-raja asing dalam komunitas, kecuali sejumlah perspektif dibandingkan dan dikontraskan. Kesimpulannya adalah bahwa asumsi tentang kekerasan dalam komunitas pribumi, dan apakah raja asing mengurangi atau memperburuk konflik, didasarkan pada karakterisasi biner yang terlalu disederhanakan yang dihasilkan baik oleh otoritas kolonial maupun oleh ‘pribumi’ yang ingin mendominasi dunia ekonomi dan politik mereka dengan retorika tentang ‘orang lain jahat’.

2011 “Objects of desire: photographs and retrospective narratives of fieldwork in Indonesia” (“Objek keinginan: foto dan narasi retrospektif kerja lapangan di Indonesia”Museums and memory 39: 195-214.

Diskusi tentang kerja lapangan, ingatan, dan pengalaman saya ini dimulai dengan anggukan pada esai oleh Handler dan Gable (volume ini) di mana mereka menanyakan apa yang dapat disumbangkan antropologi untuk mempelajari ingatan sosial. Saya mengambil wawasan Gable dan Handler tentang dikotomi palsu antara ingatan dan sejarah (karena, menurut mereka, semua sejarah dan ingatan adalah perspektif) dan mempertimbangkan cara-cara di mana foto-foto kerja lapangan menunjukkan poin yang sama. Saya menyarankan agar foto-foto saya menjadi gudang interpretasi individu dari sejumlah isu yang lebih luas terkait dengan negara-bangsa dan agendanya. Agenda ini tercermin dari cara foto-foto tersebut dibingkai, dipertukarkan, dan dinarasikan oleh para antropolog/fotografer dan penerima foto sebagai presentasi.

Qurtuby, Sumanto Al

Rappoport, Dana

2011 Songs from the thrice-blooded land: The music of the Toraja from the island of Sulawesi (Indonesia). (Lagu dari tanah yang berdarah tiga kali: Musik Toraja dari pulau Sulawesi (Indonesia)) (Paris: Maison des Sciences de l’Homme).

Robinson, Kathryn

1983 “Living in the hutan: jungle village life under the Darul Islam” (Tinggal di hutan: kehidupan desa hutan di bawah Darul IslamReview of Indonesian and Malay Affairs, 17(1-2): 208-229.
1983 “Women’s work in an Indonesian mining town: the place of women in an dependent economy”, (Pekerjaan perempuan di kota pertambangan Indonesia: tempat perempuan dalam ekonomi yang bergantung) in Women’s work and women’s roles in Southeast Asia, L. Manderson (ed.), (Canberra: Development Studies Centre, ANU), 111- 128.
1985 “The Soroako Nickel Project: a healthy development?”, (Proyek Nikel Soroako: perkembangan yang sehat?International Journal of Health Services,15(2): 301-319.
1986 “Stepchildren in their own land: class and identity in an Indonesian corporate town”, (Anak tiri di tanah mereka sendiri: kelas dan identitas di kota perusahaan IndonesiaMankind 16(2): 85-98.
1986 Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town (Anak Tiri Kemajuan: Ekonomi Politik Pembangunan di Kota Tambang Indonesia)(Albany N.Y.: State University of New York Press).
1991 “Land rights, labour relations and fertility in the Soroako nickel project”, (Hak atas tanah, hubungan perburuhan dan kesuburan dalam proyek nikel Soroako) in Mining and Indigenous Peoples in the Pacific Rim, J. Connell and R. Howitt (eds), (Oxford University Press), 107-118.
2019 “Can Formalisation of Adat Land Regulation Protect Community Rights? The Case of the Orang Asli Sorowako and the Karongsi’e/Dongi.” The Asia Pacific Journal of Anthropology, 20(5), 471-486.
2019 with van der Muur, W., & Vel, J. “Changing Indigeneity Politics in Indonesia: From Revival to Projects”. The Asia Pacific Journal of Anthropology, 20(5), 379-396.

Roth, Dik

1994 How ‘integrated’ is integrated rural development? The case of the Pompengan Integrated Area Development Project (PIADP), Luwu district, South Sulawesi, Indonesia” (Bagaimana ‘terintegrasi’ pembangunan pedesaan yang terintegrasi? Kasus Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu Pompengan (PIADP), Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, IndonesiaPublic Administration and Development 14(4): 377-393.
2004 “From ‘Grooter Toradja’ to ‘Toraja Raya’: emergent ethnic identity, expansionism, and political struggle in Tana Toraja and Luwu, South Sulawesi” (Dari ‘Grooter Toradja’ (Toraja Besar) ke ‘Toraja Raya’: identitas etnis yang muncul, ekspansionisme, dan perjuangan politik di Tana toraja dan Luwu, Sulawesi Selatan) in Martin Ramstedt Ed. Hinduism in modern Indonesia. A minority religion between local, national, and global interests (London; New York: Routledge Curzon).
2006 Which Order? Whose Order? Balinese Irrigation Management in Sulawesi, Indonesia”, (Pesanan yang mana? Pesanan siapa? Pengelolaan Irigasi Bali di Sulawesi, IndonesiaOxford Development Studies, 34(1): 31-46.
2007 “Many governors, no province: The struggle for a province in the Luwu-Tana Toraja area in South Sulawesi“. (Banyak gubernur, tidak ada provinsi: Perebutan provinsi di daerah Luwu-Tana Toraja di Sulawesi Selatan)  In H.G.C. Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (Eds), Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia.  Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Volume: 238 (Leiden, The Netherlands).
2009 Property and Authority in a Migrant Society: Balinese Irrigators in Sulawesi, Indonesia” (Properti dan Otoritas dalam Masyarakat Migran: Irigator Bali di Sulawesi, IndonesiaDevelopment and Change 40(1): 195-217.
2009 Lebensraum in Luwu: Emergent identity, migration and access to land” (Lebensraum (habitat) di Luwu : Munculnya identitas, migrasi dan akses ke tanahBijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde 161(4): 485-516.
2011 The Subak in Diaspora: Balinese Farmers and the Subak in South Sulawesi” (Subak di Diaspora: Petani Bali dan Subak di Sulawesi SelatanHuman Ecology 39: 55–68.

Sandarupa, Stanislaus

2012 Life and death in Toraja. (Hidup dan mati di Tana Toraja) (Makassar: Hasanuddin University Press)
2013 The Poetry of Taking Power in Toraja Indonesia” (Puisi Perebutan Kekuasaan di Toraja IndonesiaResearch on Humanities and Social Sciences 3(19): 113-30.
2015 With R.S.M. Assagaf & Husain Hasyim “Heterogeneity in Torajan Ritual Speech: Metalinguistic Awareness and the Nation’s Character Building” (Heterogenitas dalam Pidato Ritual Toraja: Kesadaran Metalinguistik dan Pembentukan Karakter Bangsa) in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8(1): 29-38
2016 The Voice of a Child”: Constructing a Moral Community through Retteng Poetic Argumentation in Toraja” (“Suara Seorang Anak”: Membangun Komunitas Moral melalui Argumentasi Puitis Retteng di Toraja)  Archipel 91: 231-58.

Sangaji, Arianto

2007 Adat in Central Sulawesi: contemporary deployments” (Adat di Sulawesi Tengah: penyebaran kontemporer)  in Jamie S. Davidson & David Henley eds. The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism (London: Routledge), 319-36.
2007 The security forces and regional violence in Poso” (Aparat keamanan dan kekerasan regional di Poso) in Renegotiating boundaries: local politics in post-Suharto Indonesia, edited by Henk Schulte Nordholt and Gerry Van Klinken (Leiden: KITLV), 255-81.

Santaella, Mayco A.

2009 “Dari Festival Danau Poso.” Majalah Gong, Indonesia.
2013 The Kakula of Central Sulawesi as the Southernmost point of a lineage: Current Practices and Cultural Links” (Kakula Sulawesi Tengah sebagai titik paling selatan dari sebuah garis keturunan: Praktek dan Kaitan Budaya Saat Ini) In Musika Journal 9, UP Center for Ethnomusicology.

Cultural links present throughout Southeast Asia have helped in the conceptualization of the region as a unit. Despite this, inter-national (a current boundary that is still present both in practice and analysis) cultural connectivities through performance presentations and different comparative studies have considered mostly dominant forms such as the Indonesian gamelan tradition (especially that of Central Java) and the Thai piphat ensemble, which enjoy a relatively elevated presence in their own nations and abroad. An analysis of the gong-row tradition located in the region of eastern Indonesia and its connection with the southern Philippines functions as a case of a Southeast Asian cultural linkage through non-dominant cultural forms. Through an examination of the kakula gong-chime tradition in relation to other gong-row traditions, I further posit a quadripartite combination of critical features for the genre: the melodic instrument, the ensemble, the repertoire, and its performance. Following the notion of Indonesian historiographer Kartodirdjo (2001) of a history as supporting and developing symbolic identities, I argue that the gong-row instrument, ensemble, repertoire, and performance (this quadripartite conceptualization) constitute a shared connection for the peoples of this cultural complex. The tradition widely known as kulintang, a floating term in the region, functions as an identity marker for each locale as well as for a larger Malay identity. This paper examines the genre at micro and macro levels, juxtaposing local particularities and a shared common practice.

2014 Nyanyian Anak-Anak Kaili With Mohammad Amin Abdullah. Yayasan Modero Palu, Palu, Indonesia.
2014 Early Music Identities Among the Kaili: An Educational Approach to Applied Ethnomusicology in Central Sulawesi, Indonesia.” (Identitas Musik Awal Kalangan Kaili: Pendekatan Edukasi terhadap Etnomusikologi Terapan di Sulawesi Tengah, Indonesia) With Mohammad Amin Abdullah. Chapter in Sustainability in Music and the Performing Arts: Heritage, Performance, and Education. (UPSI University Press.)
2014 Tradition, Kreasi Baru and Ethnotainment: Three Representational Kakula Spheres Among the To Kaili of Central Sulawesi” (Tradisi, Kreasi Baru dan Etnotainment: Tiga Lingkup Kakula Representasi Di Kalangan To Kaili Sulawesi Tengah) In Malaysia Music Journal, 3(2), 66-83.

After Indonesia’s proclamation of independence in 1945, the government has had a continuous role in the construction of a national cultural identity. Following nationalistic cultural policies during the authoritarian Orde Baru (New Order) period (1966-1998), composers throughout the nation began creating new works developing traditional instruments and ensembles. After 1998, a new national era known as Reformasi (reformation) ended over three decades of National oriented cultural policies. This paper analyzes the use and development of the kakula (gong- row instrument and ensemble) among the Kaili of Central Sulawesi within national cultural policies. Divided into three main sections, the first part looks at the practiceand continuity of the kakula ensemble traditionalised (Santaella, 2014) within the new national Indonesian framework. The second part analyzes the post-independence developmental works of the composer Hasan Bahasyuan and the expansion of the kakula ensemble within the new national genre of kreasi baru (new creation), as an approach through which Central Sulawesi asserts its presence as part of Indonesia’s development of a national cultural identity with a Javanese-dominated hegemonic culture (Sutton, 2002). The third section looks at the compositions of the prominent group “Ensamble Modero Palu” active mostly during the reformasi era and conceived as a post-nationalist kakula within a new post-colonial framework. Conceptualised by the music director Amin Abdullah as ‘ethnotainment’, the ensemble presents and represents a contemporary expression of Kaili-ness through the performing arts.

2015 “Kanci. Kesok-kesok. Ganrang. Ganrang bulo. Lae-lae. Calon. Arababu. Kolintang. Rere. Geso-geso. Bas(i).” In Grove Dictionary of Musical Instruments. (Oxford: Oxford University Press.)
2017 “Shared Practices and Idiosyncrasies of the Bajau / Sama’ Tagunggu’ Ensemble.” (Praktik Bersama dan Keunikan Ensemble Bajau / Sama’ Tagunggu’.) Chapter in a book: Perspectives of Bajau/Sama’ Diasporas. (NUSPARC.)
2017 “Re-Molding Bodies Within National Kinetics: Post-Independence Tari Approaches During the Reformation Era in Central Sulawesi.” (Membentuk Kembali Badan Dalam Kinetika Nasional: Pendekatan Tari Pasca Kemerdekaan di Era Reformasi di Sulawesi Tengah.) Chapter in a book: Perspectives on Dance Education. (NUSPARC.)
2019 “‘Doing Rano’ Among the Kaili of Central Sulawesi: A Choreomusicological Analysis of the Body as Cultural Locus of the Sound-Movement Continuum.” (‘Melakukan Rano’ Di Kalangan Kaili Sulawesi Tengah: Analisis Koreomusikologi Tubuh sebagai Lokus Budaya dari Kontinuum Gerakan BunyiAsian Music Journal. 50(2): 33-57.

Artikel ini meninjau ulang konseptualisasi musik dan tari Anglophone melalui penelusuran interkonektivitas pada ihwal suara, lirik, dan gerakan dalam Rano. Tradisi adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, Indonesia, Rano didasarkan pada eksekusi gerakan melingkar dalam satu putaran melodi yang di dalamnya mencakup konstruksi “spontan” atas ayat-ayat yang dinyanyikan. Dengan mempertimbangkan pertautan antara strategi analitik mengenai suara dalam etnomusikologi dan gerakan dalam etnokoreologi, artikel ini memosisikan tubuh sebagai lokus budaya guna penilikan akan rangkaian suara-gerak pada tradisi-tradisi di Asia Tenggara.

Scalici, Giorgio

 n.d. “Eating together to grieve together: the funeral meal of Wana people of Morowali” (Makan bersama untuk berduka bersama: makanan pemakaman orang Wana MorowaliFeast 3:
2020 Marginalized centre: Wana people and the geography of power” Journal of the British Association for the Study of Religion21: 114-134.

Schrauwers, Albert

1995 The Household and Shared Poverty in the Highlands of Central Sulawesi.” (Rumah Tangga dan Kemiskinan Bersama di Dataran Tinggi Sulawesi TengahJournal of the Royal Anthropological Institute, incorporating Man n.s. vol. 1 (2): 337-57.

Analysis of Geertz’s concept of `shared poverty’ has generally been restricted to the case of Java. By examining a newly created peasantry in the highlands of Sulawesi, I challenge the assumptions underlying Geertz’s formulation of `shared poverty’ and that of his critics. These critics have questioned the applicability of the concept in a comodified economy, but have accepted its relevance in an increasingly more remote and `traditional’ past. This case study, in contrast, attempts to demonstrate that `shared poverty’ is less a characteristic of a traditional economy, than the product of the differentiation of the peasantry under capitalism. Geertz’s original universalistic ethical formulation of the concept is criticized for failing to specify the bounded kin groups within which it applies.

1997 “Houses, hierarchy, headhunting and exchange: Rethinking political relations in the Southeast Asian Realm of Luwu” (Rumah, hierarki, pengayauan, dan pertukaran: Memikirkan kembali hubungan politik Karajaan Luwu di Wilayah Asia TenggaraBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde vol. 153 (3): 311-35.
1998 “’Let’s Party’: State Intervention, Discursive Traditionalism and the Labour Process of Highland Rice Cultivators in Central Sulawesi, Indonesia.” (Mari Berpesta: Intervensi Negara, Tradisionalisme Diskursif dan Proses Buruh Petani Padi Dataran Tinggi di Sulawesi Tengah, IndonesiaJournal of Peasant Studies Vol. 25 (3): 112-30.

The state has intruded in the labour process of the highland wet‐rice farmers of Central Sulawesi since the imposition of Dutch colonial rule in 1905. Capitalist development since that time has resulted in differentiation in the ownership of the means of production; however, class tensions have been countered by the New Order state’s shrouding the work process in a ‘discursive traditionalism’ which transforms wage labour into a ‘work party’. The transformations in this work party over time and the resultant political ramafications are examined.

1999
‘It’s not economical’: The Market Roots of a Moral Economy.” In Transforming the Indonesian Uplands: Marginality, Power and Production edited by Tania Li, (London/Singapore; “Studies in Environmental Anthropology”, Harwood Academic Publishers/ ISEAS), pp. 105-29.
1999 Negotiating Parentage: The Political Economy of Kinship in Central Sulawesi, Indonesia” (Negosiasi Keturunan: Ekonomi Politik Kekerabatan di Sulawesi Tengah, IndonesiaAmerican Ethnologist Vol. 26 (2): 310-23.

Widespread fosterage and adoption has recently emerged around Lake Poso in Central Sulawesi within the wider constraints of peasantization, whereby kin are ideologically set off as a source of noncommodified labor for a newly constituted peasantry. The differentiation of this peasantry has been blunted and a kin-based “moral economy” created through the transfer of dependents (rather than resources) between households. This transfer of kin has been eased by a concept of parentage that stresses nurturance and sharing, not just filiation. Class tensions are muted by the insistence that the calculation of costs and benefits between kin is unseemly. Fosterage, however, opens up tensions as some “parents” exploit their newly acquired “free” domestic labor. This article focuses on the terms foster children use to resist this exploitation, namely their refusal to acknowledge a parental tie. Drawing on historically constituted relations of subordination, these dependents draw on the now legally defunct vocabulary of master (kabosenya) and slave (wdlu.i) to describe their position.

2000 Three weddings and a Performance: Marriage, Households and Development in the Highlands of Central Sulawesi”, (Tiga Pernikahan dan Satu Pertunjukan: Pernikahan, Rumah Tangga dan Pembangunan di Dataran Tinggi Sulawesi Tengah)  American Ethnologist 27(4): 1-23.

To Pamona couples are generally married in three ceremonies: traditional, church, and civil. Here, I treat each ceremony as a performative genre that constitutes the household differently. Both church and state actors see themselves as modernist reformers of tradition, which they view as a hindrance to development. I argue, however, that the traditional household form is the product of the modernizing efforts of church and state and hence points to a process of the development of underdevelopment. The wedding has become a key site of cultural contestation in which the constitution of the household is the outcome affecting livelihoods and the distribution of resources. The flows of performative elements from one genre of wedding ceremony to another are thus attempts to assert and resist hegemony.

2000 “Pillars of Faith: Religious Rationalization in the Netherlands and Indonesia.” (Rukun Iman: Rasionalisasi Keagamaan di Belanda dan IndonesiaJournal for the History of Dutch Missions and Overseas Churches 7(1): 1-23.
2000 Colonial ‘Reformation’ in the Highlands of Central Sulawesi, Indonesia, 1892–1995. (‘Reformasi ’ Kolonial di Dataran Tinggi Sulawesi Tengah, Indonesia, 1892–1995) (Toronto: University of Toronto Press)
2002 The Miser’s Store: Property and Traditional Law in the Governance of the Economy.” (Tokonya Orang Kikir (Bagagu): Harta dan Hukum Adat dalam Pengaturan Ekonomi ‘Pribumi’Journal of Peasant Studies 29(2): 24-46.

Recent studies of ‘liberal governmentality’ have examined how state actions regulate the ideally self-regulating economic sphere [Burchell, 1991]; this article highlights the particular dilemmas of liberal governmentality in a colonial arena where not one, but two types of economy were posited. By analysing the system of traditional property law implemented by the Dutch in two locations in central Sulawesi, Netherlands East Indies (now Indonesia), I show that property is only an indifferent marker of class, and that the limits of surplus extraction are set by control of other means of production. By arguing that both ‘traditional’ and ‘capitalist’ economies are embedded in the same local legal culture, I hope to demonstrate that a shift from the one to the other cannot of itself offer the promised benefits of modernity.

2004 “H(h)ouses, E(e)states and class: On the importance of capitals in central Sulawesi” (R(r)umah, Status dan Kelas: Tentang Pentingnya Huruf Kapital di Sulawesi TengahBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 160 (1): 71-93.
2016 “Houses of Worship in central Sulawesi: The Role of Precedence, Hierarchy and Class in the Development of House Ideology” (Rumah Ibadah di Sulawesi Tengah: Peran Prioritas, Hirarki dan Kelas dalam Pengembangan Ideologi Rumah)  Anthropological Forum 26(4): 333-54.

The social and cultural complexity of the central portion of the island of Sulawesi was well documented by missionary ethnographers at the end of the nineteenth century. Drawing on this extensive corpus of historical material, I sketch out a comparative framework for the analysis of the development of House ideology there. The six coastal kingdoms that encompassed the highlands of central Sulawesi were politically organised in Houses, a kinship strategy first proposed by Claude Lévi-Strauss. Here, I examine the factors that encouraged (or discouraged) the transformation of highland temples associated with headhunting (lobo) into the majestic Houses of aristocrats like the Tongkonan still seen in Tana Toraja. This comparative analysis points to the different political tensions created by the distinct systems of precedence, hierarchy and class in the dualistic Founders’ Cult found across the island as the source of this transformation.

2019 The spirit of the gift, the price of potency: a Maussian model of the Southeast Asian state of Luwu” (Roh pemberian, harga semangat: model Maussian Negara Luwu di Asia Tenggara)  Journal of the Royal Anthropological Institute 25(4): 738-759.

This rereading of Mauss’s The gift shifts the focus of discussion from the Maori hau to another example: tanoana (potency) among the Toraja (To Pamona) of Central Sulawesi. This potency animates an exchange with (human) gods that is at once gift and purchase (maoli). By tracing the intersection of this Maussian literature with that on the animist foundation of the Southeast Asian state, I analyse the nature of potent gifts that serve as a form of social currency in a ‘spiritual economy’ tying centre with (Toraja) periphery in the kingdom of Luwu. This ‘money’, imbued with royal potency, is a medium for the payment of debt only and not a medium of exchange, which gives ‘purchases’ made with it the characteristics of a ‘gift’ and also an opportunity to extract tribute. The Maussian analysis of the blurring of person and thing, and of persons and spirits, thus offers new insight into the nature of political power in the Southeast Asian state.

2022 Banknotes, Bookkeeping Barter and Cloth Money: Conversions of ‘Special-Purpose Money’ in the Cloth and Dammar Trade of Sulawesi, Indonesia, 1860-1905” (Uang Lertas, Barter Pembukuan dan Yang Kain: Konversi ‘Peruntukan tujuan khusus’ dalam Perdagangan Kain dan Damar di Sulawesi, Indonesia, 1860-1905Economic Anthropology

The trade in cotton cloth and dammar in late nineteenth-century Sulawesi passed through three distinct exchange spheres mediated by barter. The highland end users transformed European-made cloth into a special-purpose money like the classic case of brass rods among the Tiv. In contrast to Bohannon’s treatment of the Tiv, I set the highlanders’ use of cloth money in the same analytic frame as the money of European trading companies and their local intermediaries. Each of these three exchange spheres utilized a different special-purpose money, each of which performed only a few of the functions of general-purpose money. European traders utilized “financial paper” as a “means of exchange” with European partners. They utilized a system of “bookkeeping barter” to manage the trade with their local intermediaries, where money now served as a “standard of value” and “unit of account.” Lastly, the highlanders utilized the cotton cloth they bartered for dammar as a “means of payment” but not as a “means of exchange.” By examining the terms by which money was socially embedded in all three exchange spheres, we gain an alternate perspective on the creation of many of the classic “social currencies” emerging out of early international trade networks.

Septiwiharti, Dwi

2019 Dengan Dwiputri Maharani, Rizal Mustansyir “The Concepts of Nosarara Nosabatutu in the Kaili Community : Inspiration for Religious Harmony in Indonesia” (Konsep Nosarara Nosabatutu dalam Komunitas Kaili : Inspirasi Kerukunan Umat Beragama di IndonesiaWawasan 4(2): 222-31
2020 Dengan Dwiputri Maharani, Rizal Mustansyir “Concept and development of Sintuvu Culture in Kaili Central Sulawesi Community”. (Konsep dan Perkembangan Budaya Sintuvu pada Masyarakat Kaili Sulawesi TengahResearch, Society and Development 9(2): 1-35.

Trihartono, A.

2015 Dengan N. Viartasiwi, “Engaging the Quiet Mission: Civil Society in Breaking the Cycle of Violence in the Post-conflict Poso, Indonesia” (Melibatkan Misi Tenang: Masyarakat Sipil dalam Memutus Siklus Kekerasan di Poso Pasca-Konflik, IndonesiaProcedia Environmental Sciences 28: 115-123

Tsintjilonis, Dimitri

1995 Enchanted Bodies: WYSIWYG in Tana Toraja” (Tubuh Terpesona: WYSIWYG di Tana TorajaJASO 26(3): 271-82.
1997 “Embodied difference; The body-person of the Sadan Toraja” (Perbedaan yang diwujudkan; Tubuh-pribadi Sadan TorajaBijdragen KITLV 153(2): 244-272.
1999 “Being in place and being a place; Sumanga’ in Buntao” (Berada di tempat dan menjadi tempat; Sumanga’ di BuntaoBijdragen KITLV 155(4): 617-43.
2000 “A Head for the Dead: Sacred Violence in Tana Toraja” (Kepala untuk Orang Mati: Kekerasan Suci di Tana TorajaArchipel 59: 27-50
2000 Death and the Sacrifice of Signs: ‘Measuring’ the Dead in Tana Toraja” (Kematian dan Pengorbanan Tanda: ‘Mengukur’ Orang Mati di Tana TorajaOceania 71(1): 1-17.

Suggesting the existence of an intrinsic connection between sacrifice and embodiment, this article considers the meaning and symbolism of traditional mortuary rituals among the Sa’dan Toraja of Indonesia. Manifesting different ways of being, these rituals engender different ways of dying. Focusing on the sacrificial patterns of their engenderment, I discuss these differences and the way in which they are thought to ‘emerge from the body’.

2004 “The flow of life in Buntao; Southeast Asian animism reconsidered” (Aliran kehidupan di Buntao; Animisme Asia Tenggara dipertimbangkan kembaliBijdragen KITLV 160(4): 425-55.
2004 Words of intimacy: re-membering the dead in Buntao’” (Kata-kata keakraban: mengenang orang mati di Buntao’JRAI  10(2): 375- 93.

Based on fieldwork among the Sa’dan Toraja of Indonesia, this article examines a specific relationship between the living and the dead. It is a relationship which is usually described in terms of intimacy. Within this intimacy, the living and the dead are described as sharing the same desires. Furthermore, as far as the living are concerned, these desires have to be expressed in words and acted out in the form of mortuary sacrifices. In this way, the living are said to remember the dead. My discussion focuses on the implications of this memory.

2006 Monsters and caricatures: spirit possession in Tana Toraja” (Raksasa dan karikatur: kerasukan roh di Tana TorajaJRAI 12(3): 551-67.

Focusing on a specific healing ritual, this article explores the efficacy of spirit possession in Tana Toraja. Framed in terms of indigenous exegesis, this exploration centres on the link between spirit possession and death, which manifests an intrinsic connection between spirit possession and sacrifice. In articulating this connection, the article foregrounds the body of the healer and attempts to explicate its ‘monstrous’ potency.

2007 The Death-Bearing Senses in Tana Toraja” (Indera Pembawa Kematian di Tana TorajaEthnos 72.

Based on fieldwork among the Sa’dan Toraja of Indonesia, this article explores a specific connection between the living and the dead. Perceived as a sensual relationship embedded in a particular sensory modality, this connection implies an indigenous phenomenology of ‘death-as-being-in-the-world’. Focusing on this ‘being’ and utilizing Paul Valéry’s evocative description of the ‘glance of death’ to introduce and formulate my argument, I explore the lives of the dead and examine the power of their senses. More than that, rather than re-presentation and epistemology, I argue for an understanding of death which places the emphasis on indigenous ontology and foregrounds the affective way in which Toraja live their lives and their deaths.

Tyson, Adam D.

2011 Being Special, Becoming Indigenous: Dilemmas of Special Adat Rights in Indonesia” (Menjadi Istimewa, Menjadi Pribumi: Dilema Hak Adat Khusus di IndonesiaAsian Journal of Social Science, 39(5): 652 – 673.

From 1998 onwards Indonesia’s reform era (reformasi) has captured the imagination of growing numbers of observers, experts and scholars. Policies of decentralisation and enhanced public participation projects have reawakened old debates surrounding indigenous rights, power and status. This article examines the dilemma of special rights, particularly those related to the political revival of customs and traditions (adat istiadat). Calls for exigent recognition and redistributive rights for particular groups and ‘unique’ village communities frequently take the form of indirect regulatory negotiations and direct struggles for land. Case studies from Sulawesi are therefore used to examine heavily contested processes of decentralisation and local autonomy, which in many respects enable the revival of local adat. Distinctions are made between static and fluid views of adat, between being special by virtue of birthright on the one hand, and becoming indigenous by way of deliberate political intervention and mobilisation on the other.

2008 The Politics of Decentralisation and Indigenous Revivalism, in Sulawesi Indonesia” (Politik Desentralisasi dan Kebangkitan Adat, di Sulawesi Indonesia) (PhD Thesis, School of Politics and International Studies, University of Leeds). Revised and published as “Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia: The Politics of Becoming Indigenous” (Routledge: 2010).

The political transition in May 1998 set the stage for the passing of Indonesia’s framework decentralisation laws (numbers 22 and 25 of 1999). These laws include both political and technocratic efforts to devolve authority from the centre (Jakarta) to the peripheries. Contrary to expectations, enhanced public participation often takes the form of indigenous (adat) revivalism, a highly contested and contingent process linked to intensified political struggles and conflicts throughout the archipelago. This thesis considers the ways in which decentralisation and adat revivalism intersect by foregrounding specific, localised struggles for rights and recognition in Sulawesi,, eastern Indonesia. Year-long research for this thesis was conducted at national, provincial, and local levels, with an emphasis on case studies from the districts of Bulukumba, East Luwu, Gowa, Majene, North Luwu, Palopo, and Tana Toraja. The core chapters of this thesis suggest that the innate, primordial givens of indigenous communities are being selectively drawn upon, finely-tuned, and exemplified in the search for political rights and recognition. It is argued, therefore, that village communities are increasingly engaged in a process of “becoming indigenous,” a process largely driven, instrumentalised, and distorted by external actors such as NGO activists and legal advocates. Local disputes increasingly derive from the primary, exigent right of recognition, and then extend to remedial rights including customary tenure, resource entitlement, and the right to return to antedated systems of governance. In the era of decentralisation there is no unified, grand procedural strategy for dealing with the political challenges posed by adat revivalism. In response to the devolution of authority from Jakarta to the peripheries, however, the political contours of conflict mediation and dispute resolution are being reconfigured, and the roles of all protagonists are evolving (or regressing) accordingly.

Veen, H. van der

1965 The Merok Feast of the Sa’dan Toraja (Pesta Merok pada orang Toraja Sa’danVerhandelingen KITLV 45 (Martinus Nijhoff, Den Haag) Buku ini terdiri dari 3 bagian.

Bagian pertama berisi suatu deskripsi mengenai pesta/upacara kematian Merok. Bagian kedua berupa uraian berjenis-jenis mantra/doa yang diucapkan pada pengurbanan kerbau disertai teks dan terjemahannya. Bagian ketiga berisi daftar kata bahasa Toraja Selatan. Mengenai pesta Merok, menurut penulis, bahwa kata merok berasal dari rok berarti menikam kerbau dengan lembing. Upacara kematian ini disebut demikian karena inti pengur- banan kerbau adalah inti dari upacara tersebut. Upacara Merok menurut penulis, diadakan dalam rangka beberapa hal. Yaitu, pertama adalah sebagai upacara penutup dari serentetan panjang upacara dalam rangka kematian. Kedua adalah sebagai rasa syukur (terimakasih) karena yang mengadakan pesta selama perjalanan hidupnya selalu diberi keberkahan, dan sukses hingga mendapat kebahagiaan dan menjadi orang kaya atau terpandang. Ketiga ialah upacara dalam rangka seseorang dari golongan terendah (budak) berpindah status sosialnya menjadi orang merdeka (atau orang bebas, orang biasa).

1966 The Sa’dan Toraja Chant for the Deceased  (Nyanyian untuk orang mati pada orang Toraja Sa’danVerhandelingen KITLV 49 (Martinus Nijhoff, Den Haag).

Berisi uraian tentang badong yakni prosa lirik yang dilagukan pada waktu upacara kematian di daerah Toraja Sa’dan Sulawesi Selatan, juga tentang retteng. Pada garis besarnya badong menurut isinya’ dibagi atas 2 jenis. Pertama sebagai ratapan terhadap si mati, kedua sebagai pujaan terhadap si mati. Sedang retteng ialah syair improvisasi yang isinya disesuaikan dengan situasi. Retteng yang diucapkan pada upacara kematian biasanya berupa satire yang berisi baik pujian bagi si mati ataupun kritikan terhadap lawan si mati. Bentuk badong mau- pun retteng umumnya berupa sajak 4 baris. Dalam bukunya penulis memberikan contoh teks badong dan retteng dengan terjemahannya.

Velthoen, Esther J.

1997 “‘Wanderers, Robbers and Bad Folk’: the Politics of Violence, Protection and Trade in Eastern Sulawesi 1750–1850” (‘Pengembara, Perampok dan Orang Jahat’: Politik Kekerasan, Perlindungan dan Perdagangan di Sulawesi Timur 1750–1850) in Anthony Reid ed. The Last Stand of Asian Autonomies: Responses to Modernity in the Diverse States of Southeast Asia and Korea, 1750–1900 (Springer; SEESEA), 367-88.

Volkman, Toby

1979 The Riches of the Undertaker” (Kekayaan seorang yg mengurus pemakaman)  Indonesia No. 28: 1-16.
1984 great performances: Toraja cultural identity in the 1970s” (pertunjukan hebat: identitas budaya Toraja di tahun 1970-anAmerican Ethnologist 11(1): 152-69
1987 “Mortuary Tourism in Tana Toraja”. In eds. R. S. Kipp and S. Rodgers Indonesian Religions in Transition, (Tucson: University of Arizona Press), p. 161-67.
1988 Dengan Zerner, Charles “The tree of desire: A Toraja ritual poem” (Pohon keinginan: Sebuah puisi ritual Toraja) in: James J. Fox, Ed. To speak in pairs: Essays on the ritual languages of eastern Indonesia, (Cambridge: Cambridge University Press.), pp. 282-305. [Cambridge Studies in Oral and Literate Culture 15.]
1990 Visions and Revisions: Toraja Culture and the Tourist Gaze” (Visi dan Revisi: Budaya Toraja dan Tatapan WisatawanAmerican Ethnologist 17(1): 91-110.
1994 our garden is the sea: contingency and improvisation in Mandar women’s work” (taman kita adalah laut: kontingensi dan improvisasi dalam karya perempuan MandarAmerican Ethnologist 21(3): 564-585.
1995 Feasts of Honor: Ritual and Change in the Toraja Highlands (Upacara Kehormatan: Ritual dan Perubahan di Dataran Tinggi Toraja) (University of Illinois Press).

Waterson, Roxana

1984 “Rites of east and west: Ritual, gender and status in Tana Toraja” (Ritus timur dan barat: Ritual, gender dan status di Tana Toraja) in: Roxana Waterson, Ritual and belief among the Sa’dan Toraja: Two studies, (Canterbury: University of Kent.) [Centre for South-East Asian Studies, Occasional Papers 2.], pp. 3-33.
1986 “The ideology and terminology of kinship among the Sadan Toraja” (Ideologi dan istilah kekerabatan di kalangan Sadan TorajaBijdragen KITLV 142(1): 87-112.
1989 Hornbill, naga and cock in Sa’dan Toraja woodcarving motifs” (Rangkong, naga dan ayam jantan dalam motif ukiran kayu Sa’dan TorajaArchipel 38: 53-73.
1993 Taking the Place of Sorrow: The Dynamics of Mortuary Rites among the Sa’dan Toraja” (Menggantikan Kesedihan: Dinamika Upacara Pemakaman di Sa’dan TorajaSoutheast Asian Journal of Social Science 21(2): 73-96.
1995 “Houses, graves and the limits of kinship groupings among the Sadan Toraja” (Rumah, kuburan dan batas pengelompokan kekerabatan di antara Sadan Toraja)  Bijdragen KITLV 151(2): 194-217.
1995 “Houses and hierarchies in island Southeast Asia” (Rumah dan hierarki di pulau Asia Tenggara)  in: Janet Carsten and Stephen Hugh-Jones (eds), About the house; Lévi-Strauss and beyond, (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 47-68.
1995 Entertaining a Dangerous Guest: Sacrifice and Play in the Ma’pakorong Ritual of the Sa’dan Toraja” (Menghibur Tamu Berbahaya: Berkorban dan Bermain dalam Ritual Ma’pakorong Sa’dan TorajaOceania 66(2): 81-102.

Ma’pakorong is a Toraja ritual performed in honour of the goddess of pox, Puang Ruru‘. She is invited into the village to be entertained with music, cockfighting, and food offerings before being escorted away with the expressed hope that she will not return for seven years. Ludic and sacrificial elements are inextricably interwoven in the rite, particularly in the cockfight, and I analyse these apparently contradictory elements in relation both to recent theoretical writings, and to the Toraja ritual cycle as a whole, drawing parallels with ritual contests in some other Indonesian societies. Besides dealing with illness, conceived as categorical disorder and excessive ‘heat’, the rite is ultimately concerned with the enhancement of fertility, and emphasises community benefits instead of the intense status competition which predominates at mortuary rites.

1997 “The contested landscapes of myth and history in Tana Toraja” (Bentang alam mitos dan sejarah yang diperebutkan di Tana Toraja) in: James J. Fox (ed.), The poetic power of place: Comparative perspectives on Austronesian ideas of locality, (Canberra: Department of Anthropology, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University), pp. 63-90.”
2000 “9. House, Place, and Memory in Tana Toraja (Indonesia)” (Rumah, Tempat, dan keingatan di Tana Toraja (Indonesia)) Dalam Rosemary A. Joyce and Susan D. Gillespie Eds. Beyond Kinship: Social and Material Reproduction in House Societies (University of Pennsylvania Press) 177-88.
2000 Holding Back the Mountain: Historical Imagination and the Future of Toraja- Bugis Relations” (Menahan Gunung: Imajinasi Sejarah dan Masa Depan Hubungan Toraja-BugisAntropologi Indonesia 63: 64-80.

Tulisan ini mengkaji masa lalu dari sudut pandang ‘ingatan sosial’ (social memory) dan peranannya dalam mengonseptualisasi identitas serta hubungan-hubungan etnis dalam perubahan politik orang-orang Toraja dan Bugis di Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan sejarah, kedua pihak selalu menjalin hubungan. Terdapat pula hubungan yang erat dalam bahasa dan kebudayaan mereka. Walaupun penduduk di dataran tinggi memiliki status yang marjinal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di dataran rendah – yang secara politiklebih berkuasa – sepanjang sejarah mereka telah hidup bersama secara damai, dan dihubungkan oleh jaringan-jaringan perdagangan serta perkawinan campuran di antara kaum bangsawan kedua pihak. Tetapi, dalam ingatan sosial orang Toraja, beberapa kejadian memiliki signifikansi mitologis…[…] Dalam tulisan ini, perhatian penulisnya tertuju pada bagaimana dan mengapa cerita-cerita ini dan yang lain menjadi bagian dari ‘ingatan’ mereka, dan mengapa mereka tetap memanfaatkannya pada masa kini. Cerita telah menjadi bagian dari definisi orang Toraja tentang identitas, dan menyajikan suatu landasan untuk bertindak. Tindakan itu memperoleh kekuatan tambahan setiap kali cerita itu diaktifkan kembali. Dalam situasi masa kini dengan adanya ketegangan hubungan etnis, orang-orang Toraja merasakan kekhawatiran atas ancaman ekstrimis yang dapat membahayakan hubungan-hubungan baik dan masa depan yang damai.

2003 “The Immortality of the House in Tana Toraja” (Keabadian Rumah di Tana Toraja) in Signe Howell, Stephen Sparkes Ed’s. The House in Southeast Asia: A Changing Social, Economic and Political Domain (London: Routledge).
2005 “Enduring Landscape, Changing Habitus: The Sa’dan Toraja of Sulawesi, Indonesia” (Lanskap Abadi, Habitus yang Mengubah: Sa’dan Toraja Sulawesi, Indonesia) Emma Rooksby, Jean Hillier Ed. in Habitus: A Sense of Place (London: Routledge).
2006 The Contested Landscapes of Myth and History in Tana Toraja” (Bentang Alam Mitos dan Sejarah yang Diperebutkan di Tana Toraja) in James J. Fox (Ed.) The poetic power of place: comparative perspectives on Austronesian ideas of locality (Canberra: ANU E Press), 63-88.
2007 “A Toraja pilgrimage; The life of Fritz Basiang” (Ziarah Toraja; Kehidupan Fritz Basiang)  in: Roxana Waterson (ed.), Southeast Asian lives; Personal narratives and historical experience, (Singapore: Singapore University Press/Athens, OH: Ohio University Press) pp. 125-78. [Southeast Asia Series 113.]
2009 Paths and Rivers: Sa’dan Toraja society in Transformation (Jalur dan Sungai: Masyarakat Sa’dan Toraja dalam TransformasiVerhandelingen KITLV 253 (Martinus Nijhoff, Den Haag).

Kerja lapangan yang berlangsung selama periode tiga puluh tahun menyediakan bahan untuk buku ini. Paths and Rivers menawarkan gambaran yang luar biasa dalam dan luas tentang Sa’dan Toraja sebagai masyarakat dalam transisi dinamis selama abad yang lalu. Suku Toraja mendiami dataran tinggi pegunungan di Sulawesi Selatan, Indonesia, dan terkenal dengan arsitekturnya yang dramatis, penguburan tebing yang tidak biasa, dan kehidupan seremonial mereka yang flamboyan, yang menempatkan tuntutan ekonomi yang luar biasa pada individu dan keluarga. Analisis ini diinformasikan, pertama, oleh perspektif komparatif yang menetapkan struktur sosial Toraja dalam konteks dunia Austronesia. Kedua, penulis menggali secara mendalam memori sosial Toraja untuk menunjukkan bagaimana orang berpikir tentang masa lalu. Dia meneliti kegunaan sejarah dan mitos di masa sekarang sebagai sumber identitas, template untuk tindakan, atau sumber daya yang digunakan untuk mengklaim didahulukan. Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang struktur dan etos agama asli Toraja, Aluk To Dolo atau “Jalan Leluhur”, dengan siklus ritualnya yang kompleks. Buku ini diakhiri dengan analisis ekonomi seremonial, yang mengacu pada produksi subsisten domestik dan ekonomi pasar global.

2012 “Flows of words and flows of blessing: The poetics of invocatory speech among the Sa’dan Toraja” (Aliran kata dan aliran berkah: Puisi pidato doa di antara Sa’dan TorajaBijdragen KITLV 168(4): 391-419.
2012 The Living House: An Anthropology of Architecture in South-East Asia (Rumah yang Hidup Terus: Antropologi Arsitektur di Asia Tenggara) (Tuttle Publishing).

The main focus of the book is on Indonesia, but in tracing historical links between architectural forms across the region, it reveals a much wider field of inquiry—covering all of the Austronesian peoples and cultures extending as far afield as Madagascar, Japan and the Pacific islands to New Zealand and Hawaii. As it probes the centrally significant role of houses within South-East Asian social systems, The Living House reveals new insights into the kinship systems, gender symbolism and cosmological principles of the peoples who build them, ultimately uncovering fundamental themes concerning the concepts of life force and life processes inherent in all of these cultures. A vivid picture is produced of how people shape buildings and buildings shape people—how rules about layout and spatial usage impact social relationships. The book concludes with a consideration of present-day changes affecting the fates of indigenous cultures and architectures throughout the region. This book will be of tremendous interest to architects and historians, and anyone interested in the indigenous art and cultures of South-East Asia.

2015 Children’s Perspectives on Ritual and its Responsibilities among the Sa’dan Toraja of Sulawesi (Indonesia)” (Perspektif Anak tentang Ritual dan Tanggung Jawabnya di Sa’dan Toraja Sulawesi (Indonesia)Journal of Ritual Studies 29(1): 49-69.

Weber, Robert

2003 Dengan Werner Kreisel and Heiko Faust “Colonial Interventions on the Cultural Landscape of Central Sulawesi by “Ethical Policy”: The Impact of the Dutch Rule in Palu and Kulawi Valley, 1905–1942” (Intervensi Kolonial pada Lanskap Budaya Sulawesi Tengah dengan “Kebijakan Etis”: Dampak Pemerintahan Belanda di Palu dan Lembah Kulawi, 1905–1942Asian Journal of Social Science 31(3): 398 – 434.

The colonial conquest of Palu and Kulawi Valley in western Central Sulawesi, Indonesia, is characterised by the so-called “ethical policy”, which was introduced to Dutch colonial policy at the beginning of the 20th century. An in-depth analysis of Dutch colonial sources, the memories van overgave, which have never been analysed in such detail on the subject of cultural geography, reveals that almost all facets of cultural landscape were influenced? by the Dutch rule. These sources also disclose the ambiguous use of ethical policy by justifying or withdrawing colonial intervention in this area.

Wekke, Ismail Suardi

2015 Arabian Society in Kaili Lands, Central Sulawesi: Arabic Education and its Movement” (Masyarakat Arab di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah: Pendidikan Bahasa Arab dan GerakannyaTawarikh: International Journal for Historical Studies 7(1): 63-74.

Wellenkamp, Jane C.

1988 Order and Disorder in Toraja Thought and Ritual” (Order and Disorder in Toraja Thought and RitualEthnology 27(3): 311-326.
1988 Notions of Grief and Catharsis among the Toraja” (Notions of Grief and Catharsis among the TorajaAmerican Ethnologist 15(3): 486-500
1993 With Douglas Hollan, Contentment and Suffering: Culture and Experience in Toraja. (Kepuasan dan Penderitaan: Budaya dan Pengalaman di Toraja) (New York: Columbia University Press).
1995 “Cultural similarities and differences regarding emotional disclosure: Some examples from Indonesia and the Pacific” (Persamaan dan perbedaan budaya mengenai pengungkapan emosi: Beberapa contoh dari Indonesia dan Pasifik) In J. W. Pennebaker (Ed.), Emotion, disclosure, & health (American Psychological Association), pp. 293–311.
1996 With Douglas Hollan, The Thread of Life: Toraja Reflections on the Life Cycle (Benang Kehidupan: Refleksi Toraja tentang Siklus Hidup) (Honolulu: University of Hawaii Press).

Woodard, David

1804 The Narrative of Captain David Woodard and Four Seamen, who Lost Their Ship while in a Boat at Sea, and Surrendered Themselves up to the Malays, in the Island of Celebes; …Holding Out a Valuable Seaman’s Guide… (Narasi Kapten David Woodard dan Empat Pelaut, yang Kehilangan Kapalnya Saat Berperahu di Laut, dan Menyerahkan Diri kepada Orang Melayu, di Pulau Sulawesi; …Memegang Panduan Pelaut yang Berharga…) (London: PRINTED FOR J. JOHNSON.)

Yamashita, Shinji

1997 “Manipulating ethnic tradition; The funeral ceremony, tourism, and television among the Toraja of Sulawesi, Indonesia” in: Shinji Yamashita, Kadir Din and J.S. Eades (eds), Tourism and cultural development in Asia and Oceania, (Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia), pp. 83-103

Zerner, Charles

1981 Signs of the Spirits, Signature of the Smith: Iron Forging in Tana Toraja” (Tanda Roh, Tanda Tangan Pandai besi: Penempaan Besi di Tana TorajaIndonesia , No. 31: 88-112.
1983 “Animate Architecture of the Toraja”, Arts of Asia 13: 96-106.
1988 Dengan Volkman, Toby “The tree of desire: A Toraja ritual poem” (Pohon keinginan: Sebuah puisi ritual Toraja) in: James J. Fox, Ed. To speak in pairs: Essays on the ritual languages of eastern Indonesia, (Cambridge: Cambridge University Press.), pp. 282-305. [Cambridge Studies in Oral and Literate Culture 15.]